Swapena

Gubernur Mahyeldi: Pemprov Sumbar Tidak Anti Kritik

<div class="card-body" style="box-sizing: border-box; flex: 1 1 auto; min-height: 1px; padding: 1.25rem;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5IKgTRaXK83iN8Gb8bdHVIE9Lxm6jbN_Dv0pva28lW8rgAF4nvwUFn0VP6btvk_77dPAQMg9BK1Mxba_9X93iOVFP_PD0Lc8_aWh0D601h4C0kA-CFco94MoAnAsWPDNfT2wT97i1hma4Xzfqwy2iGendCj0ZlZm3Dk6OZ3LweoLy8zEn4Zu9s0zK/s1353/WhatsApp_Image_2022-07-07_at_13_30_06.jpeg.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="932" data-original-width="1353" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5IKgTRaXK83iN8Gb8bdHVIE9Lxm6jbN_Dv0pva28lW8rgAF4nvwUFn0VP6btvk_77dPAQMg9BK1Mxba_9X93iOVFP_PD0Lc8_aWh0D601h4C0kA-CFco94MoAnAsWPDNfT2wT97i1hma4Xzfqwy2iGendCj0ZlZm3Dk6OZ3LweoLy8zEn4Zu9s0zK/s320/WhatsApp_Image_2022-07-07_at_13_30_06.jpeg.jpg" width="320" /></a></div> PADANG, SWAPENA -- Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, keterbukaan informasi harus menjadi budaya birokrasi, karena tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk menutupi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan keterbukaan informasi badan publik, menjadi ciri kemajuan suatu pemerintahan atau negara.Demikian ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi, saat membuka bimbingan teknis monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, dengan tema 'Buktikan Badan Publik Informatif' di Grand Rocky Hotel, Kota Bukittinggi, Kamis (7/7).Dijelaskan gubernur, keterbukaan informasi publik (KIP) menjadi indikator penting jika suatu institusi atau daerah ingin maju. "Jika kita ingin maju dan sukses, tidak ada pilihan selain keterbukaan informasi publik. Jika tertutup, akan lambat maju dan itu ciri negara terbelakang. KIP adalah salah satu cara menerobos itu. Itupulalah yang menjadi tujuan hadirnya Komisi Informasi, yaitu bagaimana mensukseskan kelembagaan dan daerah. Kalau lembaga tertutup berarti pemerintahnya juga tertutup," jelas gubernur.Namun, walaupun begitu, menurut gubernur tetap ada rambu-rambu untuk mengecualikan sejumlah informasi. Seperti rahasia negara yang menyangkut keamanan negara, rahasia pribadi, persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.Monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumbar ini, tambah gubernur merupakan program yang strategis dalam rangka memotret kepatuhan badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi KI Sumbar yang telah mengembangkan model penilaian melalui digitalisasi, sehingga akan lebih memudahkan badan publik sekaligus meningkatkan objektivitas penilaian.Gubernur berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, namun benar benar bermakna dalam penguatan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Sumatera Barat."Untuk itu kepada badan publik, jalankan program monev ini dengan serius, penilaian ini niatkan bukan hanya untuk menjadi yang terhebat, tetapi adalah cara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," sambung gubernur.Gubernur juga menyinggung keterbukaan di Pemprov Sumbar. Menurutnya Pemprov Sumbar tidak anti kritik, malah sebaliknya kritik sangat diperlukan untuk mencari solusi dan perbaikan ke arah yang lebih maju."Pemprov Sumbar tidak boleh anti kritik, karena kita manusia. Justru jika ada orang mau mengkritik dan memberi solusi, itu lebih baik, daripada tidak ada yang mengkritik berarti tidak ada lagi yang peduli," kata gubernur.Sebelumnya, Wakil Ketua KI Sumbar, Arif Yumardi, dalam laporannya menyampaikan, tahun 2022 ini akan dilakukan penilaian terhadap 390 badan publik di Sumbar, yang terbagi dalam 9 kategori.Ke 9 kategori tersebut meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Instansi Vertikal di Sumbar, PPID utama Pemkab dan Pemko se Sumbar, Pemerintahan Nagari, SMA/MAN sederajat, BUMN, BUMD BUMNag dan BLU se Sumbar, PTN/PTS, Bawaslu dan KPU se Sumbar.“Monev penilaiannya berjenjang mulai e-quisioner mandiri, website, visitasi dan presentasi. Target KI semua Badan Publik di Sumbar berprediket minimal menuju informatif, Allhamdulilah semua badan publik di Monev KI Sumbar bisa berprediket Informatif,” ujar Arif Yumardi, yang juga Ketua Pokja Monev dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022.Kegiatan Bimtek yang berlangsung hingga 8 Juli tersebut diikuti sebanyak l00 orang peserta dari instansi vertikal & OPD kabupaten/kota se-Sumbar.Turut hadir dalam pembukaan Bimtek Monev Keterbukaan Informasi Publik, ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumbar, Jasman Rizal, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, serta Komisioner KI Sumbar Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Adrian Tuswandi dan Komisioner Bidang Kelembagaan Tanti Endang Lestari. (kmf)</div>

Gubernur Mahyeldi: Pemprov Sumbar Tidak Anti Kritik

PADANG, SWAPENA -- Di era kemajuan teknologi informasi saat ini, keterbukaan informasi harus menjadi budaya birokrasi, karena tidak ada alas...

Baca »

Cegah Penyebaran PMK, Pemprov Sumbar Segera Bentuk Gugus Tugas dan Pos Pemeriksaan Hewan Ternak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj30WC6QrDPJ8znS4Ufp3nmxsD8KtusE_0qno4nSRer3DVX6IaZtcfzjgje8Uvd11XthM-wRG71RBnfeLfQgKBW6Xj8kF_kXOsKp7MrblDl_HTXJylIbF6hWzqaYIIuksFeDArhy5pMoNyVOR-_h1tBdCZ7evpHkQhQtcyQfi6YT4TynRCrjyIHh2al/s1600/IMG-20220706-WA0042.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="737" data-original-width="1600" height="147" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj30WC6QrDPJ8znS4Ufp3nmxsD8KtusE_0qno4nSRer3DVX6IaZtcfzjgje8Uvd11XthM-wRG71RBnfeLfQgKBW6Xj8kF_kXOsKp7MrblDl_HTXJylIbF6hWzqaYIIuksFeDArhy5pMoNyVOR-_h1tBdCZ7evpHkQhQtcyQfi6YT4TynRCrjyIHh2al/s320/IMG-20220706-WA0042.jpg" width="320" /></a></div> PADANG, SWAPENA -- Upaya mengantisipasi terjadinya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang terdiri dari beberapa OPD terkait menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda Sumbar dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang, di ruang rapat Sekretariat Daerah, Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (6/7) sore.Rapat yang dipimpin oleh Kalaksa BPBD Sumbar, Jumaidi, ini merupakan tindaklanjut Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK, sehingga perlu gerak cepat untuk mengatasi penyebaran wabah khususnya di Wilayah Provinsi Sumbar.Menurut Jumaidi, rakor ini sangat penting mengingat Sumbar temasuk dalam daerah yang terjangkit, berdasarkan Keputusan Kementerian Pertanian Nomor 500.1/ KPTS/ PK.300/ M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)."Melalui rakor ini diharapkan lembaga instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi dan saling membantu sesuai tupoksi dan wewenangnya masing-masing melakukan penjagaan sekaligus pemeriksaan di titik masuk atau check point yang akan ditentukan agar segera diketahui binatang ternak yang terpapar atau tidak," ujar Jumaidi.Untuk itu, lanjut Jumaidi, Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini sedang dalam tahap finalisasi pembentukan gugus tugas penanganan PMK yang terdiri dari lintas OPD dan intansi terkait. Termasuk menetapkan pos-pos yang akan menjadi check point pemeriksaan lalu lintas hewan ternak melalui lalu lintas darat di Provinsi Sumbar.Hadir mengikuti rakor, diantaranya perwakilan dari Polda Sumbar, Lantamal Teluk Bayur Padang, Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang, serta perwakilan dari OPD Lingkup Provinsi Sumbar, yakni dari Dinas Kominfotik, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Biro Kesejahteraan Rakyat.Dalam rapat terungkap, meskipun gugus tugas belum ada, namun secara parsial, masing-masing instansi terkait telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran PMK di Sumbar sejak awal informasi PMK mencuat. Diantaranya seperti yang dilakukan Balai Karantina Kelas I Padang, menurut Iswandi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang, pihaknya terus lakukan antisipasi pencegahan dan penyebaran lebih lanjut melalui pencegahan masuk dan keluarnya ternak dari dan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai serta secara bersamaan, di jalur darat, melakukan pemeriksaan dan pemberian disinfektan di pos-pos pemeriksaan."Kami sangat sambut baik rencana pembentukkan gugus tugas, karena koordinasi tentu akan semakin baik," ujar Iswandi. Hal serupa juga dilakukan Polda Sumbar. Hingga 2 Agustus mendatang, Polda Sumbar juga menggelar operasi khusus pemeriksaan pengiriman hewan ternak di arus lalu lintas darat, termasuk di pos timbangan dan pasar ternak. Terdapat dua dokumen yang diperiksa, pertama, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang sah dari dokter hewan. Kedua, surat keterangan asal, berupa pasternak sebagai bukti jual beli atau surat yang diketahui wali jorong atau wali nagari bagi ternak dari kandang/kelompok tani.Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Provinsi Sumatera Barat, M Kamil, menyebut, pihaknya juga telah melakukan beberapa upaya pencegahan, mulai dari pemeriksaan hewan, hingga penutupan pasar ternak regional selama 2 hingga 3 minggu pada saat awal beredarnya informasi wabah PMK. Setelah itu pasar ternak dibuka kembali dengan perlakukan khusus."Untuk perlakukan khusus inilah diantaranya kita butuh pendamping. Karena itu, kehadiran gugus tugas atau satgas nantinya sebagai wadah dukungan lintas sektor dengan memberikan bantuan dan support sesuai tupoksi," tegas Kamil.Kamil berharap, dengan dukungan berbagai pihak, tentu akan mempercepat penanggulangan dan pengendalian PMK di Sumbar. Sebab, meski tak menular pada manusia, PMK sangat berdampak secara ekonomi.Kamil menjelaskan, produksi daging Sumbar sekitar 25 ribu ton pertahun. Untuk dikonsumsi hanya 13 ribu ton, sisanya 12 ribu ton dalam bentuk produk olahan seperti dendeng dan rendang yang diproduksi UMKM. Sehingga PMK akan berdampak pada turunnya minat pembeli yang akan berdampak luar biasa pada UMKM Sumbar.Oleh sebab itu, tugas utama lainnya dari gugus tugas nantinya, menurut  Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbar, Rumainur, adalah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. (kmf)

Cegah Penyebaran PMK, Pemprov Sumbar Segera Bentuk Gugus Tugas dan Pos Pemeriksaan Hewan Ternak

PADANG, SWAPENA -- Upaya mengantisipasi terjadinya penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa kabupaten dan kota, Pemerintah Prov...

Baca »

Syeikh dari Palestina Imam Shalat Idul Adha di Balaikota Padang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEictNUyaS7kJEJXH3zM6ue5Qn63lGGtJhfBfJA8NzbeYMGWDZnHj8eLv7hdUQlPNlcn8kxKdEaS9pt564KEN7MLAi3REFlZBc8o1XbLPfhNHGM8ezySkv8pv2sr6CtVm2S3asZGspJfr0Jx4VQyiOVWCp8uxAe4sVdJdnv-F3fBvF-Y5BwXzn6FIsvM/s848/20220707_082817.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="484" data-original-width="848" height="183" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEictNUyaS7kJEJXH3zM6ue5Qn63lGGtJhfBfJA8NzbeYMGWDZnHj8eLv7hdUQlPNlcn8kxKdEaS9pt564KEN7MLAi3REFlZBc8o1XbLPfhNHGM8ezySkv8pv2sr6CtVm2S3asZGspJfr0Jx4VQyiOVWCp8uxAe4sVdJdnv-F3fBvF-Y5BwXzn6FIsvM/s320/20220707_082817.jpg" width="320" /></a></div> PADANG, SWAPENA -- Pemerintah Kota Padang menggelar shalat Idul Adha 1433 H, Minggu (10/7/2022). Pelaksanaan salat tersebut dipusatkan di Lapangan Upacara Perkantoran Balaikota Padang, di Aie Pacah. Shalat Idul Adha kali ini diimami syeikh dari Palestina. Hal itu dibenarkan Kepala Bagian Kesra Setdako Padang Fuji Astomi saat pelaksanaan diseminasi informasi di ruang Media Center milik Diskominfo Padang, Rabu (6/7). "Salat Idul Adha dipusatkan di Lapangan Upacara Balaikota Padang dengan imam dari Palestina," ungkapnya di depan sejumlah awak media. Fuji Astomi menyebut, syeikh dari Palestina yang akan menjadi imam salat Idul Adha yakni Ahmed MA Abu Armana. Syeikh kelahiran tahun 1985 itu merupakan hafiz Alquran 30 juz. "Kehadiran syeikh tersebut diharapkan menjadi berkah tersendiri bagi Kota Padang. Kita harapkan warga datang beramai-ramai dalam pelaksanaan salat nanti," harap Fuji Astomi. Sementara itu, sisi lain Kabag Kesra menyebut bahwa ASN Pemko Padang di lingkup Balaikota Padang juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada tahun ini. Dikatakannya, hingga saat ini sudah beberapa nama yang ikut berkurban dan terdata. "Sebanyak 3 ekor sapi dikurbankan di Balaikota Padang," katanya. Daging kurban itu nantinya akan dibagi-bagikan. Tidak saja untuk peserta kurban, akan tetapi juga bagi cleaning service, security, serta pegawai honorer di Balaikota Padang. (ch)

Syeikh dari Palestina Imam Shalat Idul Adha di Balaikota Padang

PADANG, SWAPENA -- Pemerintah Kota Padang menggelar shalat Idul Adha 1433 H, Minggu (10/7/2022). Pelaksanaan salat tersebut dipusatkan di L...

Baca »

Gubernur Mahyeldi: Pemprov Sumbar Tidak Anti Kritik

Cegah Penyebaran PMK, Pemprov Sumbar Segera Bentuk Gugus Tugas dan Pos Pemeriksaan Hewan Ternak

Syeikh dari Palestina Imam Shalat Idul Adha di Balaikota Padang

NASIONAL

Sport

Pariwisata & Budaya

Padang

Limapuluh Kota

Dharmasraya

Mentawai

Gubernur Mahyeldi: Pemprov Sumbar Tidak Anti Kritik

Cegah Penyebaran PMK, Pemprov Sumbar Segera Bentuk Gugus Tugas dan Pos Pemeriksaan Hewan Ternak

Syeikh dari Palestina Imam Shalat Idul Adha di Balaikota Padang

Next

This is the most recent post.

Previous

Postingan Lama

NASIONAL

Sport

Pariwisata & Budaya

Padang

Limapuluh Kota

Dharmasraya

Mentawai