Sebelum Membunuh Nia, In Dragon Sudah 2 Kali Dipenjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyhMssJKyNNj5hm1vSWVQfM8002m6THlztgmVwrNzgoLnov-6KEJpgd0tbiewlf81roPA1p1Juwm8FysiubNefyRmASkzkslGuCQsfOb0zrlDu27B0kGuwIjEDuceFU4vmajT6rjvyOLO1ZqaY3QG0aYykPZt0p042pL0k0HVU91xdNuhL7h2bsXCFKXo/s2951/20250429_154050.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1836" data-original-width="2951" height="199" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyhMssJKyNNj5hm1vSWVQfM8002m6THlztgmVwrNzgoLnov-6KEJpgd0tbiewlf81roPA1p1Juwm8FysiubNefyRmASkzkslGuCQsfOb0zrlDu27B0kGuwIjEDuceFU4vmajT6rjvyOLO1ZqaY3QG0aYykPZt0p042pL0k0HVU91xdNuhL7h2bsXCFKXo/s320/20250429_154050.jpg" width="320" /></a></div><br /><p>PARIAMAN -- Terungkap di persidangan, Indra Septiarman alias In Dragon (26), yang didakwa telah membunuh Nia Kurnia Sari (NKS), gadis penjaja gorengan di Nagari Guguak, Kayutanam, Padang Pariaman, ternyata sudah dua kali dipenjara. Salah satu dalam kasus pencabulan anak.</p><p>Di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 2-B Pariaman, Selasa (29/4), Muhammad Jailani, pemilik warung tempat terdakwa sering nongkrong, dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa In Dragon pernah dihukum atas kasus pencabulan anak dibawa umur dan kasus narkotika.</p><p>Ketika menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), saksi Jailani  mengaku telah membantu menjualkan satu unit mesin pompa air hasil curian In Dragon, yaitu sebelum terjadinya kasus pembunuhan Nia.</p><p>Ketika Nia, pelajar Tsanwiyah  itu dilaporkan hilang, saksi Jailani sempat menuruh curiga sama In Dragon, yang sebelum kejadian sempat membeli gorengan korban bersamanya.</p><p>Kecurigaanya muncul  karena mengingat setelah membeli gorengan tersebut In Dragon pergi, menghilang sekitar dua jam.</p><p>Ternyata  dugaan Jailani, benar. Berdasarkan hasil penyidikan, In Dragon telah menghabisi nyawa korban dan, kemudian menguburnya. (drh/sgl)</p>

Sebelum Membunuh Nia, In Dragon Sudah 2 Kali Dipenjara

PARIAMAN -- Terungkap di persidangan, Indra Septiarman alias In Dragon (26), yang didakwa telah membunuh Nia Kurnia Sari (NKS), gadis penjaj...

Baca »

Konsultasikan Kesiapan Sekolah Rakyat, Wawako Padang Terbang ke Jakarta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhCMXuRbzt4zi0Iyi18iFHoB9R6WW_zw0mDem9QbyADvJNtKkHGpEKNSHm5crIw61-blVGf4BcEwzKNIRqat1WM5k-d4XKPkn5K2Pu6wg3QUrQxSp8o_8MUad3xqHSLAgw2zqNUhifFUtUvi7vB_jan2A_o1HlTnIvGoloRD56xQMtaiOfzBJwr5Q2xUU/s1080/FB_IMG_1745978612688.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="810" data-original-width="1080" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhCMXuRbzt4zi0Iyi18iFHoB9R6WW_zw0mDem9QbyADvJNtKkHGpEKNSHm5crIw61-blVGf4BcEwzKNIRqat1WM5k-d4XKPkn5K2Pu6wg3QUrQxSp8o_8MUad3xqHSLAgw2zqNUhifFUtUvi7vB_jan2A_o1HlTnIvGoloRD56xQMtaiOfzBJwr5Q2xUU/s320/FB_IMG_1745978612688.jpg" width="320" /></a></div><br /><p>PADANG - Pemerintah Pusat menggagas program Sekolah Rakyat. Sebanyak enam provinsi menjadi pilot project. Kota Padang merupakan salah satu penerima program tersebut.</p><p>Memantapkan program Sekolah Rakyat di Kota Padang, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir langsung terbang ke Jakarta. Maigus mendatangi Kementerian Sosial untuk melakukan konsultasi, Selasa (29/4).</p><p>“Iya, hari ini kita sudah diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas,” ungkap Maigus Nasir kepada Diskominfo Padang.</p><p>Maigus Nasir menjelaskan, saat bertemu Wakil Sekretaris 2 Sekber Sekolah Rakyat yang juga Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas, Herman Koswara, dirinya mengaku cukup banyak mendapatkan informasi tentang Sekolah Rakyat. Menurutnya, program Sekolah Rakyat butuh dukungan banyak pihak.</p><p>“Tentunya kita menyambut baik program Sekolah Rakyat,” jelasnya yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova dan Kepala Dinas Sosial Heriza Syafani. </p><p>Maigus Nasir menyebut, program Sekolah Rakyat selaras dengan visi- misi dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. Diharapkan, Kota Padang mendapatkan fasilitas pembangunan Sekolah Rakyat dengan baik nantinya.</p><p>“Sekolah Rakyat merupakan sekolah membangun karakter, seluruhnya nanti ditanggung pemerintah, semoga program nasional ini terealisasi dengan baik,” harap wawako.</p><p>Selain melakukan konsultasi tentang program Sekolah Rakyat, Wawako Maigus Nasir juga menanyakan langsung tentang program Atensi Permakanan bagi disabilitas. Program bantuan sosial yang menyediakan makanan bagi penyandang disabilitas tunggal itu juga akan diberlakukan di Padang.</p><p>Diketahui, program Sekolah Rakyat akan dimulai serentak pada bulan Juli 2025 nanti. Sekolah rakyat merupakan program kerja yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan adanya sekolah rakyat ialah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah rakyat membiayai seluruh kebutuhan sekolah muridnya mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya ditanggung negara 100 persen. Program ini memiliki tujuan mendorong masyarakat yang kurang mampu untuk hidup lebih maju sehingga dapat berperan signifikan di masyarakat dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2025.</p><p>Saat ini pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Adapun yang akan beroperasi pada tahun ajaran baru pada Juli 2025 mendatang ada 45 sekolah. (ch)</p>

Konsultasikan Kesiapan Sekolah Rakyat, Wawako Padang Terbang ke Jakarta

PADANG - Pemerintah Pusat menggagas program Sekolah Rakyat. Sebanyak enam provinsi menjadi pilot project. Kota Padang merupakan salah satu p...

Baca »

DPRD Sumbar Desak Pemprov Segera Bayar TPP ASN

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgMDzMQloU4Wdx_6Ne7XX9CYxm388wAprNr2Drw9qQTJuCJOLZnnUvSqcassnZWWKGm-B37IMYvmkY9ocrT7zaoCE0NEM6BpGxIWWCrQDtFamnt2BFEindcJhuVYOTBD9FywsZWu-pjuusqPEF8jPrCsOmwwHRZomlKYKTlFPa9m89eGYDIJbYuyi0Udo/s298/images.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="169" data-original-width="298" height="169" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgMDzMQloU4Wdx_6Ne7XX9CYxm388wAprNr2Drw9qQTJuCJOLZnnUvSqcassnZWWKGm-B37IMYvmkY9ocrT7zaoCE0NEM6BpGxIWWCrQDtFamnt2BFEindcJhuVYOTBD9FywsZWu-pjuusqPEF8jPrCsOmwwHRZomlKYKTlFPa9m89eGYDIJbYuyi0Udo/s1600/images.webp" width="298" /></a></div><br /><p>PADANG -- Tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan pemerintahan Provinsi Sumbar bulan Desember tahun 2024 belum kunjung dibayarkan. DPRD Sumbar desak pemprov segera menyelesaikannya. </p><p>"Itu hak mereka di tahun 2024. Sekarang sudah mau Mei 2025 tapi belum juga dibayarkan. Pemprov mesti urus cepat agar hak tersebut diterima para ASN," ujar Anggota DPRD Sumbar, Mario Syahjohan saat menginterupsi rapat paripurna DPRD, Selasa (29/4). </p><p>Ia mengatakan, telah ada kesepakatan antara DPRD dan pemprov terkait pembayaran TPP ini. Kesepakatan telah ada namun sudah berbulan bulan tahun 2025 berjalan pembayaran belum kunjung dilakukan. </p><p>Mario mengatakan,  dikarenakan biaya TPP tersebut adalah Tahun 2024 yang masa anggarannya sudah habis. Maka tentu ada perbedaan syarat atau mekanisme pencairan dana. Namun hal itu mesti menjadi pekerjaan yang disegerakan Pemprov agar tidak semakin berlarut-larut. </p><p>Hal senada disampaikan pula oleh Anggota DPRD Sumbar, Endarmy juga saat menginterupsi rapat paripurna. "Bagaimana pun itu memang harus dibayarkan karena sudah menjadi hak mereka. Jadi pemprov segera sajalah selesaikan," kata Endarmy. </p><p>Dari pihak pemprov rapat paripurna tersebut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pemprov Sumbar, Ahmad Zakri yang mewakili gubernur.  Ia mengatakan memang ada sejumlah ASN yang belum menerima TPP untuk bulan Desember 2024. </p><p>Dikarenakan masa tahun anggaran 2024 telah berakhir maka perlu sistem dan persyaratan yang berbeda untuk pencairan dana tersebut.  "Kami masih mengusahakan agar segera bisa diselesaikan," katanya. </p><p>Untuk diketahui, pada kesempatan sebelumnya Kepala Badan pengelola keuangan dan aset (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari mengatakan kegagalan bayar TPP sejumlah  ASN Tahun 2024 menjadi hutang belanja karena ketidaktersediaan kas. </p><p>Normalnya TPP tersebut dibayarkan tiap bulan. Total jumlah TPP per bulan berkisar Rp 32 miliar. (t2)</p>

DPRD Sumbar Desak Pemprov Segera Bayar TPP ASN

PADANG -- Tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan pemerintahan Provinsi Sumbar bulan Desember tahun 2024 b...

Baca »