Faktual dan Berintegritas


JAKARTA, SWAPENA.COM -- Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini berhasil meraih terbaik III Nasional Penghargaan Parasamya Karya Kencana 2026 untuk kategori Daerah Prioritas, atas keberhasilan pengelolaan Program Keluarga Berencana (KB).

Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) dalam rangkaian kegiatan GENTING Collaboration Summit 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Penghargaan diterima Wali Kota Hendri Arnis didampingi Ketua TP PKK Padang Panjang Ny. Maria Feronika Hendri, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPKBPPPA) Martoni, serta Ketua Tim Kerja Pelayanan KB Dinsos PPPKBPPPA.

Wako Hendri menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Program Keluarga Berencana di Kota Padang Panjang.

"Alhamdulillah, pada 2026 ini kita berhasil meraih terbaik III Tingkat Nasional untuk kategori Daerah Prioritas. Kategori ini mencakup 208 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas penggarapan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan capaian modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dan Unmet Need KB," ujarnya.

Penetapan wilayah prioritas tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BKKBN Nomor 141/KEP/E3/2024 dan tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN 2025–2029.

Menurut Hendri, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola Program Keluarga Berencana. Penilaian mencakup tata kelola kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan KB, hingga pengembangan inovasi untuk mendukung keberhasilan program secara nasional.

Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Dinsos PPPKBPPPA, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), serta seluruh lintas sektor dan mitra terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pelayanan KB. (cg/kom)
 
Top