Wali Kota Padang Audiensi dengan Kepala BPBPK Sumbar

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg6tL-GpjGElM2uN9v8PsPJ-pc2BTIvAAtdBhT3_H4xXeZkABqehBwIUXJqNFLUqxl3ptRH_u2ssu2zHB-rLsJnz_WIq-7EAttvLxj5P6Tchf4zYTYh5aOb9qOa1nBUVLDbu3aRq2Hfq5sbTTzVVrJunyqrtttQseARZxOlGAl7U_0mZgSV9Ld42wqsmhk" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg6tL-GpjGElM2uN9v8PsPJ-pc2BTIvAAtdBhT3_H4xXeZkABqehBwIUXJqNFLUqxl3ptRH_u2ssu2zHB-rLsJnz_WIq-7EAttvLxj5P6Tchf4zYTYh5aOb9qOa1nBUVLDbu3aRq2Hfq5sbTTzVVrJunyqrtttQseARZxOlGAl7U_0mZgSV9Ld42wqsmhk" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG -- Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar), Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9).<div><br></div><div>Pertemuan tersebut membahas percepatan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan air bersih, pengelolaan sampah, serta pembangunan dan pemulihan infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.</div><div><br></div><div>Pembahasan juga difokuskan pada keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. (pkp/pd)</div>

Wali Kota Padang Audiensi dengan Kepala BPBPK Sumbar

PADANG -- Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) ...

Baca »

Ketum KONI Optimistis Esports Indonesia Makin Mendunia

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhtFYwQDXJKv5BU-4tJTy6duytd_l-CckWX9m0MT3cJDAIsqC55IlVZ4BJhueuTO3_epBRKmfE11FiY56g8zxRnDyCOhJcCB_gKnHPFuIBljekGT6X6H-7g8l6KJVfvBiI39iLCeEHLLd8T7tDAY2Lf_fs08BxNvlaLPn9BbM5iNP2KdBs2jQ7vwWTKDOw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhtFYwQDXJKv5BU-4tJTy6duytd_l-CckWX9m0MT3cJDAIsqC55IlVZ4BJhueuTO3_epBRKmfE11FiY56g8zxRnDyCOhJcCB_gKnHPFuIBljekGT6X6H-7g8l6KJVfvBiI39iLCeEHLLd8T7tDAY2Lf_fs08BxNvlaLPn9BbM5iNP2KdBs2jQ7vwWTKDOw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman mendukung kepemimpinan baru Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra, M.A., M.Sc. Kepengurusan masa bakti 2026–2030 dinilai menjadi momentum penting untuk melanjutkan prestasi dan memperkuat tata kelola esports nasional.</div><div><br></div><div>Marciano mengapresiasi capaian atlet esports Indonesia yang telah menorehkan prestasi sebagai juara dunia, juara Asia, dan juara ASEAN. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada kepengurusan PB ESI periode sebelumnya atas kontribusinya dalam memajukan esports Indonesia.</div><div><br></div><div>“Prestasi atlet esports Indonesia selama ini sudah membanggakan. Kita sudah menjadi juara dunia, juara Asia, dan juara ASEAN. Ini menjadi modal yang sangat baik untuk meraih prestasi yang lebih tinggi,” kata Marciano di Jakarta, Selasa (15/9).</div><div><br></div><div>Menurutnya, kepemimpinan Herindra memberikan optimisme bagi perkembangan esports nasional, termasuk menghadapi Asian Games Aichi-Nagoya. Prestasi yang telah dicapai dalam berbagai kejuaraan internasional menjadi modal bagi Indonesia untuk kembali menunjukkan daya saing.</div><div><br></div><div>“Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak M. Herindra, esports Indonesia bisa berlari lebih kencang dalam mengejar prestasi terbaik dunia. Kita harus menunjukkan bahwa atlet esports Indonesia merupakan lawan yang kuat dan mampu bersaing di level internasional,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Optimisme tersebut turut diperkuat Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat. Ia menilai esports telah berkembang menjadi olahraga prestasi, profesi, industri, sekaligus bagian dari masa depan generasi muda.</div><div><br></div><div>“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar game terbesar, tetapi harus menjadi salah satu kekuatan esports terbesar dunia,” kata Taufik.</div><div><br></div><div>Ia menyebut potensi atlet Indonesia telah terbukti melalui berbagai capaian internasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan pembinaan berjalan konsisten dan berkelanjutan, mulai dari pencarian talenta hingga pembentukan atlet untuk kompetisi internasional.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Herindra menegaskan amanah memimpin PB ESI bukan sekadar tugas memajukan olahraga, tetapi juga bagian dari agenda strategis menghadapi transformasi digital. “Menjadi Ketua Umum PB ESI merupakan amanah strategis bangsa, bukan sekadar tugas memajukan olahraga. Esports menjadi bagian penting dalam menghadapi era transformasi digital,” kata Herindra.</div><div><br></div><div>Herindra mengajak seluruh elemen esports memperkuat prestasi dan ekosistem nasional agar Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat internasional. (*)</div>

Ketum KONI Optimistis Esports Indonesia Makin Mendunia

JAKARTA – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman mendukung kepem...

Baca »

Wali Kota Solok Lepas Mahasiswa Program Beasiswa China dan Taiwan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUDzd_VAYz1F0As65F9BgD0mF7kh_ahQNeV1XjygoFWoLvTJh5XU72w19th4halGUUt-fr4b_2lbfmhf5fX1eWVT_SxJFIkSovHMni6UyxA1BmuU4DhIdZiorv9uw3Neo0v6Fp3bQckL7ToG8rho_Oh4a32LKRegP6FpdHD8xUvGaVe-dabFI_Hrf44XI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjUDzd_VAYz1F0As65F9BgD0mF7kh_ahQNeV1XjygoFWoLvTJh5XU72w19th4halGUUt-fr4b_2lbfmhf5fX1eWVT_SxJFIkSovHMni6UyxA1BmuU4DhIdZiorv9uw3Neo0v6Fp3bQckL7ToG8rho_Oh4a32LKRegP6FpdHD8xUvGaVe-dabFI_Hrf44XI" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>SOLOK -- Wali Kota Solok secara resmi melepas tiga orang mahasiswa asal Kota Solok yang akan mengikuti program pendidikan dan magang di China dan Taiwan melalui program Solok Go International (SGI), bertempat di ruang kerja Wali Kota Solok, Selasa (15/9).<div><br></div><div>Jalinan kerja sama antara Pemerintah Kota Solok dengan PT Step International Services tersebut diwujudkan melalui program Solok Go International (SGI). Salah satu kegiatan unggulan dalam program ini adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Kota Solok untuk berkuliah di universitas di China dan Taiwan.</div><div><br></div><div>Tahun ini, tiga orang mahasiswa asal Kota Solok akan melanjutkan pendidikan di China dan Taiwan. Mereka adalah Alethia Raushan Fikra dan Usra Alfauzani Akbarul yang akan berkuliah di Guilin University of Electronic Technology, China, pada jurusan Rekayasa Teknologi. Sementara itu, M. Fadri akan melaksanakan program magang selama satu tahun di Taiwan.</div><div><br></div><div>Dalam arahannya, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PT Step International Services yang telah membuka jalan bagi pemuda Kota Solok untuk berkuliah dan mendapatkan pengalaman pendidikan di luar negeri.</div><div><br></div><div>Lebih lanjut, Wali Kota Solok menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT Step International Services merupakan kerja sama ketiga yang dibangun oleh Pemerintah Kota Solok dalam program beasiswa kuliah di luar negeri. Sebelumnya, Pemerintah Kota Solok telah mengirimkan mahasiswa melalui program beasiswa ke Timur Tengah, beasiswa ke Arizona, serta kerja sama dengan Sampoerna University. Kali ini, program tersebut diperluas ke kawasan China dan Taiwan.</div><div><br></div><div>Hal ini, menurut Wali Kota, membuktikan komitmen Pemerintah Kota Solok dalam pembangunan dan penyiapan sumber daya manusia.</div><div><br></div><div>Kepada para mahasiswa yang akan berangkat, Wali Kota berpesan agar menjalani perkuliahan dengan serius dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, para mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk membangun masa depan serta berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.</div><div><br></div><div>Agandha Armen, selaku Direktur Operasional PT Step International Services, menjelaskan bahwa pengiriman mahasiswa kali ini diarahkan pada dua skema beasiswa, yaitu skema half funded bagi mahasiswa ke China dan program magang ke Taiwan.</div><div><br></div><div>Lebih lanjut, Agandha Armen menjelaskan bahwa pada tahun berikutnya, program Solok Go International (SGI) yang dirancang bersama Pemerintah Kota Solok akan berupaya memberikan ruang yang lebih luas bagi seluruh warga Kota Solok untuk mendapatkan kesempatan berkuliah di luar negeri.</div><div><br></div><div>Program beasiswa ini tidak hanya semata-mata memberikan pendidikan, tetapi juga mempersiapkan para mahasiswa agar mampu bersaing di era teknologi.</div><div><br></div><div>Kegiatan pelepasan secara resmi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Lusya Adelia, SE., MM., Kepala Bagian Kesra, Alwa Dudi, ST., MM., serta disaksikan langsung oleh orang tua masing-masing mahasiswa yang mendapatkan program beasiswa tersebut. (dkm)</div>

Wali Kota Solok Lepas Mahasiswa Program Beasiswa China dan Taiwan

SOLOK -- Wali Kota Solok secara resmi melepas tiga orang mahasiswa asal Kota Solok yang akan mengikuti program pendidikan dan ma...

Baca »

Evaluasi 6 Bulan PP TUNAS, 28 Juta Anak Terlindungi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghepdNpebpeZZJPhtd4RU1P-lesyL7R90xCJ3ikA-6MzrS_uvBaJYUy2l2BykjF1DEkhYPC2tYMHxASt-bCZmFs-aga64Wsz352_SVDkdpbvHVxUG9j0rDGgp_O_Zr5UnjtLqwvhllz0EQePu-AXPvZKAUCzwoWAQVVyvXwKVsa_XUNOGOEnrEWU8mXNA" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghepdNpebpeZZJPhtd4RU1P-lesyL7R90xCJ3ikA-6MzrS_uvBaJYUy2l2BykjF1DEkhYPC2tYMHxASt-bCZmFs-aga64Wsz352_SVDkdpbvHVxUG9j0rDGgp_O_Zr5UnjtLqwvhllz0EQePu-AXPvZKAUCzwoWAQVVyvXwKVsa_XUNOGOEnrEWU8mXNA" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Meutya Hafid </span></div><div><br /></div>JAKARTA -- Enam bulan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi momentum bagi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengevaluasi sejauh mana platform digital menjalankan kewajiban pelindungan anak.<div><br /></div><div>Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan kewajiban pelindungan anak mulai terukur melalui proses penilaian mandiri (self-assessment), verifikasi dan penetapan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur (PLF), hingga penerapan langkah dan fitur pelindungan anak pada sejumlah platform digital.</div><div><br /></div><div>Melalui penerapan berbagai kewajiban tersebut, sekitar 28 juta anak di Indonesia telah mendapatkan pelindungan dari berbagai risiko di ruang digital.</div><div><br /></div><div>Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan evaluasi enam bulan menjadi tahapan penting untuk memastikan kewajiban pelindungan anak tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret oleh penyelenggara platform digital.</div><div><br /></div><div>“Enam bulan ini menjadi tahap penting untuk melihat apakah kewajiban pelindungan anak benar-benar dijalankan oleh platform. Kami melihat ada platform yang sudah mengambil langkah konkret, tetapi masih ada yang perlu memenuhi kewajibannya,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (14/9).</div><div><br /></div><div>Hingga 6 September 2026, sebanyak 252 PLF dari 94 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menyelesaikan self-assessment.</div><div><br /></div><div>Dari jumlah tersebut, Kemkomdigi telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap 60 PLF, yang terdiri atas 38 PLF berprofil risiko rendah dan 22 PLF berprofil risiko tinggi.</div><div><br /></div><div>Sebanyak 42 PLF telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sedangkan 18 (delapan belas) PLF lainnya telah memperoleh hasil verifikasi dan sedang dalam proses penetapan melalui penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.</div><div><br /></div><div>Penerapan pelindungan anak juga terlihat dari berbagai langkah teknis yang mulai diterapkan oleh sejumlah platform digital.</div><div><br /></div><div>Roblox, misalnya, menerapkan sistem age gate dan klasifikasi fitur berdasarkan usia serta secara otomatis mengalihkan sekitar 23 juta akun pengguna di bawah usia 16 tahun ke pengaturan pelindungan yang lebih ketat.</div><div><br /></div><div>Langkah tersebut menunjukkan bahwa implementasi PP TUNAS tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mendorong perubahan nyata pada desain, fitur, dan tata kelola layanan digital untuk memberikan pelindungan yang lebih kuat bagi anak.</div><div><br /></div><div>Kemkomdigi masih memberikan kesempatan kepada seluruh PSE untuk menyelesaikan kewajiban self-assessment hingga 31 Desember 2026.</div><div><br /></div><div>Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan PP TUNAS dan tindak lanjut melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian mandiri, verifikasi, serta pelaksanaan kewajiban PSE dalam pelindungan anak.</div><div><br /></div><div>Kemkomdigi memastikan evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kewajiban yang telah ditetapkan dengan langkah nyata PSE dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak. (*)</div>

Evaluasi 6 Bulan PP TUNAS, 28 Juta Anak Terlindungi

Meutya Hafid  JAKARTA -- Enam bulan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sis...

Baca »

Kadinsos Padang Serahkan Penghargaan kepada ASN - PPPK Terbaik

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYVMgCRPS1hNVzh9kBdKZhJ8sjI4zg39NXz75BUiqRbQ30Ym6EV6rrRwrnoWiN8JR6YNp7FQW7ESHzF8vFef1k9lW7REAuM6PWgnpdTBxMj8XHbmQfBO0CX3PuxjpV-XhYDayJmR82BE0OXTHNcMktnGup4CwIshT18uZwcI7onNB13ImNrAF6jiwYIE8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYVMgCRPS1hNVzh9kBdKZhJ8sjI4zg39NXz75BUiqRbQ30Ym6EV6rrRwrnoWiN8JR6YNp7FQW7ESHzF8vFef1k9lW7REAuM6PWgnpdTBxMj8XHbmQfBO0CX3PuxjpV-XhYDayJmR82BE0OXTHNcMktnGup4CwIshT18uZwcI7onNB13ImNrAF6jiwYIE8" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG -- Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya menyerahkan penghargaan kepada ASN dan PPPK terbaik. Penghargaan diserahkan kepada Efi Susanti sebagai JFT terbaik dan Eko Giyono sebagai PPPK Terbaik.<div><br></div><div>Dalam amanatnya, Kepala Dinsos Eri Sendjaya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN dan PPPK yang telah menunjukkan kinerja terbaik. </div><div><br></div><div>Di kesempatan itu Eri Senjaya didampingi Sekretaris Dinas Sosial Budi Kurniawan beserta seluruh jajaran Kepala Bidang di lingkungan Dinas Sosial Kota Padang.</div><div><br></div><div>Kegiatan penyerahan penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalitas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat. (hms)</div>

Kadinsos Padang Serahkan Penghargaan kepada ASN - PPPK Terbaik

PADANG -- Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya menyerahkan penghargaan kepada ASN dan PPPK terbaik. Penghargaan diserahk...

Baca »

Pemkab Solsel Sambut Baik Pembentukan UPZ di Sekolah

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLALwPlxNfJ9yL2ngshbFJDIcwAEyCbZ5X4K7wrkE372LlMcET18XGKrk5Ce8ACRI5JXPgXe_fZ-QUaYfamg-IDHr47AsdwctCXjmZg97KCGIYOiJE7iXDcxmk-PilzgMrwmWq6fNbvGu_z6k71ZzmZTndsKDZwNkHND_w_qcrVvqYiWba9T2WPoYvIzk" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLALwPlxNfJ9yL2ngshbFJDIcwAEyCbZ5X4K7wrkE372LlMcET18XGKrk5Ce8ACRI5JXPgXe_fZ-QUaYfamg-IDHr47AsdwctCXjmZg97KCGIYOiJE7iXDcxmk-PilzgMrwmWq6fNbvGu_z6k71ZzmZTndsKDZwNkHND_w_qcrVvqYiWba9T2WPoYvIzk" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyambut baik pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di sekolah-sekolah yang ada di Solok Selatan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah kabupaten untuk membentuk generasi yang spiritual sekaligus peduli dan bertanggungjawab terhadap sesama.<div><br></div><div>Hal ini disampaikan Bupati Solok Selatan H. Khairunas dalam pembukaan Sosialisasi Peran Sekolah dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada UPZ Sekolah di Hotel Pesona Alam Sangir, Selasa (15/9).</div><div><br></div><div>"UPZ Sekolah memiliki posisi strategis. Sekolah bukan hanya teppat mencerdaskan anak secara akademik, tqpi tempat menanamkan nilai keimanan, akhlak, kepedulian, dan tanggungjawab sosial," kata Khairunas dalam kesempatan tersebut.</div><div><br></div><div>Menurutnya, selain sebagai sarana pengumpul zakat, UPZ juga bisa difungsikan sebagai sarana edukasi dan pembinaan bagi seluruh warga sekolah tentang pentingnya zakat, infaq, dan sedekah.</div><div><br></div><div>Dalam hal tersebut, peran guru menjadi sangat penting untuk meningkatkan keimanan dan keteladanan siswa. Sebab, Ketika guru menunjukkan kepedulian dan memberikan pemahaman kepada peserta didik, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi karakter yang akan terus melekat ke diri anak.</div><div><br></div><div>"Dengan begitu kita akan bisa melahirkan generasi intelektual, tapi juga generasi yang spiritual dan memiliki kepedulian sosial dan tanggungjawab kepada sesama," imbuhnya.</div><div><br></div><div>Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bertekad untuk terus mendukung penguatan tata kelola zakat di lingkungan kabupaten. Dengan kolaborasi bersama Baznas dan Kementerian Agama hingga ke nagari, maka akan dapat diwujudkan masyarakat sosial yang relijius, mandiri, sejahtera. (dko/sls)</div>

Pemkab Solsel Sambut Baik Pembentukan UPZ di Sekolah

PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyambut baik pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di sekolah-sekolah yang a...

Baca »

Pemprov Sumbar Perkuat Upaya Perlindungan Anak

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgWd91HDIO3GGpMf3JivuE4XBm77krfSn6pGWT2gkCabxcBpblTjYJgOofluJpInwdnq-b6ff9cXxWVL5fk0YOedFDpN-3xe8LsoeH3u1TSB4ZYgfl8gxLTq7ZoZmmyp-qHzsIsFR291Gsy7xUHF6DhEA-xKMygUrUAIItvei5qqctNVtBaAt_ut462nr4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgWd91HDIO3GGpMf3JivuE4XBm77krfSn6pGWT2gkCabxcBpblTjYJgOofluJpInwdnq-b6ff9cXxWVL5fk0YOedFDpN-3xe8LsoeH3u1TSB4ZYgfl8gxLTq7ZoZmmyp-qHzsIsFR291Gsy7xUHF6DhEA-xKMygUrUAIItvei5qqctNVtBaAt_ut462nr4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme.<div><br></div><div>Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen Pol Arif Makhfudiharto dan Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Khariroh Maknunah di Istana Gubernuran , Senin (14/9).</div><div><br></div><div>Gubernur Mahyeldi mengatakan, perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat tempat anak tumbuh dan berkembang. Karena itu, keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, pembinaan, pengawasan, sekaligus pendampingan kepada anak.</div><div><br></div><div>“Anak-anak kita harus mendapatkan lingkungan yang baik, baik di keluarga maupun di sekolah. Karena itu, perhatian dan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Menurutnya, tantangan perlindungan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan semakin luasnya akses anak terhadap berbagai platform digital. Kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama agar anak tidak mudah terpapar berbagai paham maupun jaringan yang dapat mengancam perkembangan dan masa depannya.</div><div><br></div><div>Guna memastikan hal tersebut, Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar saat ini tengah melakukan skrining terhadap peserta didik jenjang SLTA di 10 kabupaten/kota sebagai salah satu langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan yang dapat memengaruhi perkembangan dan keamanan anak. Hasil deteksi dini tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan dan pendampingan anak.</div><div><br></div><div>“Deteksi dini penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana setelah ditemukan ada persoalan, anak mendapatkan pendampingan dan layanan yang sesuai. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus kita perkuat,” ucapnya.</div><div><br></div><div>Ia menegaskan, Pemprov Sumbar mendukung penguatan mekanisme rujukan AMPK yang menghubungkan proses identifikasi dan asesmen dengan layanan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi hingga reintegrasi anak ke dalam keluarga dan lingkungan sosial. Upaya tersebut juga dinilai sejalan dengan penguatan implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE) Sumbar serta RAN-PE Fase Kedua Tahun 2026–2029.</div><div><br></div><div>Sementara itu Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen Pol Arif Makhfudiharto mengatakan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus tidak dapat dilakukan oleh BNPT maupun Densus 88 AT secara mandiri. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, lembaga layanan, sekolah, keluarga, serta pemangku kepentingan lainnya agar intervensi terhadap anak dapat dilakukan secara terpadu.</div><div><br></div><div>“Yang kita bangun adalah mekanisme rujukan, mulai dari identifikasi, asesmen, intervensi, perlindungan, pemulihan, rehabilitasi sampai reintegrasi. Semua itu membutuhkan sinergi lintas sektor,” ujar Irjen Pol Arif.</div><div><br></div><div>Direktur YPP, Khariroh Maknunah menambahkan penguatan mekanisme rujukan harus tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama. Anak yang membutuhkan perlindungan harus memperoleh pendampingan dan layanan berdasarkan kebutuhan masing-masing.</div><div><br></div><div>Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, sekolah, keluarga, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar mekanisme pemulihan anak dapat berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem perlindungan anak di Sumbar.</div><div><br></div><div>Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemprov Sumbar bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun sistem yang mampu mendukung pencegahan, deteksi dini, perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi anak secara tepat dan berkelanjutan. (adp/sb)</div>

Pemprov Sumbar Perkuat Upaya Perlindungan Anak

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme r...

Baca »

Puluhan Pelajar MTsN 1 Pariaman Dilarikan ke Rumah Sakit

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgcgyL0dlAeZlPEzEQYC9CriiXhY25buIBR08MZ-LfOli2Fd6ERQmu7rS2JxR2q5aS7rAd7CA6oBCEhVLHDGXcIVnm_o1M7xhQv2InZma6CZ4z7tw0dnfQtvZtrkSGC07IXn4G6lIw0UHJAxLSAs0z_C_9iymtEA1xCqKd6p4qugce9xLlokORG3IUECAM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgcgyL0dlAeZlPEzEQYC9CriiXhY25buIBR08MZ-LfOli2Fd6ERQmu7rS2JxR2q5aS7rAd7CA6oBCEhVLHDGXcIVnm_o1M7xhQv2InZma6CZ4z7tw0dnfQtvZtrkSGC07IXn4G6lIw0UHJAxLSAs0z_C_9iymtEA1xCqKd6p4qugce9xLlokORG3IUECAM" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PARIAMAN – Puluhan pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Pariaman dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG), Senin (14/9). Mereka merasa mual, muntah, pusing dan gatal.<div><br></div><div>Pihak sekolah membawa anak-anak tersebut ke RS M. Yamin dan RSUD Dr. Sadikin Pariaman. Pihak tenaga medis di RS tersebut langsung mengambil tindakan.</div><div><br></div><div>Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis ketika membenarkan peristiwa yang menimpa siswa-siswi MTsN 1 Kota Pariaman tersebut.</div><div><br></div><div>Ia menjelaskan bahwa siswa-siswi ini, berdasarkan informasi pihak sekolah, usai memakan MBG. Sekitar satu jam setelah itu merasakan mual, pusing, muntah dan gatal. Kejadian ini, ketika mereka sedang PBM di kelas.</div><div><br></div><div>Melihat peristiwa itu, seluruh siswa-siswi yang merasakan hal tersebut langsung dibawa ke RS untuk penanganan dari tenaga medis.</div><div><br></div><div>Selanjutnya, Rudy mengatakan bagi siswa-siswi yang telah mendapatkan perawatan dan dinyatakan sehat sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sedangkan yang merasa mual, pusing, muntah dan gatal masih mendapatkan perawatan.</div><div><br></div><div>Walikota Pariaman Yota Balad dan Wakil Walikota Pariaman Mulyadi ketika mendapatkan informasi tersebut langsung menuju RS. M. Yamin. (as)</div>

Puluhan Pelajar MTsN 1 Pariaman Dilarikan ke Rumah Sakit

PARIAMAN – Puluhan pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Pariaman dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi Makanan B...

Baca »

Gubernur Sumbar Tegaskan Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi

PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa setiap program yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 harus diarahkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar.<div><br></div><div>Penegasan tersebut juga berlaku terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, yang menurut Mahyeldi perlu diselaraskan dengan kewenangan pemerintah provinsi serta prioritas pembangunan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal Sumbar yang terbatas.</div><div><br></div><div>Hal itu disampaikan Mahyeldi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (14/9).</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4sbq_QMmwP9xG0tR1xOML2d3ts1ZN3Y_WqOfhO_WL3ckPWuuqfiWwr9wj0ql7jw9MKh7ZwNX3w7yOntBApBdm_6pV8HVkez9pfMKmir4mUNG_RLfw_2ZnLtqnrQFYcbGq0Id4lpeZIECFpyHTNS6Ywy9dTpLgxiY4xtwAgeQwB73xm_wva8OCy37ZJ6A" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4sbq_QMmwP9xG0tR1xOML2d3ts1ZN3Y_WqOfhO_WL3ckPWuuqfiWwr9wj0ql7jw9MKh7ZwNX3w7yOntBApBdm_6pV8HVkez9pfMKmir4mUNG_RLfw_2ZnLtqnrQFYcbGq0Id4lpeZIECFpyHTNS6Ywy9dTpLgxiY4xtwAgeQwB73xm_wva8OCy37ZJ6A" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>Mahyeldi mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPRD Sumbar, terutama masukan agar pemerintah daerah lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk program-program yang menjadi kewenangan provinsi. “Kami sangat sepakat dengan itu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus konsen dengan kewenangan-kewenangan provinsi,” kata Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Menurutnya, keselarasan tersebut menjadi semakin penting karena ruang fiskal Sumbar saat ini cukup terbatas. Kondisi tersebut menuntut setiap rupiah anggaran direncanakan dan dialokasikan secara tepat sasaran, sesuai tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.</div><div><br></div><div>“Apalagi sekarang fiskal kita sangat terbatas. Maka, kita harapkan teman-teman di DPRD juga harus sejalan dengan ini,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Mahyeldi mengatakan, kesepahaman antara eksekutif dan legislatif tersebut perlu diwujudkan dalam seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027, termasuk ketika menyusun dan membahas pokir DPRD.</div><div><br></div><div>Ia menekankan, usulan pokir yang masuk dalam pembahasan anggaran harus terlebih dahulu dipastikan memiliki keterkaitan dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, program yang dianggarkan memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara optimal.</div><div><br></div><div>“Jangan sampai kita menyampaikan bahwa kita harus fokus pada kewenangan provinsi, tetapi ketika pembahasan anggaran berlangsung justru ada usulan yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut,” katanya.</div><div><br></div><div>Untuk memastikan hal tersebut, Mahyeldi mengaku telah memberikan arahan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar melakukan penyesuaian dan verifikasi terhadap setiap usulan yang masuk dalam pembahasan RAPBD.</div><div><br></div><div>Mahyeldi berharap Pemprov Sumbar bersama DPRD dapat mempertahankan kesamaan pandangan dalam pembahasan RAPBD 2027. Menurutnya, keterbatasan fiskal justru harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan memastikan anggaran benar-benar digunakan bagi program yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.(adp/sb)</div>

Gubernur Sumbar Tegaskan Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi

PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa setiap program yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapata...

Baca »

Kualitas Udara Padang Masih Berbahaya, Batasi Aktivitas Sekolah Luar Ruang

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhE4Vph4eKgxNoeWa4u1NuLSupXiiLy_8RmFCXQjaAjNEq_o09WdR0TCe4hpVJGe8_Ya8m-h4JkmgoazqD_PPBidYMkNL_ZkN9OSITvVXCsDqTzIF9-reXFKMV0X-fJtSfEEJ1yDcpKYt2ZyIbjjMh6VOTD16DQ1V_z0Hl7eG0lw2HkkC4fvkbWaU-WKMY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhE4Vph4eKgxNoeWa4u1NuLSupXiiLy_8RmFCXQjaAjNEq_o09WdR0TCe4hpVJGe8_Ya8m-h4JkmgoazqD_PPBidYMkNL_ZkN9OSITvVXCsDqTzIF9-reXFKMV0X-fJtSfEEJ1yDcpKYt2ZyIbjjMh6VOTD16DQ1V_z0Hl7eG0lw2HkkC4fvkbWaU-WKMY" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG -- Kualitas udara di Kota Padang berada pada kategori berbahaya pada Senin (14/9). Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Padang menyesuaikan proses belajar mengajar (PBM) di seluruh satuan pendidikan untuk melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga kependidikan.<div><br></div><div>Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Stasiun Padang Pasir, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, pada pukul 06.00 WIB menunjukkan nilai ISPU mencapai 440 untuk parameter PM2.5 dan 404 untuk PM10. </div><div><br></div><div>Angka tersebut masuk kategori berbahaya karena berada di atas ambang 300.</div><div><br></div><div>Merespons kondisi itu, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.3.1/28/Dikbud-Pdg/IX/2026 tentang penyesuaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.</div><div><br></div><div>Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh PAUD/TK serta SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Padang. Penyesuaian dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik maupun tenaga kependidikan selama kualitas udara masih berada pada kondisi yang berisiko bagi kesehatan.</div><div><br></div><div>Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova mengatakan sekolah perlu menerapkan sejumlah langkah pencegahan. Peserta didik yang sakit atau mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) diperkenankan tidak mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah.</div><div><br></div><div>Selain itu, seluruh murid diwajibkan menggunakan masker. Ketentuan serupa juga berlaku bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah juga diminta menghentikan sementara kegiatan olahraga serta aktivitas lain yang dilaksanakan di luar ruangan.</div><div><br></div><div>“Murid yang sakit atau mengalami gejala ISPA diperkenankan untuk tidak masuk sekolah. Murid wajib menggunakan masker, begitu juga dengan para tenaga pendidik. Dilarang melaksanakan kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya di luar ruangan,” tegas Yopi.</div><div><br></div><div>Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah mengurangi paparan polutan, terutama partikulat halus yang dapat berdampak terhadap kesehatan apabila terhirup dalam kondisi konsentrasi tinggi.</div><div><br></div><div>Dengan kondisi ISPU yang berada pada kategori berbahaya, perhatian sekolah tidak hanya diarahkan pada keberlangsungan pembelajaran, tetapi juga pada keselamatan dan kesehatan warga sekolah. </div><div><br></div><div>Aktivitas yang berpotensi meningkatkan paparan udara luar ruang dibatasi, sementara peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan diberi ruang untuk tidak hadir ke sekolah. (sdi)</div>

Kualitas Udara Padang Masih Berbahaya, Batasi Aktivitas Sekolah Luar Ruang

PADANG -- Kualitas udara di Kota Padang berada pada kategori berbahaya pada Senin (14/9). Kondisi tersebut mendorong Pemerintah ...

Baca »