Jangan Bayar Parkir ke Petugas Ilegal, Segera Lapor ke Nomor Ini

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMShfUEljBxnqL4tjAEOtYo5Ixojpwbasd7IdkAbIA9ANWSspFV2HAoqb752hjPoHHn6evgDOhdqfPWM5WcyROw86o4oDd41TPyg9R8RQyH-x_yLresVABZktEESYr91j2QcSZ5DaYeJFnqUT4T6Ch6ZmKUD5y7XJM0x6IN9hFQ6vFOF2YaOC36KVx6Fw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMShfUEljBxnqL4tjAEOtYo5Ixojpwbasd7IdkAbIA9ANWSspFV2HAoqb752hjPoHHn6evgDOhdqfPWM5WcyROw86o4oDd41TPyg9R8RQyH-x_yLresVABZktEESYr91j2QcSZ5DaYeJFnqUT4T6Ch6ZmKUD5y7XJM0x6IN9hFQ6vFOF2YaOC36KVx6Fw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Menghadapi potensi lonjakan wisatawan pada libur panjang akhir pekan ini, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengeluarkan instruksi bagi warga dan pengunjung Kota Padang. </div><div><br></div><div>Masyarakat dan pengunjung diminta untuk tidak membayar parkir kepada petugas ilegal yang tidak memiliki identitas resmi guna menjaga kenyamanan dan ketertiban kota.</div><div><br></div><div>Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Syani menekankan bahwa ciri petugas parkir resmi dapat dikenali dengan mudah, yakni wajib mengenakan rompi khusus serta dilengkapi dengan tanda pengenal atau pening yang jelas. </div><div><br></div><div>Jika masyarakat menemukan petugas yang meminta uang parkir tanpa atribut tersebut, maka pembayaran tidak perlu dilakukan.</div><div><br></div><div>"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun wisatawan yang akan berkunjung, bayarlah parkir kepada petugas resmi, yang dilihat dari identitasnya. Kalau bukan petugas resmi tidak usah dibayar," ujarnya saat memberikan keterangan, Rabu (14/5).</div><div><br></div><div>Masyarakat juga diharapkan bersikap proaktif apabila menghadapi oknum yang meminta uang parkir secara paksa. Pemko Padang telah menyediakan kanal pengaduan darurat melalui nomor 112 untuk merespons laporan terkait parkir liar maupun tindakan premanisme di titik-titik parkir.</div><div><br></div><div>"Silakan kalau menemukan juru parkir yang tidak resmi, laporkan ke 112, kami akan tindak lanjuti segera," tegasnya. </div><div><br></div><div>Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) Wali Kota Padang, yaitu Padang Sigap yang bertujuan untuk memastikan respon cepat terhadap permasalahan di lapangan serta menjamin kenyamanan masyarakat dan pengunjung Kota Padang. (dkf)</div>

Jangan Bayar Parkir ke Petugas Ilegal, Segera Lapor ke Nomor Ini

PADANG -- Menghadapi potensi lonjakan wisatawan pada libur panjang akhir pekan ini, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas...

Baca »

Gubernur: Potensi Wisata Mentawai Harus Dikelola Serius - Berkelanjutan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAjShuQ2yU7npjTYkZ89AlKwb_jTsBn9Kl0hcizMJfNAi-VT3JOmrryKidmJQvDFmvks-5T1ipHZx-L3qcLjeEmRZFmw0nP9xU37TPkYymrbfkzvOb-SMA1lrzbxaMB7frXZ8o8a2yWVaGkv_ZzJ37qoyWLJUUPxVEVBjRUc_0UZ5fvms3eryGjMeVyxQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhAjShuQ2yU7npjTYkZ89AlKwb_jTsBn9Kl0hcizMJfNAi-VT3JOmrryKidmJQvDFmvks-5T1ipHZx-L3qcLjeEmRZFmw0nP9xU37TPkYymrbfkzvOb-SMA1lrzbxaMB7frXZ8o8a2yWVaGkv_ZzJ37qoyWLJUUPxVEVBjRUc_0UZ5fvms3eryGjMeVyxQ" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata kelas dunia yang harus dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan agar memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal.</div><div><br></div><div>Penegasan itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Kepulauan Mentawai di Istana Gubernuran, Selasa malam (12/5). Rapat diikuti jajaran OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, unsur TNI AL, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut (LPBL) Pekanbaru, hingga asosiasi pariwisata Mentawai.</div><div><br></div><div>Rapat tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi kawasan pesisir, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Mentawai punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dimaksimalkan secara terarah,” kata Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Menurut dia, Mentawai saat ini memiliki sekitar 400 titik surfing yang diyakini menjadi salah satu kawasan selancar terbanyak di dunia. Potensi tersebut dinilai sebagai modal besar untuk mendorong pariwisata internasional dan memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi wisata unggulan di Sumbar.</div><div><br></div><div>Selain itu, Mentawai juga memiliki kawasan mangrove yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi wisata edukasi dan wisata bahari berbasis lingkungan. (adp/sb)</div>

Gubernur: Potensi Wisata Mentawai Harus Dikelola Serius - Berkelanjutan

PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi wisata kelas du...

Baca »

Gubernur: Ekonomi Sumbar Tumbuh Positif, Bukti Efektif Kerja Bersama

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhkTNfFQEs11z3QSX_sOmzcZpjqJNQWX2uU7oOdHFg8JBl_AxWskhEijdDrnRM674oqtWsmWshuKhLhRAqUUG6hqHLudUk37yaW4uwp9ofE1wNEOrGw-jzO7jkdKcbkfA2Tik7s61XY6EsdNskA0HxsLDKMPjxQ8rB4PBEqi23xv5_8UeUtRzRoSEJAVFQ" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhkTNfFQEs11z3QSX_sOmzcZpjqJNQWX2uU7oOdHFg8JBl_AxWskhEijdDrnRM674oqtWsmWshuKhLhRAqUUG6hqHLudUk37yaW4uwp9ofE1wNEOrGw-jzO7jkdKcbkfA2Tik7s61XY6EsdNskA0HxsLDKMPjxQ8rB4PBEqi23xv5_8UeUtRzRoSEJAVFQ" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Mahyeldi</span> </div><div><br /></div><div>PADANG -- Gubernur Sumatera Barat  Mahyeldi, menyebut pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan tren positif. Di tengah sorotan soal tingginya angka pengangguran, ekonomi Sumbar justru tumbuh hingga 5,02 persen dibanding capaian tahun 2025 sebesar 3,47 persen.</div><div><br /></div><div>Hal itu disampaikan Gubetnur Mahyeldi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5).</div><div><br /></div><div>“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” kata dia.</div><div><br /></div><div>Menurut Mahyeldi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota hingga dunia usaha di Sumbar. Ia pun mengapresiasi peran para kepala daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.</div><div><br /></div><div>Namun di sisi lain, Mahyeldi menyoroti masih tingginya angka pengangguran yang kini ramai menjadi perhatian publik. Menurutnya, itu akan dijadikannya sebagai fokus selanjutnya.</div><div><br /></div><div>“Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>Mahyeldi mengatakan kondisi tersebut perlu dijelaskan secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat kondisi ekonomi daerah. Ia mengakui pengangguran masih menjadi tantangan besar, tetapi pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga merupakan capaian penting bagi Sumbar. (kmf)</div><div><br /></div>

Gubernur: Ekonomi Sumbar Tumbuh Positif, Bukti Efektif Kerja Bersama

Mahyeldi   PADANG -- Gubernur Sumatera Barat  Mahyeldi, menyebut pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2026 menunjukk...

Baca »

Wali Kota Solok Hadiri Wisuda ke-65 UMMY dan Dies Natalis ke-42

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4tnourB43lUar7TpBD3LB1tPnwKeWf6_YfPF9Jl_274wp996hXocWIWTo9IRuAiy-Ev2twcD8q_QFl63ugLNZZ1PUUcceJ65zi2_xyu6orRx0mmIhrTpVj-FWVyUzATWqyLACwvelcjouno1F7FaSQd20VXBOaamgXmqYARaoVt5LnF85fKkYJ29ugV0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4tnourB43lUar7TpBD3LB1tPnwKeWf6_YfPF9Jl_274wp996hXocWIWTo9IRuAiy-Ev2twcD8q_QFl63ugLNZZ1PUUcceJ65zi2_xyu6orRx0mmIhrTpVj-FWVyUzATWqyLACwvelcjouno1F7FaSQd20VXBOaamgXmqYARaoVt5LnF85fKkYJ29ugV0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>SOLOK -- Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra menghadiri Wisuda ke-65 Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) yang dirangkaikan dengan Dies Natalis ke-42. Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Solok, Selasa (12/5).</div><div><br></div><div>Acara itu dihadiri oleh civitas akademika, para wisudawan dan wisudawati beserta keluarga, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Selain berlangsung dengan lancar, suasana haru dan bahagia juga mewarnai jalannya prosesi wisuda tersebut.</div><div><br></div><div>Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Solok menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan. Wako berharap para lulusan UMMY dapat menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat.</div><div><br></div><div>Wako Ramadhani juga mengapresiasi peran Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang terus berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas serta mendukung kemajuan pendidikan di Kota Solok.</div><div><br></div><div>Prosesi wisuda dan Dies Natalis ini diharapkan menjadi semangat bagi UMMY untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan lulusan yang mampu bersaing di berbagai bidang. (dkm)</div>

Wali Kota Solok Hadiri Wisuda ke-65 UMMY dan Dies Natalis ke-42

SOLOK -- Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra menghadiri Wisuda ke-65 Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) yang dirang...

Baca »

Wali Kota Ramadhani Terima Kunjungan Kajari Solok

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjixtnD0V32Y8Ddg059XBlN2dE2AMIKmrZ1b5yK5wuymEiEVp3WHpLZwRwZiKQtB-LwHLjO6lvQ7P_kazV0xzEc5iinCsyoEP7pCJ8YU30mCrYob1N_dwXHDaGAo59xNu4dBQHnXvnwKiDIPGOMuVChQusqJTkfntgxU6SMvnMQQcD9VdxDVRQBywpdgqQ" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjixtnD0V32Y8Ddg059XBlN2dE2AMIKmrZ1b5yK5wuymEiEVp3WHpLZwRwZiKQtB-LwHLjO6lvQ7P_kazV0xzEc5iinCsyoEP7pCJ8YU30mCrYob1N_dwXHDaGAo59xNu4dBQHnXvnwKiDIPGOMuVChQusqJTkfntgxU6SMvnMQQcD9VdxDVRQBywpdgqQ" width="400" /> </a> </div><br /></div><div><br /></div><div>SOLOK -- Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri Solok Nurwendah Arumsari beserta jajaran di ruang kerja Wali Kota, Selasa (12/5).</div><div><br /></div><div>Pertemuan tersebut berlangsung komunikatif sebagai upaya mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Solok dan Kejaksaan Negeri Solok dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Pertemuan ini juga menjadi kunjungan pertama Kepala Kejaksaan Negeri Solok yang baru sejak resmi menjabat.</div><div><br /></div><div>Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi atas terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Solok dan Kejaksaan Negeri Solok. Wako berharap hubungan yang harmonis tersebut dapat terus terjaga guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di Kota Solok.</div><div><br /></div><div>Selain bersilaturahmi, pertemuan tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah. (dkm)</div>

Wali Kota Ramadhani Terima Kunjungan Kajari Solok

SOLOK -- Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Negeri Solok Nurwendah Arumsar...

Baca »

Sopir Truk Hino Ditetapkan sebagai Tersangka

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhhJiL2ePMQqf2HgyYxi5g80t2FLMk1RE68IJz8K4GgAUYrMcOXysxm3bqap0pfgcpWyeWTyh3GYMWAc4wzjL6K080KO_Z0vmCv1KkSulWXL8STOo0vZ5_oLDmmStkltYeyXbvA9nEiysIcgCe6WIZZJdavoK14jG11MxuMKnH8CQIM0UHI48FxTNErFh8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhhJiL2ePMQqf2HgyYxi5g80t2FLMk1RE68IJz8K4GgAUYrMcOXysxm3bqap0pfgcpWyeWTyh3GYMWAc4wzjL6K080KO_Z0vmCv1KkSulWXL8STOo0vZ5_oLDmmStkltYeyXbvA9nEiysIcgCe6WIZZJdavoK14jG11MxuMKnH8CQIM0UHI48FxTNErFh8" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Polresta Padang menetapkan sopir truk Hino pemicu kecelakaan beruntun di Padang Basi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang ditetapkan jadi tersangka. Kecelakaan yang terjadi pada Minggu (10/5) itu menewaskan sejumlah orang.</div><div><br></div><div>Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Satlantas Polresta Padang melakukan pemeriksaan intensif terhadap pengemudi truk yang diduga menjadi penyebab utama tabrakan beruntun tersebut.</div><div><br></div><div>Menurutnya, kecelakaan diduga dipicu truk Hino BM 9936 KU yang kehilangan kendali saat melaju dari arah Indarung menuju pusat Kota Padang. Ada enam kendaraan yang terlibat kecelakaan dimaksud.</div><div><br></div><div>Kasi Humas Polresta Padang, Ipda Wadhi Nofrianto Selasa (12/5) mengatakan, sopir truk dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</div><div><br></div><div>“Pengemudi telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai saat mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan adanya korban meninggal dunia,” kata Wadhi. </div><div><br></div><div>Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kecelakaan bentun terjadi di Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Minggu (10/5) sekitar pukul 08.00 WIB. Insiden yang melibatkan enam kendaraan itu menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 10 lainnya mengalami luka-luka.</div><div><br></div><div>Empat orang yang meninggal dunia tersebut merupakan satu keluarga, yang ada di dalam kendaraan Toyota Rush. (*)</div>

Sopir Truk Hino Ditetapkan sebagai Tersangka

PADANG -- Polresta Padang menetapkan sopir truk Hino pemicu kecelakaan beruntun di Padang Basi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota P...

Baca »

Solsel Kebagian 4.000 Pemasangan Listrik Baru, Pendataan Dikebut

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYsD8CHpU8vj__r4CXvUHDAnGRSqqTDIZT90YjdTyl71vnlUxPOlIbfehXp84jdaTcETT5FssVLpiBn5FW0uoQWz_6oIZ5_lUBdR_BJQsR0z5YSy_zyWc1SzC00REeUaQTlP4JnLgCIEJtbMOTLab61p04Q1vtRuBRGmhXQ97spZMSm6mjpSaAi35VqHQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjYsD8CHpU8vj__r4CXvUHDAnGRSqqTDIZT90YjdTyl71vnlUxPOlIbfehXp84jdaTcETT5FssVLpiBn5FW0uoQWz_6oIZ5_lUBdR_BJQsR0z5YSy_zyWc1SzC00REeUaQTlP4JnLgCIEJtbMOTLab61p04Q1vtRuBRGmhXQ97spZMSm6mjpSaAi35VqHQ" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kebut pendataan masyarakat untuk bisa mendapatkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM. Kuota yang didapatkan ini cukup besar, mencapai empat ribu pemasangan baru dari kuota delapan ribu untuk Provinsi Sumatera Barat.</div><div><br></div><div>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Solok Selatan Taufik Effendi menjelaskan bahwa data penerima BPBL saat ini bersumber dari DTSEN. Namun, pemerintah kabupaten masih menemukan persoalan dalam validasi data tersebut.</div><div><br></div><div>"Hasil temuan wali nagari, ada beberapa penduduk yang sebenarnya bukan berdomisili di wilayah tersebut namun masuk dalam basis data. Karena itu, kami memahami bahwa basis data BPBL ini memang tidak bisa dipastikan 100 persen akurat," kata Taufik, Selasa (12/5).</div><div><br></div><div>Pemerintah daerah terus berupaya mengusulkan kekurangan penerima BPBL untuk pemenuhan kuota dan mengusulkan tambahan di atas kuota yang telah ditargetkan berdasarkan kondisi terkini di lapangan, mengingat masih terdapat rumah tangga berpenghasilan rendah yang belum menikmati aliran listrik.</div><div><br></div><div>Pemkab telah meminta seluruh wali nagari untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima. Proses tersebut dituangkan dalam berita acara verifikasi terhadap data BPBL, termasuk berita acara usulan tambahan bagi masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun masih berada di luar kuota yang tersedia di nagari. Usulan ini akan diteruskan pemerintah kabupaten di Dinas ESDM Provinsi.</div><div><br></div><div>Manager ULP PLM Muara Labuh Benny Aulia, mengatakan sebagai pelaksana program BPBL saat ini PLN di unit yang dipimpinnya sedang melakukan validasi atas data yang diterima dari kementerian.</div><div><br></div><div>"Kami sudah menerima data dari pengusulan ke kementerian tahun lalu dan sedang dilakukan validasi. Untuk jumlah yang diajukan masih belum pasti karena datanya terus bergerak," kata Benny ketika dihubungi Senin (11/5).</div><div><br></div><div>Dia menjelaskan, kriteria masyarakat penerima bantuan BPBL ini adalah masyarakat yang dari keluarga tidak mampu dan miskin atau masyarakat pra-sejahtera serta belum mampu untuk mengajukan pemasangan listrik mandiri.</div><div><br></div><div>Bersama dengan pemerintah kabupaten, katanya, PLN melakukan validasi untuk memastikan masyarakat yang diajukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria lainnya yakni rumah yang belum ada sambungan listrik dan Jarak rumahnya 50 meter maksimal dari tiang terdekat maka pelanggan bisa langsung disambung.</div><div><br></div><div>Rumah yang dipasang akan berhak mendapatkan daya 900 watt dengan tiga titik lampu dan 1 kontak listrik, sertifikat layak operasi, token listrik perdana, dan bebas biaya penyambungan. (dko/sls)</div>

Solsel Kebagian 4.000 Pemasangan Listrik Baru, Pendataan Dikebut

PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kebut pendataan masyarakat untuk bisa mendapatkan Bantuan Pasang Baru Listrik (...

Baca »

8 Ketua TP-PKK Kecamatan Dilantik, Ini Pesan Ny Dian Fadly Amran!

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjjfvp8-7nqf6Ygx1iYUXXjx-yyt0ESfl7Ig_aiOikVr4lLBaAfzpLs6414beGCMPBr7xukVU7N4QEc0ge42Vj4BYO_9E5CEyZFHrzMCMBaA3crxp7cOtatZVVAgjE-yj9cTDTROgjHVECN5Nv9UOacwUl3Y6ssqFYDqisGTACi6Ui9-5nFPea06vwCCyc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjjfvp8-7nqf6Ygx1iYUXXjx-yyt0ESfl7Ig_aiOikVr4lLBaAfzpLs6414beGCMPBr7xukVU7N4QEc0ge42Vj4BYO_9E5CEyZFHrzMCMBaA3crxp7cOtatZVVAgjE-yj9cTDTROgjHVECN5Nv9UOacwUl3Y6ssqFYDqisGTACi6Ui9-5nFPea06vwCCyc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Delapan Ketua TP-PKK Kecamatan di Kota Padang dilantik, Selasa (12/5). Seluruhnya dilantik Ketua TP-PKK Kota Padang, Ny Dian Puspita Fadly Amran di Balai Kota Padang. </div><div><br></div><div>Usai melantik, Ketua TPP PKK Kota Padang berpesan agar seluruh Ketua TP-PKK Kecamatan secepatnya beradaptasi di tengah-tengah masyarakat. </div><div><br></div><div>"Ini merupakan titik awal ibu-ibu untuk memperkuat sinergi antara PKK, pemerintah dan masyarakat dalam membangun kecamatan yang lebih maju dan berdaya," pesannya. </div><div><br></div><div>Delapan Ketua TP-PKK kecamatan yang dilantik yakni Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Nanggalo, Lubuk Begalung, Kuranji, Pauh, Koto Tangah, serta Bungus Teluk Kabung. </div><div><br></div><div>Dian Puspita mengatakan saat ini PKK punya banyak tantangan. Seperti membudayakan PKK sesuai dengan eksistensinya. "PKK dengan sepuluh program pokoknya merupakan kekuatan strategis," jelas Dian. </div><div><br></div><div>"PKK merupakan perpanjangan tangan pemerintah dan dapat berkolaborasi, bermitra dengan pihak lain dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sehingga terdapatnya peningkatan kualitas keluarga di wilayah yang dipimpin," tambah Dian. </div><div><br></div><div>Sisi lain, Ketua TP-PKK Padang mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ketua TP-PKK Kecamatan yang sebelumnya yang telah menjalankan sepuluh program PKK di daerahnya. </div><div><br></div><div>"Kepada Bapak Camat dan Ibu Ketua TPP Kecamatan yang sudah selesai masa tugasnya diucapkan terimakasih telah mengkoordinir kegiatan PKK di kecamatan, melaksanakan program dan kegiatan PKK serta mengikuti seluruh program dan kegiatan. Semoga pengorbanan selama ini dibalasi Allah SWT," ungkap Dian. </div><div><br></div><div>Sementara itu, Wali Kota Padang yang diwakili Asisten I Setdako, Tarmizi Ismail berharap seluruh Ketua TP-PKK Kecamatan yang dilantik dapat menjadi agen perubahan di daerahnya. Menyampaikan setiap program unggulan wali kota di kecamatan masing-masing. </div><div><br></div><div>"Tentunya ke depan, disinergikan antara kegiatan PKK dengan kegiatan Pemerintah Kota," harapnya. </div><div><br></div><div>Ketua TP-PKK Kecamatan yang dilantik yakni, Ny Silva Diko Riva Utama (Kecamatan Padang Barat), Ny. Sinta Aidil Zulhani (Kecamatan Padang Timur), Ny. Yessi David Ferdinand (Nanggalo), Ny. Cici Rozaldi Rosman (Kuranji), Ny. Sari Rahmi Yandry (Pauh), Ny. Resa Ikrar Prakarsa (Lubuk Begalung), Ny. Ernita Afridon (Bungtekab), serta Ny. Rahmawati Melia Rio Ebu (Koto Tangah). Pelantikan ini dihadiri seluruh pengurus PKK kota, kecamatan dan kelurahan. (ch)</div>

8 Ketua TP-PKK Kecamatan Dilantik, Ini Pesan Ny Dian Fadly Amran!

PADANG -- Delapan Ketua TP-PKK Kecamatan di Kota Padang dilantik, Selasa (12/5). Seluruhnya dilantik Ketua TP-PKK Kota Padang, N...

Baca »

Ditpolairud Polda Sumbar Gagalkan Pengiriman 2.000 Ikan Hias Ilegal ke Bali

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgdLYOxUO6yIXNcJweeElN81cdNJ_IFiwp9NSXtDtpamLmutG0SMtsV3a8hItD51FGTYXaI7zk0XaXzaTDB8jjRm1HQgoivL1Va0OHIh3Kc9HF553xrEHt9M_UIDqaXh6qAa0ycGavKahvnr6R1ACmH1YXesLIVJUvlb2UN6skOoFeAuRwgnYIWmlnfx78" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgdLYOxUO6yIXNcJweeElN81cdNJ_IFiwp9NSXtDtpamLmutG0SMtsV3a8hItD51FGTYXaI7zk0XaXzaTDB8jjRm1HQgoivL1Va0OHIh3Kc9HF553xrEHt9M_UIDqaXh6qAa0ycGavKahvnr6R1ACmH1YXesLIVJUvlb2UN6skOoFeAuRwgnYIWmlnfx78" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin melihat langsung barang bukti ribuan ikan hias yang akan dikirim ke Bali. </span></div><div><br /></div><div>PADANG -- Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumatera Barat menggagalkan pengiriman sekitar 2.000 ekor ikan hias ilegal yang diduga akan dibawa ke Bali. Dalam pengungkapan kasus tersebut, lima nelayan turut diamankan petugas pada Senin (11/5) dini hari.</div><div><br /></div><div>Selain mengamankan lima orang nelayan, petugas juga menyita satu unit kapal KM Antel GT 15 yang digunakan mengangkut ribuan ikan hias dari perairan Sumbar.</div><div><br /></div><div>Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas penangkapan ikan hias ilegal di wilayah perairan Sumbar. “Setelah menerima laporan masyarakat, personel Gakkum Ditpolairud langsung melakukan patroli dan penyelidikan di lapangan,” ujar Solihin saat konferensi pers didampingi Direktur Polairud Polda Sumbar AKBP Ibnu Bagus Santoso dan Kasubdit Gakkum Kompol Harianto.</div><div><br /></div><div>Saat patroli di kawasan perairan Sikakap, Kepulauan Mentawai, petugas menemukan sebuah kapal yang mencurigakan. Aparat kemudian menghentikan kapal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.</div><div><br /></div><div>Dari hasil pengecekan, petugas menemukan sekitar 2.000 ekor ikan hias berbagai jenis yang telah dikemas dalam kantong plastik berisi air dan oksigen untuk dibawa keluar daerah. “Petugas menemukan ribuan ikan hias yang sudah dipacking rapi dan diduga akan dibawa ke tempat pengepul di kawasan Bungus sebelum dikirim ke Bali,” katanya.</div><div><br /></div><div>Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para nelayan tidak dapat menunjukkan dokumen maupun izin resmi terkait penangkapan dan pengiriman ikan hias tersebut.</div><div><br /></div><div>Petugas kemudian mengamankan seluruh awak kapal beserta barang bukti ke kantor Ditpolairud Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.</div><div><br /></div><div>Dari pengakuan nelayan, aktivitas penangkapan ikan hias itu disebut sudah dilakukan selama kurang lebih 10 tahun. Ikan hasil tangkapan rencananya dipasarkan ke Bali sebelum dijual kembali ke sejumlah daerah lain, bahkan sebagian disebut akan dikirim ke luar negeri.</div><div><br /></div><div>Brigjen Pol. Solihin menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap aktivitas perikanan ilegal yang berpotensi merusak ekosistem laut dan merugikan daerah.</div><div><br /></div><div>“Kami tidak akan memberi ruang terhadap praktik ilegal yang mengeksploitasi kekayaan laut Sumbar. Penegakan hukum akan terus dilakukan demi menjaga kelestarian sumber daya laut,” tegasnya. (dr)</div>

Ditpolairud Polda Sumbar Gagalkan Pengiriman 2.000 Ikan Hias Ilegal ke Bali

Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin melihat langsung barang bukti ribuan ikan hias yang akan dikirim ke Bali.  PADANG -- Direkt...

Baca »

Ranperda Harus Realistis dan Berdampak bagi Masyarakat

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgbErTBzb4IvwFz2EUNPYvEo7PYRtFje3xSVOUT5pN8zQfQsdeUSpdzOTzVEi5lUjBrTHLlrnLo2liX7CP-kHGi9ZRq5gXmrhfydUsU3h65n0IEG2a7Hvmypwo_bX4Sa7_2YZsuT-Z7pY1lkaNZEFD6Oqf0ScQireOUZj7Oz9WN7PGYcu-hAMl9Qewwi64" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgbErTBzb4IvwFz2EUNPYvEo7PYRtFje3xSVOUT5pN8zQfQsdeUSpdzOTzVEi5lUjBrTHLlrnLo2liX7CP-kHGi9ZRq5gXmrhfydUsU3h65n0IEG2a7Hvmypwo_bX4Sa7_2YZsuT-Z7pY1lkaNZEFD6Oqf0ScQireOUZj7Oz9WN7PGYcu-hAMl9Qewwi64" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memberikan sejumlah masukan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (11/5). Dua Ranperda yang dibahas yakni perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</div><div><br></div><div>Mahyeldi menegaskan regulasi yang disusun harus memperhatikan kewenangan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah agar dapat diterapkan secara efektif.</div><div><br></div><div>“Peraturan daerah yang dihasilkan nantinya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya,” ujar Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Terkait Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Mahyeldi mengapresiasi inisiatif DPRD Sumbar yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Menurutnya, substansi Ranperda telah mengakomodasi sejumlah kebutuhan strategis daerah, seperti pembangunan asrama sekolah, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal, pendidikan inklusif, penguatan vokasi, hingga sistem pendidikan adaptif kebencanaan.</div><div><br></div><div>Meski demikian, ia meminta sejumlah pengaturan diperjelas, di antaranya terkait indikator sekolah yang perlu dukungan asrama, pola kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri, serta mekanisme penerimaan murid baru agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.</div><div><br></div><div>“Di Mentawai anak-anak kita tinggal di pulau-pulau. Ketika cuaca buruk mereka sulit hadir ke sekolah. Solusinya adalah asrama, dan itu yang kita usulkan,” ujar Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Sementara itu, dalam pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Mahyeldi menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumbar, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, petani masih menghadapi berbagai persoalan mulai dari keterbatasan lahan, akses permodalan, irigasi, hingga fluktuasi harga hasil pertanian.</div><div><br></div><div>“Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat sektor pertanian di daerah,” ungkapnya.</div><div><br></div><div>Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan terkait subsidi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta mekanisme asuransi pertanian dalam Ranperda tersebut.(adp/sb)</div>

Ranperda Harus Realistis dan Berdampak bagi Masyarakat

PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memberikan sejumlah masukan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ran...

Baca »