Bank Nagari Serahkan Ambulans untuk RSUD M. Natsir, Gubernur Apresiasi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgM0GFl861EuyQJoHQp-PVcN_PZ3xoiqmz8X0ns8BIhhiuawYK9o7KVZ-winoUmeqIib6NRbV6ThLpCNTJkglrFvr33j54sxj098qxWuA3VGmGSo17KaLCSQ3jJKSH6dUvwDrx6vTvoEFWEneiKj7LFQPDckFmy6lffRdUJ-WfhUdrthbK2LPt06OPhtaU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgM0GFl861EuyQJoHQp-PVcN_PZ3xoiqmz8X0ns8BIhhiuawYK9o7KVZ-winoUmeqIib6NRbV6ThLpCNTJkglrFvr33j54sxj098qxWuA3VGmGSo17KaLCSQ3jJKSH6dUvwDrx6vTvoEFWEneiKj7LFQPDckFmy6lffRdUJ-WfhUdrthbK2LPt06OPhtaU" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG, SWAPENA.COM -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi kontribusi Bank Nagari dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sumbar.<div><br></div><div>Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Bank Nagari menyalurkan satu unit mobil ambulans untuk memperkuat fasilitas operasional RSUD M. Natsir Kota Solok. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Istana Gubernuran Sumbar, Rabu (4/11/2026).</div><div><br></div><div>Satu unit ambulans tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama PT Bank Nagari, Gusti Candra kepada Direktur RSUD M. Natsir, dr. Elvi Fitraneti disaksikan Gubernur Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Mahyeldi mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud nyata pemanfaatan keuntungan Bank Nagari untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pelayanan publik. </div><div><br></div><div>Ia menyebut, peningkatan keuntungan Bank Nagari dari tahun ke tahun diharapkan semakin memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.</div><div><br></div><div>“Alhamdulillah, keuntungan Bank Nagari dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebagian dari keuntungan tersebut didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui satu manfaatnya diwujudkan melalui program CSR, salah satunya adalah bantuan mobil ambulans untuk RSUD M. Natsir,” ujar Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Atas nama pemerintah daerah, ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran manajemen, pejabat struktural, dan komisaris Bank Nagari atas kontribusi tersebut. Ia berharap, program serupa dapat terus berlanjut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung program strategis daerah.</div><div><br></div><div>Kepada manajemen RSUD M. Natsir, Mahyeldi berpesan agar ambulans tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kelancaran pelayanan kesehatan. Ia berharap, peningkatan fasilitas juga diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan.</div><div><br></div><div>"Itu penting, agar rumah sakit kita semakin dipercaya dan menjadi pilihan masyarakat," ujarnya</div><div><br></div><div>Menurut Mahyeldi, penguatan fasilitas dan mutu pelayanan menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan status RSUD M. Natsir menjadi rumah sakit tipe B. Dengan dukungan berbagai pihak, rumah sakit tersebut diharapkan semakin berkembang dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk bagi masyarakat dari provinsi tetangga. (adp)</div>

Bank Nagari Serahkan Ambulans untuk RSUD M. Natsir, Gubernur Apresiasi

PADANG, SWAPENA.COM -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi kontribusi Bank Nagari dalam menduk...

Baca »

Ada Job Fair Online, 1.342 Posisi Kerja Terbuka

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjmIyKIS_BoupGR8t3S2Vmk7Qi4UAO2ENUqdftY65Z53HAdbNp7bBguxKyIBfrAbkE7T08V2RXpNN9Fn8p1kGM14scx9CAF4xHfBGXK8x2WbMij8dohv92MjVRlKx4RwbaxZyJGi-SrBx5U8cCtY-qT8OShg4M0isQuJ1-xB0lug5fcniRueinHtZ1kXnU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjmIyKIS_BoupGR8t3S2Vmk7Qi4UAO2ENUqdftY65Z53HAdbNp7bBguxKyIBfrAbkE7T08V2RXpNN9Fn8p1kGM14scx9CAF4xHfBGXK8x2WbMij8dohv92MjVRlKx4RwbaxZyJGi-SrBx5U8cCtY-qT8OShg4M0isQuJ1-xB0lug5fcniRueinHtZ1kXnU" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG, SWAPENA.COM -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya memperluas akses kesempatan kerja bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Job Fair Online Sumbar 2026. <div><br></div><div>Sebanyak 1.342 posisi pekerjaan dari 43 perusahaan, tersedia dalam bursa kerja yang berlangsung pada 4–10 November 2026 tersebut. Ini sebagai salah satu upaya membantu menekan angka pengangguran di daerah.</div><div><br></div><div>Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah secara resmi membuka kegiatan tersebut di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/11/2026). </div><div><br></div><div>Kegiatan Job Fair tersebut dilaksanakan secara daring melalui platform SiapKerja milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, kegiatan ini memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan dan mengikuti proses rekrutmen secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke lokasi.</div><div><br></div><div>Mahyeldi mengatakan, perluasan kesempatan kerja harus diikuti dengan upaya memastikan tenaga kerja dapat terserap sesuai kompetensi dan kebutuhan perusahaan. </div><div><br></div><div>Menurutnya, keberhasilan sebuah job fair tidak cukup diukur dari banyaknya perusahaan atau jumlah lowongan yang tersedia, tetapi dari dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran.</div><div><br></div><div>“Keberhasilan job fair bukan diukur dari banyaknya perusahaan atau jumlah lowongan yang ditampilkan. Keberhasilannya adalah ketika pencari kerja mendapatkan pekerjaan, perusahaan memperoleh tenaga kerja yang kompeten, dan angka pengangguran di Sumatera Barat benar-benar menurun,” tegas Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Ia menjelaskan, persoalan pengangguran tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan ketahanan keluarga. Karena itu, perluasan lapangan kerja harus menjadi perhatian bersama, disertai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.</div><div><br></div><div>Oleh karena itu, Mahyeldi mengapresiasi 43 perusahaan yang telah berpartisipasi menyediakan 1.342 formasi pekerjaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan lebih rutin sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja. </div><div><br></div><div>Kepada para pencari kerja, ia mengingatkan agar mencermati persyaratan setiap posisi serta mempersiapkan biodata atau Curiculum Viate (CV) dan dokumen pendukung secara lengkap dan sesuai ketentuan.</div><div><br></div><div>Selain memperluas akses lowongan, Mahyeldi juga menekankan pentingnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (link and match). Pendidikan vokasi, SMK, dan lembaga pelatihan perlu terus diperkuat agar mampu menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Upaya tersebut juga harus didukung pengembangan kewirausahaan, peningkatan investasi, serta perluasan akses informasi pasar kerja.</div><div><br></div><div>Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Pusat Pasar Kerja Kemenaker RI, Nur Hidayat menjelaskan bahwa persoalan pengangguran tidak semata-mata disebabkan terbatasnya lowongan pekerjaan, tetapi juga ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan (mismatch).</div><div><br></div><div>Melalui Karirhub dalam ekosistem SiapKerja, Kemenaker berupaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara lebih efektif berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan masing-masing.</div><div><br></div><div>Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman melaporkan bahwa hingga Rabu pagi (4/11) tercatat sebanyak 43 perusahaan telah bergabung dengan total 1.342 formasi jabatan. Jumlah pencari kerja yang telah mendaftar mencapai 2.658 orang. Seluruh proses rekrutmen dilaksanakan secara daring melalui laman siapkerja.kemnaker.go.id selama 4–10 November 2026. (adp)</div>

Ada Job Fair Online, 1.342 Posisi Kerja Terbuka

PADANG, SWAPENA.COM -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya memperluas akses kesempatan kerja bag...

Baca »

648 Ribu Keluarga di Sumbar Terima 19.469 Ton Beras

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiYKE9SQloBFONZTBmkQybc775Ll622Nx6nd0d45YMRpgCJ2Sa-Z7ez60CrNsSxrNqtJ7veQO48pzXzf7HBXBiWTjuTRYcZodd4WthJZ02dsaSy-32jMxkE-0rigKtR15uAA0DnAWjXfnpxehb46jpoD2F_ZvYdq7z8fVHq2SISA_58j5sEgZbKSHYcUxU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiYKE9SQloBFONZTBmkQybc775Ll622Nx6nd0d45YMRpgCJ2Sa-Z7ez60CrNsSxrNqtJ7veQO48pzXzf7HBXBiWTjuTRYcZodd4WthJZ02dsaSy-32jMxkE-0rigKtR15uAA0DnAWjXfnpxehb46jpoD2F_ZvYdq7z8fVHq2SISA_58j5sEgZbKSHYcUxU" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG, SWAPENA.COM -- Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras hingga Desember 2026. Di Sumatera Barat (Sumbar), program tersebut menyasar 648.991 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total alokasi mencapai 19.469 ton beras. </div><div><br></div><div>Setiap keluarga akan menerima 30 kilogram beras secara sekaligus untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026.</div><div><br></div><div>Penyaluran bantuan tersebut dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa (3/11/2026).</div><div><br></div><div>Kegiatan itu dihadiri sejumlah kepala daerah, perwakilan anggota DPR RI dan anggota DPRD Sumbar, jajaran pemerintah daerah, serta pimpinan Perum Bulog.</div><div><br></div><div>Gubernur Mahyeldi mengatakan, penyaluran bantuan pangan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan. Menurutnya, bantuan tersebut harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.</div><div><br></div><div>“Hari ini bukan sekadar penyerahan bantuan. Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Zulkifli Hasan menjelaskan keputusan memperpanjang bantuan pangan untuk tiga bulan terakhir 2026 merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan. </div><div><br></div><div>Program yang sebelumnya berakhir September tersebut kini dilanjutkan hingga Desember dengan alokasi 10 kilogram beras per bulan atau 30 kilogram untuk setiap keluarga yang dibagikan sekaligus.</div><div><br></div><div>“Alhamdulillah, bantuan pangan yang sebelumnya berakhir September kita lanjutkan untuk Oktober, November, dan Desember. Masing-masing 10 kilogram per bulan, sehingga dibagikan sekaligus sebanyak 30 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat,” kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan.</div><div><br></div><div>Ia menegaskan, pemerintah juga memastikan ketersediaan beras melalui stok Perum Bulog sehingga penyaluran dapat segera dilaksanakan. Program tersebut diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan. Masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 tetapi belum menerima bantuan diminta berkoordinasi dengan kantor Bulog setempat.</div><div><br></div><div>Selain bantuan beras gratis, pemerintah menyiapkan satu juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga keterjangkauan harga beras di pasaran. </div><div><br></div><div>Di Sumbar, beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang disebut mencapai Rp15.000 per kilogram. Selisih harga tersebut ditanggung melalui subsidi pemerintah.</div><div><br></div><div>Pemerintah juga menyiapkan intervensi terhadap komoditas pangan lainnya. Bulog diminta melelang 150 ribu ton jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram untuk membantu peternak ayam petelur dan pedaging, terutama pelaku UMKM, menekan biaya pakan. </div><div><br></div><div>Selain itu, sebanyak 380 ribu ton beras yang telah tersimpan lebih dari satu tahun disiapkan untuk kebutuhan industri pangan, seperti pengrajin kue dan produsen bihun, dengan harga lelang Rp11.000 per kilogram. (adp/sb)</div>

648 Ribu Keluarga di Sumbar Terima 19.469 Ton Beras

PADANG, SWAPENA.COM -- Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras hingga Desember 2026. Di Sumatera Barat (Sumbar), ...

Baca »

Bupati Eka Putra Perintahkan Normalisasi Sungai di Pandai Sikek

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEglLhC4zhyMEWTEI3VcVPG0sqQZDiuPXUHxDXVBOZBkYJ4tWJrgx0vXE_RQcpu4F1SXPRz34zlbQiqdQ_QbFA9Vjk6jXLEE5JH0r9cr1ZrEoYz1N7zRs6QZno0TO-hOAIRMkVPMfGBxlbJtIBb5XHQtLMcLanz1YUf0F0rMHBDi7QUsVExMWUGDq0eKckU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEglLhC4zhyMEWTEI3VcVPG0sqQZDiuPXUHxDXVBOZBkYJ4tWJrgx0vXE_RQcpu4F1SXPRz34zlbQiqdQ_QbFA9Vjk6jXLEE5JH0r9cr1ZrEoYz1N7zRs6QZno0TO-hOAIRMkVPMfGBxlbJtIBb5XHQtLMcLanz1YUf0F0rMHBDi7QUsVExMWUGDq0eKckU" width="400"> </a> </div></div><div><br></div>BATUSANGKAR, SWAPENA.COM -- Bupati Tanah Datar Eka Putra perintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat menurunkan alat berat guna melakukan normalisasi sungai yang menjadi salah satu penyebab meluapnya air ke permukiman warga di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto pada Minggu, (1/11/2026) lalu.<div><br></div><div>"Kami sudah memerintahkan kepala dinas terkait untuk segera menurunkan alat hari ini juga. Kita akan menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan normalisasi sekaligus memperlebar aliran sungai kecil yang menyebabkan banjir dan berdampak terhadap rumah-rumah penduduk di sekitarnya," kata Bupati Eka Putra saat meninjau lokasi banjir di Nagari Pandai Sikek, Selasa (3/11/2026).</div><div><br></div><div>Bupati mengatakan, langkah pertama yang menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini adalah memastikan seluruh warga terdampak berada di tempat aman serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi.</div><div><br></div><div>"Yang paling utama saat ini bagaimana kita mengamankan jiwa warga yang terdampak banjir. Mereka sudah kita ungsikan ke tempat yang aman. Kebutuhan pangan dan makanan juga sudah disiapkan melalui posko, termasuk dapur umum yang telah didirikan di sekitar lokasi banjir," ujarnya.</div><div><br></div><div>Berdasarkan data sementara, sebanyak 34 kepala keluarga (KK) terdampak banjir, seluruh warga tersebut telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah bersama unsur terkait.</div><div><br></div><div>Selain kebutuhan logistik, pelayanan kesehatan juga disiapkan untuk memastikan kondisi warga tetap terpantau selama berada di pengungsian.</div><div><br></div><div>Selain penanganan di lokasi terdampak, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga melakukan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan.</div><div><br></div><div>Bupati Eka Putra mengungkapkan, pemantauan menggunakan drone telah dilakukan sebanyak dua kali, yakni sehari pasca kejadian dan pada hari peninjauan tersebut.</div><div><br></div><div>Namun, pemantauan ke kawasan hulu Gunung Singgalang tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal karena masih diselimuti kabut tebal.</div><div><br></div><div>Untuk memastikan kondisi di kawasan hulu, Bupati telah menginstruksikan BPBD bersama satuan tugas terkait agar melakukan penelusuran langsung ke kawasan tersebut. Langkah tersebut penting dilakukan agar potensi ancaman dari kawasan hulu dapat diketahui lebih awal sehingga upaya antisipasi bisa segera dilaksanakan.</div><div><br></div><div>"Kita khawatir jangan sampai ada longsor-longsor baru di kaki Gunung Singgalang. Jika itu terjadi, bisa mengakibatkan debit air yang lebih besar turun ke bawah dan menimbulkan bencana bagi masyarakat yang berada di wilayah hilir ini," jelasnya.</div><div><br></div><div>Wali Nagari Pandai Sikek, Mas’ap Widiawan, Dt. Bandaro, mengatakan bahwa warga terdampak untuk sementara diungsikan ke masjid. Namun, apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi warga akan dipindahkan ke Balai Adat sebagai lokasi pengungsian alternatif. (kom)</div>

Bupati Eka Putra Perintahkan Normalisasi Sungai di Pandai Sikek

BATUSANGKAR, SWAPENA.COM -- Bupati Tanah Datar Eka Putra perintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat menurunkan alat b...

Baca »

RSUD Solok Selatan Segera Miliki 20 Ruang Rawat Inap Baru

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjxMUFNUb_4-yhsFyMRsuRplobD2tHabNHskpXwSjKRBIGYJ1_49EeVIrSMYpPZpU-kvTi_3f8y-Ykkl-dk777UfFh9Ktq8FGi5sojGol_Q0GeiZR4VpichAgQ84O4yoS-sqt9z_bax9NUFLo5ABBScTBti9x9xhY7h4VewA63tyU87o3gnpRUzWqL9xDw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjxMUFNUb_4-yhsFyMRsuRplobD2tHabNHskpXwSjKRBIGYJ1_49EeVIrSMYpPZpU-kvTi_3f8y-Ykkl-dk777UfFh9Ktq8FGi5sojGol_Q0GeiZR4VpichAgQ84O4yoS-sqt9z_bax9NUFLo5ABBScTBti9x9xhY7h4VewA63tyU87o3gnpRUzWqL9xDw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>SOLSEL, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengambil langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat. <div><br></div><div>Melalui mekanisme hibah dan sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan segera terealisasikan pembangunan 20 unit ruang rawat inap VIP di RSUD Muara Labuh.</div><div><br></div><div>Bupati Solok Selatan H. Khairunas menjelaskan, langkah ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 46 dan 47. </div><div><br></div><div>Aturan tersebut memungkinkan pemerintah daerah menerima bantuan pembangunan atau hibah untuk percepatan pembangunan daerah. Kebijakan ini juga diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.</div><div><br></div><div>"Dengan dasar aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten menyusun proposal pembangunan untuk fasilitas rumah sakit kita. Untuk RSUD Muara Labuh, pembangunannya diambil alih oleh PT Supreme Energy Muara Laboh dengan investasi mencapai lebih dari US$ 1 juta," kata Khairunas, Selasa (3/11/2026).</div><div><br></div><div>Ia merinci, proses penyusunan desain dan Basic Information Design (BID) telah selesai dan disetujui oleh para pihak terkait. Rencananya, penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga akan dilaksanakan pada November 2026 ini.</div><div><br></div><div>Sementara itu, pekerjaan konstruksi fisik tahap awal dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2027. Dengan estimasi waktu pengerjaan selama 11 bulan, pembangunan 20 unit ruang VIP tersebut ditargetkan rampung pada November 2027 mendatang dan akan dihibahkan kepada pemerintah kabupaten setelahnya.</div><div><br></div><div>Dari aspek teknis, bangunan baru ini dirancang memiliki struktur dasar yang disiapkan untuk tiga lantai guna menanggung beban jangka panjang. Kendati pada periode ini pihak ketiga baru merealisasikan pembangunan satu lantai secara utuh, fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. Pihak Pemkab berharap ke depannya struktur bangunan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga tiga lantai.</div><div><br></div><div>Melalui sinergi ini, Pemkab Solok Selatan terus mendorong komitmen dunia usaha dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Solok Selatan untuk ikut serta berkontribusi nyata dalam pembangunan fasilitas kesehatan demi peningkatan mutu pelayanan publik yang berkelanjutan. (dko/sls))</div>

RSUD Solok Selatan Segera Miliki 20 Ruang Rawat Inap Baru

SOLSEL, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengambil langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan masyar...

Baca »

Pemko Padang Serahkan Bonus kepada Atlet Porprov

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjZXzznkKt3QQkIcq9Bbm0uBsFGxPZVCQ6JBTOpxlRz6h7iuOqON3a-xUu2Y8ftl9qHMsNgr3XjsAMjD_iTDw2sc0-HDZPW75C6WmE2Q9AZ8KIfrUdg18LfP25j1nq0ZzlI0VlcymNBCRI6LMP51Erto809dAbx05NersNY9wDPIK2kCQYrj1YIyxmYcBY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjZXzznkKt3QQkIcq9Bbm0uBsFGxPZVCQ6JBTOpxlRz6h7iuOqON3a-xUu2Y8ftl9qHMsNgr3XjsAMjD_iTDw2sc0-HDZPW75C6WmE2Q9AZ8KIfrUdg18LfP25j1nq0ZzlI0VlcymNBCRI6LMP51Erto809dAbx05NersNY9wDPIK2kCQYrj1YIyxmYcBY" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi kepada para atlet dan pelatih berprestasi yang telah mengharumkan nama Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat (Sumbar) XVI Tahun 2026.<div><br></div><div>Keberhasilan mempertahankan predikat juara umum dengan raihan 267 medali emas, 189 perak, dan 175 perunggu menjadi bukti kerja keras, dedikasi, serta sinergi seluruh insan olahraga Kota Padang.</div><div><br></div><div>Para atlet yang telah mengharumkan nama Kota Padang tersebut diberikan bonus oleh Pemko Padang.</div><div><br></div><div>Penyerahan bonus secara simbolis dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Hotel Truntum Padang, Selasa (3/11/2026).</div><div><br></div><div>Pasa kesempatan itu, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada para atlet, pelatih, ofisial, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi mengantarkan Kota Padang kembali mempertahankan gelar juara umum.</div><div><br></div><div>Untuk diketahui, pada Porprov 2026 bulan lalu, Pemko Padang mengirimkan 1.132 atlet dan 338 ofisial dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar, termasuk Rp23 miliar untuk bonus atlet peraih medali. (hms)</div>

Pemko Padang Serahkan Bonus kepada Atlet Porprov

PADANG, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi kepada para atlet dan pelatih berprestasi yang telah mengharu...

Baca »

Diduga Melakukan Penyadapan Presiden, 3 Orang Jadi Tersangka

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiARVeCMbozSJBZ7oteEOowk99zkDMpuJpvHbILbOiRj_vRuwFDFcDH6F9bNi2RR763yWy8sJXBVugznfZdYLuMIVvas5VOhK5ijHcGXGBtvGj5qP65H6Pau6wDfkxF7u0KYcvSPs-g0OEkYhdJt74iN7mYK27OZN5lrE4qDAJcbnXxr96yX1YZQncxkcc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiARVeCMbozSJBZ7oteEOowk99zkDMpuJpvHbILbOiRj_vRuwFDFcDH6F9bNi2RR763yWy8sJXBVugznfZdYLuMIVvas5VOhK5ijHcGXGBtvGj5qP65H6Pau6wDfkxF7u0KYcvSPs-g0OEkYhdJt74iN7mYK27OZN5lrE4qDAJcbnXxr96yX1YZQncxkcc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>JAKARTA, SWAPENA.COM -- Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access tergadap pejabat negara.<div><br></div><div>Mereka adalah LSP, ASN, EH. Ketiganya sudah ditahan di Rutan Mabes Polri. "Ada 3 sudah tersangka. Sementara satu orang lagi dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu saudara SU," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026) malam.</div><div><br></div><div>"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI (Prabowo Subianto), pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujar Asep.</div><div><br></div><div>Menurutnya, dugaan penyadapan telah dimulai September lalu. "Kami telah melakukan penyelidikan dan penyidikan," sebut Asep. (*)</div>

Diduga Melakukan Penyadapan Presiden, 3 Orang Jadi Tersangka

JAKARTA, SWAPENA.COM -- Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilega...

Baca »

Wamendagri Sebut Potensi Dana Perantau Minang Mencapai Rp20 T

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiLKQScZ8q9b9X7iCD2mPzppzZbxMN_zelCorUguz0NL7NTkWM4g9xKFDhulsvkCniWd2-VRBHNybPj-BnMRKInWKxoPJttYSKMCWBi2qhvG44CtAD6TfsuqlzlIlP_d0OV7nYvvzzEIdYzdPNZG2DoC40or-pxLppAYp2f9tQguJaywEbBPHc1FivFIvw" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiLKQScZ8q9b9X7iCD2mPzppzZbxMN_zelCorUguz0NL7NTkWM4g9xKFDhulsvkCniWd2-VRBHNybPj-BnMRKInWKxoPJttYSKMCWBi2qhvG44CtAD6TfsuqlzlIlP_d0OV7nYvvzzEIdYzdPNZG2DoC40or-pxLppAYp2f9tQguJaywEbBPHc1FivFIvw" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Bima Arya Sugiarto </span></div><div><br /></div>PADANG, SWAPENA.COM -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menyoroti besarnya potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun.<div><br /></div><div>Dana perantau dimaksud sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar).</div><div><br /></div><div>Potensi tersebut perlu diarahkan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga investasi produktif dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.</div><div><br /></div><div>Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026). </div><div><br /></div><div>Ia mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang mempertemukan seluruh kepala daerah untuk merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.</div><div><br /></div><div>Menurut Bima, Sumbar memiliki modal ekonomi yang besar untuk berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi tersebut perlu dikelola melalui strategi yang tepat, termasuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu menggerakkan berbagai sektor dan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.</div><div><br /></div><div>“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mendorong seluruh kabupaten dan kota mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengoptimalkan sektor unggulan daerah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. </div><div><br /></div><div>Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi Sumbar pasca terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu.</div><div><br /></div><div>Mahyeldi menjelaskan, ekonomi Sumbar pada 2025 tumbuh 3,37 persen. Namun, bencana hidrometeorologi menimbulkan kerusakan dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp33,527 triliun, dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp21,45 triliun.</div><div><br /></div><div>Dampaknya cukup signifikan karena enam daerah terdampak, secara persentase menyumbang sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.</div><div><br /></div><div>Meski menghadapi tekanan tersebut, perekonomian Sumbar mulai menunjukkan pemulihan. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,02 persen dan pada triwulan II sebesar 4,54 persen, dengan pertumbuhan kumulatif semester I mencapai 4,77 persen. </div><div><br /></div><div>Momentum ini, menurut Mahyeldi, harus diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, pengembangan UMKM, konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, serta belanja pemerintah yang memiliki daya ungkit ekonomi. (adp)</div>

Wamendagri Sebut Potensi Dana Perantau Minang Mencapai Rp20 T

Bima Arya Sugiarto  PADANG, SWAPENA.COM -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menyoroti besarnya potens...

Baca »

Tanah Datar Fokus Optimalkan Potensi Daerah

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwmjwM_wergfQwKdjexCeo8xaDN1fq1GajYME9zCmvSiRhJogmYfFIIPqp2VMqvlKVKfbOLXaP0JuSvhTmZuOPzqPODRtz4AKXD-dIG8aVdZ6QBG2arfBC86vD158RA94noG5lTUy39_jSnNi0KK56XEYvjdOtTwro3snBdmf33PXefThgHlzD9k6syiE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgwmjwM_wergfQwKdjexCeo8xaDN1fq1GajYME9zCmvSiRhJogmYfFIIPqp2VMqvlKVKfbOLXaP0JuSvhTmZuOPzqPODRtz4AKXD-dIG8aVdZ6QBG2arfBC86vD158RA94noG5lTUy39_jSnNi0KK56XEYvjdOtTwro3snBdmf33PXefThgHlzD9k6syiE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG, SWAPENA.COM -- Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar, Ahmad Fadly mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Padang, Senin (2/11/2026).<div><br></div><div>Kegiatan strategis ini turut menghadirkan nara sumber utama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Arya Bima, serta Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi.</div><div><br></div><div>Rakor tersebut diselenggarakan guna memberikan motivasi serta arahan langsung kepada para kepala daerah dalam upaya mendongkrak kebangkitan ekonomi lokal.</div><div><br></div><div>Wabup Ahmad Fadly menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar, meskipun di tengah tantangan pascabencana dan berbagai keterbatasan infrastruktur.</div><div><br></div><div>"Alhamdulillah, hari ini sudah hadir Bapak Wamendagri Bapak Bima Arya beserta Bapak Wakil Kepala BPS Bapak Sony, dalam rangka memberikan motivasi dan arahan-arahan kepada kami seluruh kepala daerah. Saya mewakili Bapak Bupati agar bisa tumbuh dan naiknya pertumbuhan ekonomi yang ada di Tanah Datar," ujarnya.</div><div><br></div><div>Ia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Tanah Datar, selama ini masih berada di bawah rata-rata nasional. </div><div><br></div><div>Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial, seperti dampak bencana alam serta konektivitas antarwilayah, khususnya akses jalan yang masih memerlukan pembenahan. </div><div><br></div><div>"Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap optimis. Dengan memaksimalkan potensi daerah serta meningkatkan efisiensi pascabencana, konektivitas wilayah akan menjadi salah satu fokus utama ke depannya demi menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujarnya. (kom)</div>

Tanah Datar Fokus Optimalkan Potensi Daerah

PADANG, SWAPENA.COM -- Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar, Ahmad Fadly mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pemantapan Percepatan Pe...

Baca »

OPD di Tanah Datar Diminta Aktif Bermedia Sosial

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggS-cp4n8f22WQs2pv8SKh6lipOsuRKt7AJwLpH0ei9mu1OEl5DXnOQGHwp_VdVwUPkCKIh4MNxldqWsAG-E6NjN5v3pUblxB965Qdwc6pf7w35JFSB20S0YpvR0xCPaoSY2IDM1NeuAO5uPom15wBWnByYltozpOi3HA-Ge1HTHBdMhImyo_dxeBncts" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggS-cp4n8f22WQs2pv8SKh6lipOsuRKt7AJwLpH0ei9mu1OEl5DXnOQGHwp_VdVwUPkCKIh4MNxldqWsAG-E6NjN5v3pUblxB965Qdwc6pf7w35JFSB20S0YpvR0xCPaoSY2IDM1NeuAO5uPom15wBWnByYltozpOi3HA-Ge1HTHBdMhImyo_dxeBncts" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>BATUSANGKAR, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih aktif menyampaikan berbagai program, kegiatan, inovasi, dan capaian pembangunan kepada masyarakat melalui media sosial.<div><br></div><div>Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mengetahui berbagai upaya dan kinerja yang telah dilakukan pemerintah daerah.</div><div><br></div><div>Hal tersebut ditegaskan Bupati Tanah Datar yang diwakili Staf Ahli Bupati Armen Yudi, saat memberikan sambutan dalam kegiatan penguatan kapasitas pengelola media sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Aula Kantor Bupati Senin, (2/11/2026).</div><div><br></div><div>Menurut Armen Yudi, di tengah perkembangan teknologi digital dan keterbukaan informasi, media sosial telah menjadi sarana utama masyarakat dalam memperoleh informasi.</div><div><br></div><div>Karena itu, setiap OPD harus menjadikan publikasi sebagai bagian dari tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.</div><div><br></div><div>“Jangan sampai pemerintah daerah sudah bekerja, sudah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, tetapi masyarakat tidak mengetahui hasilnya karena kurangnya penyampaian dan penyebarluasan informasi. Kita harus bekerja dengan baik, dan kita juga harus mampu menyampaikan hasil pekerjaan tersebut kepada masyarakat,” tegasnya.</div><div><br></div><div>Untuk itu, ia meminta seluruh kepala OPD memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan media sosial di instansi masing-masing.</div><div><br></div><div>Setiap program pembangunan, inovasi pelayanan, capaian kinerja, serta informasi yang dibutuhkan masyarakat harus disampaikan secara aktif, cepat, menarik, dan dapat dipertanggungjawabkan.</div><div><br></div><div>Armen Yudi menegaskan bahwa publikasi bukan sekadar pekerjaan dokumentasi atau formalitas administrasi. Lebih dari itu, publikasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.</div><div><br></div><div>Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika membangun aplikasi dashboard yang diberi nama INFUS (Informasi Untuk Semua OPD).</div><div><br></div><div>Pemerintah daerah dapat mengetahui perangkat daerah yang aktif menyampaikan informasi maupun yang masih perlu meningkatkan kinerja publikasinya.</div><div><br></div><div>Ia menekankan bahwa INFUS bukan semata-mata alat pengawasan, tetapi juga sarana membangun budaya kerja yang lebih terbuka, komunikatif, dan bertanggung jawab.</div><div><br></div><div>Kepada para admin media sosial OPD, Armen Yudi mengingatkan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam membangun citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (pkp/td)</div>

OPD di Tanah Datar Diminta Aktif Bermedia Sosial

BATUSANGKAR, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih ak...

Baca »