PADANG -- Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 digelar di Auditorium Gubernuran, Kota Padang, Senin (20/10). Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,3 persen pada 2029 kelak.
Rakor tahun ini mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.” Kegiatan dihadiri bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi, perwakilan kementerian, akademisi, serta pimpinan lembaga vertikal dan dunia usaha.
Turut hadir narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Prof. Syafrudin Karimi, dan Two Efly. Rektor perguruan tinggi, pimpinan BUMN dan BUMD, Ketua Kadin, PHRI, GAPKI, serta undangan lainnya juga mengikuti kegiatan tersebut.
Gubernur menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka dalam grafik, tetapi gambaran kehidupan masyarakat yang bekerja keras dari berbagai sektor. Ia menekankan bahwa pertumbuhan sejati harus inklusif dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Gubernur menyebut, kemajuan provinsi merupakan hasil kerja keras seluruh kabupaten dan kota yang harus bersinergi dalam pembangunan.
Ia menguraikan, berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 7,3 persen pada 2029 dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi antara Rp80 hingga Rp120 triliun selama 2026–2029.
Gubernur menyoroti Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumbar yang rata-rata 6,7 dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya, hal ini menunjukkan efisiensi investasi masih rendah. Ia merumuskan lima langkah strategis untuk memperbaikinya: meningkatkan kualitas investasi, mereformasi regulasi dan perizinan, mendorong digitalisasi ekonomi, mengoptimalkan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas SDM dan kewirausahaan.
Ia juga menjabarkan tujuh strategi pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, yaitu peningkatan SDM, produktivitas pertanian, kemandirian ekonomi nagari, investasi berkelanjutan, ekonomi hijau dan biru, infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta pemanfaatan energi baru terbarukan.
“Pembangunan Sumatera Barat harus berlandaskan nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, agar pembangunan tidak hanya menguntungkan tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam,” ujar Gubernur Sumatera Barat.
Berdasarkan data capaian 2022–2024, Kota Padang berkontribusi 25,87 persen terhadap ekonomi Sumatera Barat, disusul Kabupaten Agam 8,60 persen dan Padang Pariaman 8,24 persen. Sektor pertanian menyumbang 21,76 persen PDRB, diikuti perdagangan 16,41 persen yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM.
Tantangan pembangunan ekonomi daerah masih diwarnai ketimpangan antarwilayah, ruang fiskal terbatas, efisiensi investasi rendah, serta ketidakpastian global dan perubahan iklim. Rakor ini memperkuat dukungan Pemerintah Provinsi bersama Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, DJPb Sumbar, serta perguruan tinggi untuk menyusun arah kebijakan ekonomi yang inklusif.
Kuartini Deti Putri selaku Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Barat menyampaikan, dasar pelaksanaan Rakor berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2024–2029 dan Perda Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029.
“Rakor ini merupakan tindak lanjut dari sarasehan ekonomi Sumatera Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada 24 Juli 2025,” ujar Kuartini Deti Putri.
Ia menjelaskan, Rakor bertujuan memetakan potensi investasi di kabupaten dan kota, merumuskan strategi, serta menyinergikan langkah pembangunan ekonomi daerah agar inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Rakor berlangsung selama empat hari, mulai 20 hingga 23 Oktober 2025.
Kuartini menegaskan, hasil Rakor diharapkan menjadi pedoman dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 2025–2029. (y2)
