Oktober 2026 Batas Waktu Wajib Halal Produk Ini

<div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCs4PQTAJJ93OlkcXcslj9qcdloNnJCtjmocZzjGcA_bqkCW7YKvYshiRIh2u1XO_sKGLutRxvvH8QeO-YUggQFXkqWREYciMYIFgb_TJoDMggVkxnGT7KjI0UGnn2cH70Uf2rKpAPvRw74yiu7W_qAEX70UrkU5lDmkiXq1AUdhn8Z3fxYXAZ26lOhZ0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCs4PQTAJJ93OlkcXcslj9qcdloNnJCtjmocZzjGcA_bqkCW7YKvYshiRIh2u1XO_sKGLutRxvvH8QeO-YUggQFXkqWREYciMYIFgb_TJoDMggVkxnGT7KjI0UGnn2cH70Uf2rKpAPvRw74yiu7W_qAEX70UrkU5lDmkiXq1AUdhn8Z3fxYXAZ26lOhZ0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA -- Kementerian Agama menegaskan, 17 Oktober 2026 menjadi batas waktu wajib halal bagi sejumlah produk strategis. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.</div><div><br></div><div>Direktur Jaminan Produk Halal Fuad Nasar mengatakan, kebijakan wajib halal mencakup produk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika, hingga barang gunaan dan kemasan produk. “Ini bukan semata kewajiban administratif, tetapi kepentingan bersama dalam menggerakkan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/1).</div><div><br></div><div>Rakernas mengusung tema Menyiapkan dan Melayani Umat Masa Depan dengan tagline Terwujudnya Implementasi Perilaku Ekoteologis di Masyarakat.</div><div><br></div><div>Fuad mengatakan, peran Kementerian Agama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah sebagai konektor kepentingan. “Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan domain BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), penetapan fatwa halal menjadi kewenangan MUI, sementara produk adalah milik pelaku usaha. Di titik itulah Kemenag hadir menghubungkan seluruh kepentingan tersebut,” kata Fuad.</div><div><br></div><div>Menurutnya, misi Kemenag tidak berhenti pada membangun kesadaran halal, tetapi mendorong masyarakat untuk cinta halal. “Cinta halal tidak cukup dibangun lewat pasal-pasal regulasi. Ia harus diperkuat melalui literasi, sosialisasi, edukasi, kolaborasi, dan penguatan ekosistem halal secara berkelanjutan,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Fuad juga menjelaskan, fungsi Direktorat Jaminan Produk Halal (DJPH) beririsan dengan berbagai unit di lingkungan Kemenag, terutama Direktorat Jenderal Bimas Islam. Dengan Direktorat Bina KUA, DJPH bersinergi melalui peran penghulu yang di lapangan juga banyak berstatus sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bagi UMKM. (*)</div><div>Sumber: Website Kemenag RI </div></div>

Oktober 2026 Batas Waktu Wajib Halal Produk Ini

JAKARTA -- Kementerian Agama menegaskan, 17 Oktober 2026 menjadi batas waktu wajib halal bagi sejumlah produk strategis. Hal itu...

Baca »

Idham Fadhli Terpilih Jadi Ketua PWI Padang Pariaman/Kota Pariaman

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhSO4k9Ye2VXaavuwna3lIJWu0W0pi2PhctPfy38uPGYff0aYHG4Oqi02cxpBEElIK8jwAjmFnyIoH-HadEDj4EeJHHPI-YSgLNnw6Scrw4pt3ZmwYjjXvZxwvClB2gsk5mkwfGbEydjeyGG16nh1yreVTDIbJI2iZvpIBw4MLRq1bJmbKQ-AMb7GlXmyk" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhSO4k9Ye2VXaavuwna3lIJWu0W0pi2PhctPfy38uPGYff0aYHG4Oqi02cxpBEElIK8jwAjmFnyIoH-HadEDj4EeJHHPI-YSgLNnw6Scrw4pt3ZmwYjjXvZxwvClB2gsk5mkwfGbEydjeyGG16nh1yreVTDIbJI2iZvpIBw4MLRq1bJmbKQ-AMb7GlXmyk" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Idham Fadhli </span></div><div><br /></div><div>PARIAMAN --  Idham Fadhli meraih suara terbanyak dalam pemilihan Ketua PWI Padang Pariaman/Pariaman periode 2026-2029. Ia mendapat lebih dari 50 persen suara sekaligus menyingkirkan dua pesaingnya dalam Konferensi VII PWI Padang Pariaman/Pariaman tersebut.</div><div><br /></div><div>Dalam pemilihan yang berlangsung demokratis, Sabtu (24/1), Idham Fadhli memperoleh 10 suara. Sedangkan peraih suara kedua terbanyak yaitu Ikhlas Darma Murya sebanyak 4 suara, dan Ahmad Damanhuri mendapat 2 suara.</div><div><br /></div><div>“Jadi, dari 17 anggota yang ditetapkan memiliki hak pilih, terdapat 1 orang anggota yang memutuskan untuk abstain atau tidak mencoblos surat suara,” ujar Sekretaris Panitia Aris Prima Gunawan.</div><div><br /></div><div>Hadir pada konferensi tersebut Ketua PWI Sumatera Barat Widya Navies, Wakil Ketua Bidang Organisasi Sawir Pribadi, Wakil Ketua Pembinaan Daerah Rommy Delfiano dan Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie.</div><div><br /></div><div>Ketua PWI Sumbar, Widya Navies berpesan agar apa yang menjadi visi dan misi ketua terpilih dapat dilaksanakan. Salah satunya menyangkut Kantor PWI Padang Pariaman/Pariaman.</div><div><br /></div><div>“Kita juga mendorong agar PWI Padang Pariaman/Pariaman ke depannya terus melahirkan wartawan yang profesional lewat pembinaan keanggotaan,” pesannya. (*)</div>

Idham Fadhli Terpilih Jadi Ketua PWI Padang Pariaman/Kota Pariaman

Idham Fadhli  PARIAMAN --  Idham Fadhli meraih suara terbanyak dalam pemilihan Ketua PWI Padang Pariaman/Pariaman periode 2026-2...

Baca »

Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri Hasilkan Komitmen Investasi Rp90 T

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhY55y8c7u26LP1XmirY6vKUOihtclbJBWAOrk1Wo59x1kK5a_iztXWAHpzsLu95yePOB8mOrTmQk4oJZtQpksy0DjC8el_eBIc7oIO-kI57vRaeIz_DsbdHrN4lupWqLbM8KMSX3KehbH8u_hsesysHIoQmC8NoQQGSIXB1Cvpy3asGhu7p09o8dUmd7s" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhY55y8c7u26LP1XmirY6vKUOihtclbJBWAOrk1Wo59x1kK5a_iztXWAHpzsLu95yePOB8mOrTmQk4oJZtQpksy0DjC8el_eBIc7oIO-kI57vRaeIz_DsbdHrN4lupWqLbM8KMSX3KehbH8u_hsesysHIoQmC8NoQQGSIXB1Cvpy3asGhu7p09o8dUmd7s" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA -- Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke luar negeri menghasilkan hasil strategis bagi perekonomian nasional. Pemerintah berhasil mengamankan komitmen investasi senilai 4 miliar poundsterling atau setara dengan sekitar Rp90 triliun.</div><div><br></div><div>Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa hasil kunker Presiden Prabowo secara garis besar mencakup tiga poin utama yang sangat penting bagi Indonesia ke depan.</div><div><br></div><div>“Intinya ada tiga, jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling, itu sekitar Rp 90 triliun,” kata Teddy Indra Wijaya kepada awak media.</div><div><br></div><div>Selain itu komitmen di sektor maritim melalui pembangunan 1.582 kapal nelayan yang seluruh proses produksinya dilakukan di Indonesia dan  mampu menyerap sekitar 600.000 tenaga kerja, baik sebagai awak kapal, tenaga produksi, maupun dari efek berganda di sektor pendukung.</div><div><br></div><div>"Nah yang menariknya begini, jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan memperkerjakan sekitar 600 ribu orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia," tutur Teddy.</div><div><br></div><div>Komitmen investasi tersebut merupakan bentuk kepercayaan mitra internasional terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo serta arah kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai stabil, terbuka, dan prospektif. </div><div><br></div><div>Investasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan nasional, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.</div><div><br></div><div>Sekretaris Kabinet juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan realisasi investasi berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh tindak lanjut akan dikawal secara serius oleh kementerian dan lembaga terkait.</div><div><br></div><div>"Intinya ini Bapak Presiden kalau ke luar negeri, itu beliau ingin ada yang didapatkan, ada produknya, ada hasilnya, ada dampak positifnya untuk Indonesia," ujarnya.</div><div><br></div><div>Kunjungan kerja ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang diperhitungkan di kancah internasional, sekaligus menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama global yang konkret dan berkelanjutan. (*)</div>

Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri Hasilkan Komitmen Investasi Rp90 T

JAKARTA -- Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke luar negeri menghasilkan hasil strategis bagi perek...

Baca »

Pendidikan HAM Berbasis Keluarga Sangat Penting

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhzYt0colB5p3o7nO0iyqf1g4R1WYzqlvHBVqXT4DO5H332xgeaFGnJ5L-zcqkZf3ghD7d4K0DUze_hx3BJKAj4JaXDtwVyeTXL3ztgh_uwa2H5DHWr3-VlJWFGrf2BMALsveoRnIw9Lhq9pY4Ev_57-Br1JLjmdGQPDF-TwMmcZWXUYoLBEO8wmLh2wv4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhzYt0colB5p3o7nO0iyqf1g4R1WYzqlvHBVqXT4DO5H332xgeaFGnJ5L-zcqkZf3ghD7d4K0DUze_hx3BJKAj4JaXDtwVyeTXL3ztgh_uwa2H5DHWr3-VlJWFGrf2BMALsveoRnIw9Lhq9pY4Ev_57-Br1JLjmdGQPDF-TwMmcZWXUYoLBEO8wmLh2wv4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Barat menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat Kota Padang, Jumat (23/1). Kegiatan dengan tema “Peran Strategis Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-nilai HAM Sejak Dini”, itu dilaksanakan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang. </div><div><br></div><div>Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Feri Mulyani Hamid. Nampak hadir sejumlah undangan yakni para orang tua dan wali murid tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. </div><div><br></div><div>Feri Mulyani menegaskan bahwa pendidikan HAM berbasis keluarga merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi berkarakter dan beretika. </div><div><br></div><div>“Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa pendidikan HAM berbasis keluarga adalah fondasi penting dalam membangun generasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai jati diri bangsa,” ujarnya. </div><div><br></div><div>Ia juga menekankan peran strategis orang tua sebagai pendidik sekaligus teladan utama bagi anak. </div><div><br></div><div>"Penanaman nilai HAM sejak dini dapat dimulai dari hal sederhana, seperti saling menghargai, menghormati perbedaan, menegakkan keadilan dalam keluarga, serta membiasakan musyawarah dan empati dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya. </div><div><br></div><div>Sementara itu, Kepala Kantor Kemenham RI Kanwil Sumbar, Dewi Nofyenti, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar orang tua mampu membimbing anak-anak memahami hak dan kewajibannya sejak dini. </div><div><br></div><div>"Ketika anak memahami haknya dan hak orang lain, mereka akan lebih menghargai sesama serta terhindar dari perilaku negatif seperti perundungan atau kekerasan di sekolah,” jelasnya. </div><div><br></div><div>Menurut Dewi, keluarga tetap menjadi pondasi utama pembentukan karakter anak. “Sekolah adalah rumah kedua, namun peran orang tua di rumah adalah kunci utama dalam menanamkan nilai-nilai HAM,” tutupnya. (dkf)</div>

Pendidikan HAM Berbasis Keluarga Sangat Penting

PADANG -- Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Barat menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat Kota Padang...

Baca »

Wilayah Tambang Rakyat, Solusi Atau Awal Persoalan Baru?

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKa_rwsRYxD-FVKmEDl3oVTb_tQ7zGzX_-MY8fOh8EHTBasOdQI728Mbj847sBhhUWhUM9gD_vHSoM5hploKPJoPN2TxRCccP3ZVTnNTkksjEAwxXabEyiiDJS4t3E_Ksan3pNoiTok5ZgYybyE7dm6fxrtNiS6ju74CSM5FkDr2epfOW_Is9qvkWF5CQ" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKa_rwsRYxD-FVKmEDl3oVTb_tQ7zGzX_-MY8fOh8EHTBasOdQI728Mbj847sBhhUWhUM9gD_vHSoM5hploKPJoPN2TxRCccP3ZVTnNTkksjEAwxXabEyiiDJS4t3E_Ksan3pNoiTok5ZgYybyE7dm6fxrtNiS6ju74CSM5FkDr2epfOW_Is9qvkWF5CQ" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Ilustrasi CNBC Indonesia</span></div><div><br /></div><div>PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi jangka panjang tambang ilegal. Langkah ini disebut untuk menekan maraknya aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) di berbagai daerah. </div><div><br /></div><div>Lebih dari itu, skema WPR dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakat lokal. Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyebut WPR merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam tata kelola pertambangan.</div><div><br /></div><div>Walau demikian, Gubernur menggarisbawahi bahwa WPR bukan melegalkan kegiatan yang ilegal. WPR adalah menertibkan dan memberikan wadah kepada masyarakat lokal agar bisa menambang secara sah, aman, dan bertanggung jawab, sesuai dengan aspek keselamatan serta kelestarian lingkungan.</div><div><br /></div><div>Kita setuju dan ikut mendukung, jika memang tujuannya untuk masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih aman dan nyaman memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah mereka sendiri. Dengan begitu ekonomi masyarakat akan kian bergerak.</div><div><br /></div><div>Di balik itu semua, ada sedikit kegamangan. Gamang, sekiranya WPR menjadi incaran cukong dan pengusaha besar. Jika ini yang terjadi, maka harapan pemerintah dan kita semua akan pudar. Pemilik modal besar akan lebih leluasa mengeksploitasi lahan milik masyarakat dengan dalih ada izin. Maka ini akan menjadi awal dari persoalan baru.</div><div><br /></div><div>Awal-awalnya memang rakyat setempat yang melakukan aktivitas penambangan dengan segala keterbatasan. Terbatas modal, tenaga dan peralatan. Maklum namanya tambang rakyat, dilakukan secara tradisional.</div><div><br /></div><div>Setelah itu siapa yang bisa menjamin pengusaha, pemilik modal besar, yang punya peralatan lengkap tidak masuk ke wilayah itu? Ketika masyarakat penambang diiming-iming dengan peralatan memadai, dengan hasil banyak dan seterusnya, siapa yang mengawasi?</div><div><br /></div><div>Jika ini tidak diawasi, maka akan kian sempurnalah kerusakan alam dan dampaknya akan dirasakan banyak orang. Artinya, jangankan masyarakat menikmati untung, justru menerima dampak lebih parah dari bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.</div><div><br /></div><div>Karena itu, perlu ada pengawasan agar semua bisa berjalan seimbang. Jika tidak, dikhawatirkan ada pihak lain yang mencoba membonceng pada WPR. Ingat, ini soal uang, soal materi. Apapun bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang punya modal besar dan peralatan lengkap. </div><div><br /></div><div>Mudah-mudahan kekhawatiran ini bisa ditangkap pengambil kebijakan, lalu menyiapkan segala bentuk antisipasinya, seperti lembaga pengawasan, regulasi dan segala sanksi. Semoga! (<b>Sawir Pribadi</b>)</div>

Wilayah Tambang Rakyat, Solusi Atau Awal Persoalan Baru?

Ilustrasi CNBC Indonesia PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai so...

Baca »

Pemkab Tanah Datar - BPS Kolaborasi Validasi Data Pascabencana

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1gJdVXR-qg5wr__RTfSBNzZBfjJuC7QhtZ1HdS_Pk0WQ4LhZKT3_sI4bPCoC_oF92ldINmueNveSbC_iy4Ev_ZzD2tSdoAQIbE-juqSoYZ-MWM6tvFi03IcfyL9uXfE4GBU5X2uPbv3GsOKf8ZaBQ8EM-xireudTBA5O_UlmYpYEjk1pE9-iTnmgnhcw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1gJdVXR-qg5wr__RTfSBNzZBfjJuC7QhtZ1HdS_Pk0WQ4LhZKT3_sI4bPCoC_oF92ldINmueNveSbC_iy4Ev_ZzD2tSdoAQIbE-juqSoYZ-MWM6tvFi03IcfyL9uXfE4GBU5X2uPbv3GsOKf8ZaBQ8EM-xireudTBA5O_UlmYpYEjk1pE9-iTnmgnhcw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>BATUSANGKAR -- Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam validasi data pascabencana menjadi langkah strategis untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.</div><div><br></div><div>Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar, didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial M. Nashrul Wajdi, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat Sugeng Arianto, serta jajaran BPS kabupaten/kota se-Sumatera Barat.</div><div><br></div><div>Kehadiran rombongan Wakil Kepala BPS RI disambut langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly, S.Psi, para asisten, pimpinan OPD, serta jajaran BPS Tanah Datar di Gedung Indojolito, Batusangkar, Jumat (23/1).</div><div><br></div><div>Wakil Kepala BPS RI menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan Pendataan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu daerah terdampak bencana cukup parah di Sumatera Barat.</div><div><br></div><div>“Saat ini BPS aktif melakukan pendataan pascabencana dengan melibatkan mahasiswa PKL Polstat STIS dan pegawai BPS di berbagai wilayah, khususnya di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Kabupaten Tanah Datar sendiri terdapat 10 mahasiswa Polstat STIS yang melakukan pendataan hingga 28 Januari 2026, dan akan diperpanjang selama satu minggu karena masih terdapat nagari yang belum terdata,” jelas Sonny.</div><div><br></div><div>Ia menambahkan, para mahasiswa bertugas sebagai enumerator lapangan yang melakukan pendataan rumah tangga terdampak, kondisi fisik rumah, serta kerusakan infrastruktur. </div><div><br></div><div>Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga dan lokasi pengungsian, dilengkapi dokumentasi foto serta pencatatan titik koordinat atau geotagging.</div><div><br></div><div>“Data yang terkumpul nantinya akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), data pemerintah daerah, serta data BNPB. Hasilnya akan menjadi dasar bagi Satuan Tugas dalam menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar program pemulihan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Sonny juga mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam penyediaan data pascabencana yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.</div><div><br></div><div>Menanggapi hal tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Wakil Kepala BPS RI beserta jajaran. </div><div><br></div><div>Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar siap mendukung penuh proses pendataan di lapangan secara kolaboratif agar menghasilkan data yang valid. “Alhamdulillah, kehadiran Wakil Kepala BPS RI dan rombongan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Saat ini kami sedang melakukan uji publik validasi data hasil pendataan R3P yang akan diajukan ke pemerintah pusat,” ungkap Bupati.</div><div><br></div><div>Bupati Eka Putra juga menyampaikan terima kasih atas dukungan BPS yang menurunkan mahasiswa Polstat STIS untuk melakukan pendataan dari rumah ke rumah.</div><div><br></div><div>“Semoga niat baik dan tugas mulia para mahasiswa serta seluruh pihak yang terlibat dibalas dengan amal ibadah oleh Allah SWT. Ini merupakan tugas kemanusiaan untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana dan mengalami trauma,” pungkasnya. (pkp/td)</div>

Pemkab Tanah Datar - BPS Kolaborasi Validasi Data Pascabencana

BATUSANGKAR -- Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam validasi data pascabenca...

Baca »

Selamatkan Bangunan Cagar Budaya, Klenteng Ini akan Direvitalisasi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjK1awvKS1ZSinDSW3vhv52u80af96WYmQuEUQcBoE1pQ-uQdw5dT6D0tJcavANYtieBGYnqLQKWUB7OBGA7YjFLd-0mO03R0XHAMhB1TBsiO1vnZXfUuxI9RZFB2_uVUsawQMC6vIYO0WcokT3Oxk0iHI0fa7JZ6Oe0NTAcuJ1AwRVt_F1L7iDYyJSVfI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjK1awvKS1ZSinDSW3vhv52u80af96WYmQuEUQcBoE1pQ-uQdw5dT6D0tJcavANYtieBGYnqLQKWUB7OBGA7YjFLd-0mO03R0XHAMhB1TBsiO1vnZXfUuxI9RZFB2_uVUsawQMC6vIYO0WcokT3Oxk0iHI0fa7JZ6Oe0NTAcuJ1AwRVt_F1L7iDYyJSVfI" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Pemerintah Kota Padang berencana merevitalisasi Klenteng See Hien Kiong yang berlokasi di Jalan Klenteng No. 312, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat.</div><div><br></div><div>Klenteng See Hien Kiong merupakan bangunan cagar budaya yang telah berdiri sejak 1841, dan menjadi pusat ibadah masyarakat etnis Tionghoa di Padang. Namun, gempa bumi pada 30 September 2009 menyebabkan kerusakan berat sehingga klenteng tidak lagi berfungsi secara optimal.</div><div><br></div><div>Wali Kota Padang, Fadly Amran saat mendampingi Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon meninjau klenteng ini, menyampaikan harapannya agar Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan penuh terhadap revitalisasi Klenteng See Hien Kiong.</div><div><br></div><div>“Revitalisasi ini tidak hanya menyelamatkan bangunan cagar budaya, tetapi juga menghidupkan kembali kawasan Kota Tua. Kami berharap dukungan kementerian, karena ini sejalan dengan Progul Jelajah Padang yang terintegrasi dengan revitalisasi kawasan Kota Tua dan pesisir pantai,” ujar Fadly Amran.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan bahwa Klenteng See Hien Kiong memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan layak mendapatkan perhatian serius dalam program pelestarian budaya nasional. (hms)</div>

Selamatkan Bangunan Cagar Budaya, Klenteng Ini akan Direvitalisasi

PADANG -- Pemerintah Kota Padang berencana merevitalisasi Klenteng See Hien Kiong yang berlokasi di Jalan Klenteng No. 312, Kelu...

Baca »

Huntap bagi 209 KK, Bebas Banjir dan Tsunami

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5ItUPfiN6JDlxLEf5mQs9a5_UJqSGaLMJNyf4uPhBCRbL_HIttToMjKjzSWG3a2HNIoN6nwCmpbV5o41j9RQLgV9Bn3amk64Mx86BsYm9ZVwllb0RAnk3zxQb619YLtSCrapWhZ5eo35OuC1CEhqKTC7u9ZAv_mq-CyWy-Ez1g99ozBR-ng8NBjDlStI" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5ItUPfiN6JDlxLEf5mQs9a5_UJqSGaLMJNyf4uPhBCRbL_HIttToMjKjzSWG3a2HNIoN6nwCmpbV5o41j9RQLgV9Bn3amk64Mx86BsYm9ZVwllb0RAnk3zxQb619YLtSCrapWhZ5eo35OuC1CEhqKTC7u9ZAv_mq-CyWy-Ez1g99ozBR-ng8NBjDlStI" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Lokasi Huntap</span></div><div><br /></div><div>PADANG -- Rumah hunian tetap (Huntap) segera dibangun di Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Rumah sederhana itu bebas banjir dan tsunami. </div><div><br /></div><div>"Sebagai bentuk perhatian kami kepada korban banjir bandang akhir November lalu, kami membangun huntap bagi mereka yang terdampak," jelas Asisten II Setdako Padang, Didi Aryadi saat ditemui di lokasi Huntap, Jumat (23/1) siang. </div><div><br /></div><div>Huntap bagi korban banjir itu dibangun di atas tanah Pemko. Tepatnya di Bumi Perkemahan Pramuka, Balai Gadang. Rumah ini diperuntukkan bagi korban banjir yang kini masih menghuni hunian sementara dan Rusunawa di Lubuk Buaya. </div><div><br /></div><div>"Harapan kami tentunya korban banjir mendapatkan tempat yang layak di sini," ungkap Didi Aryadi. </div><div><br /></div><div>Lokasi dibangunnya Huntap itu telah melewati verifikasi Badan Geologi Nasional. Kondisi tanah terbilang layak dan aman dari gempa. Termasuk aman dari tsunami karena berada di ketinggian. </div><div><br /></div><div>Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (DPUPR), Tri Hadiyanto menyebut, sebanyak 209 unit bangunan berdiri di atas tanah seluas 2,9 hektare. Nantinya, tiap rumah huntap bertype 36 dengan luas tanah 78 meter persegi. </div><div><br /></div><div>"Konsep bangunan couple, dua jadi satu. Jarak antar rumah satu meter," terang Tri Hadiyanto.</div><div><br /></div><div>Rencananya pembangunan Huntap di Balai Gadang dimulai Senin (26/1/2026). Huntap ini dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.  </div><div><br /></div><div>Pekerja Sosial Yayasan Buddha Tzu Chi, Kahar menjelaskan bahwa bangunan huntap itu nantinya sesuai standar Rumah Sederhana. Rumah berdinding bata merah dengan atap seng dan kuda-kuda baja ringan. </div><div><br /></div><div>"Nanti akan ada dua kamar dan satu kamar mandi serta dapur," terangnya. </div><div><br /></div><div>Rumah sederhana itu juga memiliki instalasi listrik dalam ruangan dan instalasi air bersih.  Rumah ini diharapkan menjadi hunian yang nyaman bagi korban banjir lalu. (ch)</div>

Huntap bagi 209 KK, Bebas Banjir dan Tsunami

Lokasi Huntap PADANG -- Rumah hunian tetap (Huntap) segera dibangun di Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Rumah sederh...

Baca »

Gedung Abdullah Kamil Diresmikan, Ini Pesan Menteri Kebudayaan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqQzqBcfah9nBjnINrUUdVIa6n7hu-m_CrSBOL3RXuY-4wy-Hep2AAJ6V_GydJZcFMSk4dxgIWcKaxkeB8zmDLCmz_nzAgEjiBr61LWbnqJba_9VcWH_IxslKXO9Iz2zKAXTEkKK3n2ZyQpd3vCskHbCw4QhGFGYe7WuML9UaT92n1b-aEIat9nERthn4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhqQzqBcfah9nBjnINrUUdVIa6n7hu-m_CrSBOL3RXuY-4wy-Hep2AAJ6V_GydJZcFMSk4dxgIWcKaxkeB8zmDLCmz_nzAgEjiBr61LWbnqJba_9VcWH_IxslKXO9Iz2zKAXTEkKK3n2ZyQpd3vCskHbCw4QhGFGYe7WuML9UaT92n1b-aEIat9nERthn4" width="400"> </a> </div>Fadli Zon </div><div><br></div><div>PADANG -- Setelah dilakukan penataan dan aktivasi, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon meresmikan kembali Gedung Abdullah Kamil, Jumat (23/1).</div><div><br></div><div>Fadli Zon dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan aktivasi Gedung Abdullah Kamil ini diharapkan bisa menjadi kantor budaya di Sumbar. </div><div><br></div><div>Fadli Zon juga mendorong agar dengan adanya gedung ini ada keberlanjutan yang juga disokong dengan ekosistem, baik untuk tradisi dan kontemporer.</div><div><br></div><div>"Kekuatan kita adalah budaya. Ini yang harus dirawat dan dijaga. Bukan hanya sebatas di Indonesia saja, tapi kita juga harus mampu memajukan budaya ke tengah peradaban dunia," kata Fadli Zon.</div><div><br></div><div>Dia juga menekankan bahwa di bidang budaya ini banyak peluang bisnis. Maka dari itu perlu pergerakan dari segala pihak untuk memajukan kebudayaan.</div><div><br></div><div>"Kebudayaan pun tidak semata-mata seni, setidaknya ada 10 objek. Mulai dari bahasa, tradisi lisan, manuskrip, seremonial upacara, adat istiadat dan permainan tradisional hingga pangan lokal. Rendang itu juga termasuk ekspresi budaya," kata Fadli Zon.</div><div><br></div><div>Seperti diketahui, Gedung Abdullah Kamil yang terletak di Jalan Diponegoro ini pembangunannya dimulai pada 1988, dan kemudian selesai dan diresmikan pada 7 Maret 1992.</div><div><br></div><div>Dengan lahan seluas 4.300 meter, bangunan gedung ini tidak layak pakai setelah mengalami kerusakan akibat gempa 2009 silam. Hingga kemudian perbaikan dan penataan gedung ini kembali dilakukan pada 2024 dengan bantuan dana dari Kementerian Kebudayaan RI.</div><div><br></div><div>Selain peresmian Gedung Abdullah Kamil, pada hari yang sama juga diadakan seminar nasional di gedung tersebut.</div><div><br></div><div>Adapun pemateri pada seminar dengan tema "Diplomasi Budaya Minangkabau" yaitu Prof. Fasli Djalal (Presiden Minang Diaspora Network Global), Emeraldy Chatra (Pakar Komunikasi Sosial FISIP Unand) dan Edy Utama (Pekerja Budaya).</div><div><br></div><div>Adapun salah satu hal yang menjadi pembahasan dalam seminar itu adalah upaya mentransformasi nilai budaya Minangkabau kepada generasi berikut.</div><div><br></div><div>Fasli Djalal pun mengatakan, selain cara berbeda dalam memanfaatkan budaya, yang juga menjadi hambatan dalam hal transformasi budaya ini karena belum terbangunnya sinergi lintas generasi.</div><div><br></div><div>Sejumlah tokoh Sumbar tampak hadir dalam peresmian Gedung Abdullah Kamil, di antaranya Taufik Ismail, Buya Mas'oed Abidin dan Walikota Padang Fadly Amran. (wy)</div>

Gedung Abdullah Kamil Diresmikan, Ini Pesan Menteri Kebudayaan

Fadli Zon  PADANG -- Setelah dilakukan penataan dan aktivasi, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon meresmikan kembali Gedung Abdulla...

Baca »

Pemko Padang Ikut Kawal Proses Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8W73BG38CpXlHsY5NfdImUbqLDH_iMsL2dKqurmImlybRqlEyqnrK35T4HSCOzCIeYOiaDS99fCjlsnepbCaofYrF06gKXk24TdbMgewd1UDM4Im46WK3nsg_yXQdSqYuGsrRUg_Xzd2euOJTWlQovCKta2vGViSIDsrI8LlHpXA752we4HpCzdd6dS4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8W73BG38CpXlHsY5NfdImUbqLDH_iMsL2dKqurmImlybRqlEyqnrK35T4HSCOzCIeYOiaDS99fCjlsnepbCaofYrF06gKXk24TdbMgewd1UDM4Im46WK3nsg_yXQdSqYuGsrRUg_Xzd2euOJTWlQovCKta2vGViSIDsrI8LlHpXA752we4HpCzdd6dS4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal secara intensif proses pembebasan lahan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan Tol Padang-Sicincin. </div><div><br></div><div>Hal tersebut ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta konsinyering isu pembebasan lahan di Hotel Santika Padang, Jumat (23/1).</div><div><br></div><div>Rapat strategis ini secara khusus membahas percepatan pengadaan 23 bidang lahan untuk Flyover Sitinjau Lauik, termasuk penanganan khusus pada area sempadan sungai yang menjadi isu krusial agar tidak menghambat pelaksanaan konstruksi di lapangan.</div><div><br></div><div>Dalam arahannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, memberikan penekanan serius mengenai perlunya kesamaan visi antar-instansi demi kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. "Pentingnya sinergi lintas sektor. Saya meminta seluruh pihak menghindari ego sektoral sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran," katanya.</div><div><br></div><div>Senada dengan hal itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Raymundus Nggajo, memaparkan, proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini memerlukan gerak cepat dalam verifikasi dokumen. "Lakukan pengecekan berkas per bidang lahan, pastikan kelengkapan dokumen, lakukan paraf dan verifikasi bersama Satgas, serta proses segera data yang telah dinyatakan lengkap tanpa penundaan," ujar Raymundus.</div><div><br></div><div>Menanggapi instruksi tersebut, Pj Sekda Kota Padang, Raju Minropa, memastikan Pemerintah Kota Padang akan berdiri sebagai garda terdepan dalam mendukung kelancaran administrasi di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah kota akan bekerja ekstra untuk memastikan proyek ini tidak terhambat oleh kendala lahan.</div><div><br></div><div>“Sesuai arahan Bapak Wali Kota dan Wawako, Pemerintah Kota Padang akan terus mengawal proses ini secara intensif, agar PSN yang berada di Kota Padang bisa berlangsung dengan baik,” kata Raju Minropa. (tf/dkf)</div>

Pemko Padang Ikut Kawal Proses Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik

PADANG -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal secara intensif proses pembebasan lahan pemb...

Baca »