Pedagang UMKM Tuding Wako Padang Gagal, Ekonomi Lesu di Pasar Raya

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlEZMmY8VM6FpudTLD2GH3m5pi8XUEPf5vtgNp_DSY3qG5gFWHWBox_VRjnaKzRmNIhTm9b7uYZTAk4-hKZ2M3ExN5YZGb-ND8oNHMClPCYsuC6PCaTtOdM727e2k707stGksPXDbBF6zp_a0KeTWoW93WFi3AUk_xGR1o_ujNsFXSibAOwqzJ9boYQJY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlEZMmY8VM6FpudTLD2GH3m5pi8XUEPf5vtgNp_DSY3qG5gFWHWBox_VRjnaKzRmNIhTm9b7uYZTAk4-hKZ2M3ExN5YZGb-ND8oNHMClPCYsuC6PCaTtOdM727e2k707stGksPXDbBF6zp_a0KeTWoW93WFi3AUk_xGR1o_ujNsFXSibAOwqzJ9boYQJY" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Suara kekecewaan menggema dari para pelaku UMKM mandiri yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Permindo hingga kawasan Air Mancur, Pasar Raya Padang. Mereka menilai Wali Kota Padang gagal membina dan menata nasib pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli di kawasan tersebut.</div><div><br></div><div>Ketua UMKM Mandiri, Harianto, menuturkan bahwa sejak dipindahkan ke Pasarraya Fase VII, pendapatan para pedagang anjlok drastis. Ia menggambarkan kondisi lokasi baru itu seperti “penjara ekonomi”.</div><div><br></div><div>“Walikota gagal membina kami. Setelah dipindahkan ke Fase VII, tak ada lagi transaksi jual beli. Pembeli pun enggan datang, apalagi kami ditempatkan seperti sarden. Ini membunuh ekonomi kami para pedagang,” keluh Harianto kepada awak media, Selasa (4/11).</div><div><br></div><div>Lebih jauh, Harianto menyoroti ketiadaan regulasi jelas bagi pedagang UMKM mandiri di Kota Padang. Menurutnya, tidak ada Peraturan Wali Kota (Perwako) yang mengatur lokasi maupun waktu berjualan.</div><div><br></div><div>“Sampai saat ini, tidak ada Perwako yang mengatur di mana dan kapan pedagang boleh berjualan. Kami merasa tidak punya arah,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Bobi, salah seorang pedagang sepatu yang biasa berjualan di kawasan Air Mancur - Permindo, mengaku banyak pihak turut merasakan dampak pelarangan berjualan di jalan tersebut.</div><div><br></div><div>“Bukan cuma kami yang rugi. Toko grosir tempat kami belanja, kuli angkat, pemulung, hingga anggota pedagang kami pun terdampak. Semua ikut susah,” jelasnya.</div><div><br></div><div>Bobi menambahkan, hingga kini ia belum melihat konsep nyata penataan UMKM dari Pemerintah Kota Padang.</div><div><br></div><div>“Janji penataan UMKM Pasar Raya tak pernah terealisasi. Walikota jelas gagal membina pedagang kecil,” tegasnya.</div><div><br></div><div>"Kami hanya minta kebijakan walikota agar memberikan ruang bagi kami berjualan sore hingga malam agar perekonomian kami bisa diselamatkan," katanya.</div><div><br></div><div>Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Drs. Syahendri Barkah, menegaskan bahwa kebijakan pelarangan berjualan di jalan merupakan bentuk penegakan aturan.</div><div><br></div><div>“Kita kembali ke aturan saja. Tidak ada yang boleh berjualan di jalan karena itu mengganggu lalu lintas,” tegas Syahendri.</div><div><br></div><div>Ia juga menilai sepinya aktivitas perdagangan di Fase VII disebabkan lesunya daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi yang sedang menurun.</div><div><br></div><div>“Kita sudah berupaya meramaikan lokasi itu dengan berbagai kegiatan seperti senam pagi dan lomba mewarnai. Sekarang tinggal bagaimana pedagangnya bisa kreatif menarik pembeli,” katanya.</div><div><br></div><div>Sebagai langkah lanjutan, Pemko Padang juga menggandeng perusahaan aplikator daring untuk membantu pemasaran produk-produk UMKM di Pasar Raya Fase VII.</div><div><br></div><div>“Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan kerja sama dengan aplikator daring agar produk pedagang bisa dijual secara online. Bagi yang berminat, silakan bergabung. Tapi kami tidak bisa memaksa,” tutupnya. (mbg)</div>

Pedagang UMKM Tuding Wako Padang Gagal, Ekonomi Lesu di Pasar Raya

PADANG -- Suara kekecewaan menggema dari para pelaku UMKM mandiri yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Permindo hingga kawasa...

Baca »

Empat Penghargaan Bergengsi di HPN 2026, Hadiah Rp 500 Juta

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjEtq7iISr0Lr2A8yDgS9SzVLwqTjmwRZj5c_R54bxQsglZotKrzR6dA7F08UyjjV8uiDp-nHE_dlJAjvZ1jhEBHxICVt0U_SLSkw64c1qxM_lkTOeqboAvcVarWusC-7DtPg6Kg37gcGxskWri82l4givxoePBPLdLtlAh__JbIA5BkKm1T8soNL8lLZA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjEtq7iISr0Lr2A8yDgS9SzVLwqTjmwRZj5c_R54bxQsglZotKrzR6dA7F08UyjjV8uiDp-nHE_dlJAjvZ1jhEBHxICVt0U_SLSkw64c1qxM_lkTOeqboAvcVarWusC-7DtPg6Kg37gcGxskWri82l4givxoePBPLdLtlAh__JbIA5BkKm1T8soNL8lLZA" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi meluncurkan empat ajang penghargaan bergengsi dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yakni Anugerah Jurnalistik Adinegoro, SIWO Award, Press Card Number One (PCNO), dan Tribrata Award hari ini, Selasa (4/11) di Sekretariat PWI, Jakarta.</div><div><br></div><div>Peluncuran tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir didampingi oleh Ketua Panitia HPN yang juga Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang beserta pengurus lainnya.</div><div><br></div><div>Dalam sambutannya, Akhmad Munir menegaskan bahwa Anugerah Jurnalistik Adinegoro merupakan penghargaan tertinggi bagi insan pers Indonesia. Ajang ini diharapkan menjadi wadah untuk menampilkan karya jurnalistik terbaik yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme.</div><div><br></div><div>“Anugerah Adinegoro ini adalah penghargaan paling bergengsi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Kami berharap PWI daerah aktif mengirimkan karya terbaik, sehingga kita dapat menemukan karya-karya jurnalistik berkualitas, berintegritas, dan bermartabat,” ujar Munir.</div><div><br></div><div>Selain Anugerah Adinegoro, Munir juga menjelaskan makna dari penghargaan SIWO Award yang diberikan oleh Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi insan olahraga, mulai dari atlet, pelatih, pembina, hingga kepala daerah yang memiliki kepedulian terhadap prestasi olahraga nasional.</div><div><br></div><div>“Kita ingin SIWO Award menjadi inspirasi bagi pelaku olahraga lainnya untuk terus mengibarkan prestasi olahraga Indonesia di kancah nasional maupun internasional,” tambahnya.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Anugerah PCNO diberikan kepada para wartawan senior dan tokoh pers yang telah menunjukkan dedikasi serta loyalitas tinggi terhadap dunia jurnalistik dan masyarakat.</div><div><br></div><div>“PCNO adalah bentuk penghormatan kepada para senior dan jurnalis yang telah lama mengabdi, memberikan keteladanan, serta menjadi panutan bagi insan pers muda,” jelas Munir.</div><div><br></div><div>Tahun ini, PWI juga memperkenalkan penghargaan baru bernama Tribrata Award, hasil kerja sama dan kolaborasi antara PWI Pusat dan Polri. Penghargaan ini diberikan kepada wartawan yang menulis karya terbaik mengenai dunia kepolisian mencakup pengabdian, profesionalisme, dan peran Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat.</div><div><br></div><div>“Melalui Tribrata Award, kita ingin mendorong wartawan di seluruh Indonesia untuk menulis tentang profesionalisme dan dedikasi polisi dalam menjaga keamanan, agar dapat menjadi inspirasi dan edukasi bagi masyarakat,” ujar Munir.</div><div><br></div><div>Selain keempat penghargaan tersebut, PWI Pusat juga meluncurkan Lomba Foto “Banten Terkini” yang bertujuan mengabadikan potret Banten masa kini sebagai bentuk dokumentasi dan inspirasi bagi masyarakat.</div><div><br></div><div>Sehingga kelima penghargaan ini melengkapi penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang telah dilaunching pada 20 Oktober lalu.</div><div><br></div><div>Menutup sambutannya, Akhmad Munir secara resmi menyatakan peluncuran seluruh rangkaian ajang tersebut dengan membaca basmalah, menandai dimulainya Anugerah Adinegoro, SIWO Award, PCNO, Tribrata Award, dan Lomba Foto Banten Terkini serta Anugerah Kebudayaan PWI.</div><div><br></div><div>Sekretaris Jenderal PWI Pusat menambahkan bahwa total hadiah yang disiapkan untuk seluruh kategori mencapai lebih Rp 500 juta atau lebih setengah miliar rupiah, sebagai bentuk apresiasi nyata kepada para insan pers tanah air.</div><div><br></div><div>“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi teman-teman wartawan di seluruh Indonesia, sekaligus bentuk apresiasi untuk insan pers dan mitra dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional,” tutupnya. (rls)</div>

Empat Penghargaan Bergengsi di HPN 2026, Hadiah Rp 500 Juta

JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi meluncurkan empat ajang penghargaan bergengsi dalam rangka menya...

Baca »

Ibu dan Anak Tewas dalam Kebakaran di Padang

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_qJ1TVevbBuKUxd4d2DUMKE_nUjyRJzbY1yKfiESYICot3uMhax7Ox4I3Tb_OUUG8hJYCcPmcQKy-ziK3kKFohxlzXs_kyA3p2DkQyefrI0c9Tr8Za1VD6abliJHTeoXVsxeE1_oy1l3FMJUYmpZYY76zm2Ul8g9kE5iyh6inbJYpJZQsKlyVP5_ovqA"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_qJ1TVevbBuKUxd4d2DUMKE_nUjyRJzbY1yKfiESYICot3uMhax7Ox4I3Tb_OUUG8hJYCcPmcQKy-ziK3kKFohxlzXs_kyA3p2DkQyefrI0c9Tr8Za1VD6abliJHTeoXVsxeE1_oy1l3FMJUYmpZYY76zm2Ul8g9kE5iyh6inbJYpJZQsKlyVP5_ovqA" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Kebakaran hebat melanda kawasan Jalan Banjir Kanal, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (4/11), sekitar pukul 15.30. Peristiwa tersebut menghanguskan tiga petak bangunan semi permanen dan menewaskan dua penghuni rumah.</div><div><br></div><div>Dua orang yang tewas itu merupakan ibu dan anak yakni, Inen  Irawati (40) dan Ravi (20). Sedangkan kerugian ditaksir mencapai Rp 600 juta.</div><div><br></div><div>Kepala Bidang Operasional Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima pihaknya sekitar pukul 15.40 WIB. “Tim segera bergerak tiga menit setelah laporan masuk dan tiba di lokasi sekitar pukul 15.52 WIB. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.45 WIB,” ujar dia.</div><div><br></div><div>Menurutnya, lokasi kejadian berada di kawasan padat penduduk dengan akses jalan yang cukup sempit, sehingga cukup menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman. Selain itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat macet lantaran ramainya warga yang menyaksikan kejadian tersebut.</div><div><br></div><div>Berdasarkan data sementara, tiga petak bangunan semi permanen ludes terbakar. Api melahap satu tempat usaha tambal ban dan jasa setrika milik Inen Irawati (40), satu kios jualan asinan dan sambal milik Oki (35), serta satu tempat jahit pakaian milik Hermansyah (47).</div><div><br></div><div>Tragisnya, dua orang penghuni rumah meninggal dunia akibat terjebak di dalam kobaran api yang memamah bangunan tersebut. Kedua korban adalah Inen Irawati dan anaknya Ravi. “Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di puing-puing bangunan yang hangus terbakar,” jelas Rinaldi.</div><div><br></div><div>Ditambahkan, sebanyak lima unit armada pemadam dengan 65 personel dikerahkan untuk menanggulangi kebakaran tersebut. Pemadam kebakaran juga dibantu oleh unsur Polri, TNI, PMI, Dinas Kesehatan Kota Padang, Satpol PP, PLN, serta unsur pemerintahan kecamatan dan kelurahan setempat.</div><div><br></div><div>Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Namun dugaan awal, api berasal dari salah satu petak bangunan di pinggir jalan sebelum merambat ke bangunan lain.</div><div><br></div><div>Rinaldi mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan memastikan instalasi listrik maupun peralatan rumah tangga dalam keadaan aman sebelum meninggalkan rumah. (dr/sgl)</div>

Ibu dan Anak Tewas dalam Kebakaran di Padang

PADANG -- Kebakaran hebat melanda kawasan Jalan Banjir Kanal, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Su...

Baca »

Sirene Gempa dan Tsunami Berbunyi 5 November, Warga Padang Harus Lakukan Ini…

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi_C6THfrmJnSU7ya89N4aQIV9AxjrrgMq0bydvnuzccat3ZRHYwclbov-fBoJSEXl-JkdvF_wpc6vV7wW7iBm9xL5SY1ob0ltZu1QPGlwKjzDmwhbhK__8JftvNVY5NeJyTM67TrWdKmeWUY0u_C8Fv3hjSZs286RVcQfLleuE20SK--FPDiI3orBZsSc" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi_C6THfrmJnSU7ya89N4aQIV9AxjrrgMq0bydvnuzccat3ZRHYwclbov-fBoJSEXl-JkdvF_wpc6vV7wW7iBm9xL5SY1ob0ltZu1QPGlwKjzDmwhbhK__8JftvNVY5NeJyTM67TrWdKmeWUY0u_C8Fv3hjSZs286RVcQfLleuE20SK--FPDiI3orBZsSc" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Fadly Amran </span></div><div><br /></div><div>PADANG -- Sirene gempa dan tsunami bakal berbunyi di Padang pada 5 November 2025. Bunyi sirene itu merupakan bagian dari latihan evakuasi mandiri kesiapsiagaan dari bencana gempa dan tsunami di Padang.  </div><div><br /></div><div>Sirene berbunyi pada pukul 10.00 WIB. Ketika sirene tanda gempa dibunyikan, warga diimbau untuk kemudian menyelamatkan diri. Apabila sedang berada di dalam ruangan, warga diharapkan untuk segera keluar ruangan jika memungkinkan. </div><div><br /></div><div>“Segera keluar ruangan untuk menghindari bahaya,” kata Wali Kota Padang, Fadly Amran, Senin (3/11). </div><div><br /></div><div>Apabila tidak memungkinkan untuk keluar ruangan, warga diharapkan segera mencari tempat yang aman. Seperti di bawah meja, sudut ruangan, di bawah kusen pintu dan sebagainya. </div><div><br /></div><div>“Jika berada di luar ruangan, maka berlindung, hindari benda-benda yang mungkin menimpa, seperti pohon, tembok, tiang dan kabel listrik, papan reklame, dan lainnya,” ujar Fadly Amran. </div><div><br /></div><div>Ketika tanda gempa bumi berakhir, warga segera menuju titik kumpul dan mengecek kondisi anggota keluarga. Empat menit setelah sirene gempa berbunyi, akan dibunyikan sirene susulan, tanda akan terjadi tsunami.</div><div><br /></div><div>“Ketika tanda tsunami berbunyi pukul 10.04 WIB, warga yang berada di zona merah tsunami segera berjalan cepat menuju tempat evakuasi sementara (TES), tempat evakuasi akhir atau tsunami safe zone terdekat, serta mengecek kembali kondisi anggota keluarga,” kata wali kota.</div><div><br /></div><div>Simulasi ini diperkirakan berakhir pukul 11.00 WIB. Warga kemudian kembali ke rumah masing-masing. Pemerintah Kota Padang berharap, 200.000 warga di 55 kelurahan mengikuti kegiatan ini dengan serius dan tertib. (ch)</div>

Sirene Gempa dan Tsunami Berbunyi 5 November, Warga Padang Harus Lakukan Ini…

Fadly Amran  PADANG -- Sirene gempa dan tsunami bakal berbunyi di Padang pada 5 November 2025. Bunyi sirene itu merupakan bagian...

Baca »

Karcis Parkir Langka, Uang untuk Siapa?

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjzHYvnTXVDvCludgpGy2qxnx2Bm4M4tXfjE9UBVmnHOdmGwe76JtJnicnFfAs7-NZt56u9CjTi9PqB3yh42b-jQZWOGjMiM1xBc3wkvvNVWyhvmyr2ErKeZkN46zfGEzPcgLDrddrAkr9l3jGGhhQyx4mQykSNF5NpBhwpwF2CJbXu6UrSv_86RXVT4jg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjzHYvnTXVDvCludgpGy2qxnx2Bm4M4tXfjE9UBVmnHOdmGwe76JtJnicnFfAs7-NZt56u9CjTi9PqB3yh42b-jQZWOGjMiM1xBc3wkvvNVWyhvmyr2ErKeZkN46zfGEzPcgLDrddrAkr9l3jGGhhQyx4mQykSNF5NpBhwpwF2CJbXu6UrSv_86RXVT4jg" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>BEBERAPA waktu lalu, sebuah video pendek berdurasi 16 detik memperlihatkan seorang yang dinarasikan sebagai tukang parkir meminta uang Rp10 ribu. Pengunggah video bertanya, apakah sudah naik tarif parkir, namun tak terdengar jawabannya</div><div><br></div><div>Aksi laki-laki memakai masker tersebut oleh netizen disebut terjadi di Bukittinggi. Banyak netizen yang berkomentar mengaku takanai pula parkir di daerah itu. Bahkan ada yang menyebut kanai Rp15 ribu.</div><div><br></div><div>Sebelumnya, viral pula di media sosial keributan antara seseorang yang dinarasikan sebagai ketua pemuda dengan pengelola agrowisata kebun anggur di kawasan Aia Dingin Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Keributan terjadi lantaran ketua pemuda mematok parkir 100 ribu untuk 4 mobil.</div><div><br></div><div>Secara matematis, seratus ribu untuk empat mobil sama dengan Rp 25 ribu per-unit. Mobilnya pun isi belasan orang.</div><div><br></div><div>Kita tak hendak mencikaraui kejadian di Bukittinggi, Padang atau di mana. Kita hanya ingin mengatakan, kejadian seperti itu kerap terjadi, terutama di tempat-tempat keramaian. Tarif parkir diberlakukan seenak perut saja. Karcis parkir jadi barang langka.</div><div><br></div><div>Dalam bahasa lain, kita menyebutnya tarif parkir tanpa dasar dan tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Pembayaran parkir kendaraan bermotor tanpa karcis. Lalu, untuk siapa uang yang terkumpul oleh tukang parkir? Untuk pribadi tukang parkirkah? Kelompok orang tertentukah? Atau jangan-jangan pemerintah melegalkan pungutan demikian?</div><div><br></div><div>Mungkin semua pemilik kendaraan bermotor punya tanda tanya demikian. Walau jumlah yang dikeluarkan pemilik kendaraan tidak banyak, namun jika dikalkulasi tentu sangat banyak juga jadinya.</div><div><br></div><div>Seandainya rata-rata pungutan untuk sepeda motor Rp 2.000 sekali parkir, lalu ada yang parkir 100 motor, maka Rp 200 ribu uang terkumpul. Bayangkan jika jumlahnya lebih.</div><div><br></div><div>Itu baru satu lokasi parkir. Bayangkan sekiranya ada 100 titik parkir saja, dikali Rp200 ribu, maka ada Rp 20 juta uang masyarakat tak jelas ke mana mengalirnya.</div><div><br></div><div>Belum lagi parkir kendaraan roda empat atau lebih, tentu lebih besar lagi. Sebab, parkir untuk roda empat ada yang diminta Rp 3.000, ada yang membayar Rp 4.000 dan juga ada Rp 5.000. Sekali lagi ke mana perginya?</div><div><br></div><div>Bayangkan pulalah sebagaimana peristiwa pertama. Uang parkir diminta Rp10 ribu atau Rp15 ribu dan satu hari ada 100 kendaraan yang parkir. Wow  luar biasa bukan? Sekali lagi uang untuk siapa itu?</div><div><br></div><div>Masyarakat pengguna kendaraan bermotor patut curiga. Apalagi tempat parkir yang dibayar itu nyaris tak ada batasan. Di jalan raya atau trotoar nyata-nyata bukan tempat parkir. Begitu banyak trotoar yang dijadikan tempat parkir, padahal iti hak pejalan kaki. Sepeser pun pejalan kaki tidak mendapat kompensasi dari kegiatan parkir tersebut.</div><div><br></div><div>Khusus Bukittinggi dan Padang adalah daerah tujuan wisata, semestinya tidak membiarkan aksi premanisme berdalih tukang parkir yang mamakuak demikian. Malu kita, sering hal-hal negatif seperti itu viral di sosial media yang pada akhirnya membuat orang malas berkunjung.</div><div><br></div><div>Pemerintah daerah setempat harus memberi pembeda antara tukang parkir sesungguhnya dengan preman. Tak cukup dengan rompi atau kokarde yang kesemuanya bisa dibeli. Harus ada tindakan kongkret. Di antara tindakan konkret itu adalah melengkapi petugas resmi dengan karcis, pasang papan tarif sebesar-besarnya di berbagai tempat, beri seragam para juru parkir tersebut, beri identitas di seragam mereka lengkap lengkap dengan nama masing-masing.</div><div><br></div><div>Selain itu, para juru parkir perlu dilatih terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan. Jangan seperti kebanyakan, juru parkir hanya muncul saat pemilik kendaraan bermotor mau meninggalkan tempat itu. Kemudian tidak bisa membedakan parkir dengan berhenti beberapa saat untuk sesuatu keperluan pengendara.</div><div><br></div><div>Yang paling penting lagi, latih para juru parkir dengan tatakrama melayani konsumen. Ingat mereka adalah penjual jasa, bukan preman.</div><div><br></div><div>Intinya, jika memang parkir dikuasai Pemda, jangan cuma tahu uang masuk saja. Tapi siapkan segala sarana dan prasarana dan pelayanannya. Jika semuanya sudah baik, pengguna akan merasa aman dan nyaman memarkirkan kendaraannya. (<b>Sawir Pribadi</b>)</div>

Karcis Parkir Langka, Uang untuk Siapa?

BEBERAPA waktu lalu, sebuah video pendek berdurasi 16 detik memperlihatkan seorang yang dinarasikan sebagai tukang parkir memint...

Baca »

Selain Soroti Pokir, Tim KPK juga Beri Masukan Soal Ini ke Pemko Padang

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhp2-4p2RkC7PqVW_O_kGyBTImjuL_pJl7QaJQPddyP1jFqQydXeht3xEJ3QYLvWtYEUBb6YcLA_sJzW85c8tu1XWbixx5ApgFbkqTouHiDH58PGQsdhjq9PO9k4z5yWLcWPau3anxVq3LBAgJR019fSOfBCm9f1u-1iT4ggXWbnuZ_RUEOqfEoB7f0TDE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhp2-4p2RkC7PqVW_O_kGyBTImjuL_pJl7QaJQPddyP1jFqQydXeht3xEJ3QYLvWtYEUBb6YcLA_sJzW85c8tu1XWbixx5ApgFbkqTouHiDH58PGQsdhjq9PO9k4z5yWLcWPau3anxVq3LBAgJR019fSOfBCm9f1u-1iT4ggXWbnuZ_RUEOqfEoB7f0TDE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Kedatangan Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPRD Padang, Senin (3/11), selain menyoroti pelaksanaan dana pokir, juga memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Padang. Pihak Pemko diminta agar memperkuat sistem transparansi melalui penerapan aplikasi hibah dan bansos. </div><div><br></div><div>Sistem ini diharapkan mampu menampilkan secara terbuka siapa pengusul hibah, waktu pengajuan, nilai bantuan, hingga penerima manfaat. “Perlu dibuat aplikasi hibah agar semuanya transparan. Siapa yang meminta, berapa nilainya, kapan diajukan, kapan dipenuhi, dan siapa penerimanya—semua harus bisa dilihat publik. Ini akan membuat sistem lebih adil dan mencegah potensi korupsi,” ujar Kasatgas Koorsup Wilayah I KPK, Harun Hidayat</div><div><br></div><div>Ketua DPRD Padang Muharlion menyambut baik kehadiran tim KPK dan mengapresiasi langkah-langkah pencegahan yang diingatkan. Ia menegaskan komitmen DPRD Padang untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas lembaga.</div><div><br></div><div>“Masukan dari KPK sangat penting bagi kami. DPRD akan terus berupaya agar setiap realisasi pokir benar-benar sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum,” ujar Muharlion.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas perhatian KPK terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemko Padang siap memperkuat sinergi dengan DPRD dan Inspektorat dalam memastikan realisasi pokir berjalan sesuai prinsip good governance.</div><div><br></div><div>“Kami mendukung penuh arahan KPK. Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen meningkatkan transparansi dan pengawasan internal agar penggunaan dana publik benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi,” tutur Maigus Nasir.</div><div><br></div><div>Dengan kehadiran KPK, diharapkan seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Kota Padang semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam penggunaan dana publik menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan bersih dan berintegritas. (mbg)</div>

Selain Soroti Pokir, Tim KPK juga Beri Masukan Soal Ini ke Pemko Padang

PADANG -- Kedatangan Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPRD Padang, Senin (3/11), sel...

Baca »

Kesiapan Simulasi Gempa Tsunami Mendekati Rampung

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjxZ-EETrykRH_Q9lgFx_iAAimn0KKwNe5EkMiAvtg63p9idbMC_D9vC-WHwZ_U240P8jISrptk4hcM1vmCEHqTiNqMVZsAJmQ033KB4rd0TFVhLo39COQI4JlfQhMfvINPJIS4tzOtQxgNwbTXOAsv1AW2d6wDpudXI2p63vZoYYCCOy_B9O_OxKZBU1k" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjxZ-EETrykRH_Q9lgFx_iAAimn0KKwNe5EkMiAvtg63p9idbMC_D9vC-WHwZ_U240P8jISrptk4hcM1vmCEHqTiNqMVZsAJmQ033KB4rd0TFVhLo39COQI4JlfQhMfvINPJIS4tzOtQxgNwbTXOAsv1AW2d6wDpudXI2p63vZoYYCCOy_B9O_OxKZBU1k" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Hendri Zulviton</span> </div><div><br /></div><div>PADANG -- Kota Padang bakal melaksanakan latihan / simulasi evakuasi mandiri gempa dan tsunami. Kegiatan ini dilakukan 5 November 2025 nanti.</div><div><br /></div><div>Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton menyebut, kesiapan simulasi gempa dan tsunami mendekati rampung. Pihaknya bahkan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di zona merah tsunami.</div><div><br /></div><div>“Iya, kesiapan sudah kita lakukan jauh-jauh hari dan kini mendekati rampung,” ungkap Hendri Zulviton kepada Diskominfo Padang, Senin (3/11).</div><div><br /></div><div>Hendri mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian melaksanakan seminar, workshop, gladi peta dan gladi ruang, serta kegiatan lainnya. Termasuk melakukan edukasi kepada seluruh warga.</div><div><br /></div><div>“Pamflet juga sudah kita sebar ke masyarakat, sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan saat itu,” jelas Hendri Zulviton.</div><div><br /></div><div>Nantinya, pada tanggal 5 November, seluruh warga Kota Padang (di zona merah), akan melakukan latihan simulasi. Tepat pada pukul 10.00 WIB akan dibunyikan sirene tanda terjadinya gempa. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan bunyi sirene tanda tsunami. Warga berjalan cepat ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang telah ditetapkan.</div><div><br /></div><div>“Warga silahkan membuka website www.padang.go.id untuk melihat langsung di mana titik tempat evakuasi sementara,” kata Kalaksa.</div><div><br /></div><div>Hendri mengimbau kepada warga Padang yang berada di  zona merah untuk dapat mengikuti kegiatan simulasi tersebut dengan serius dan tertib. Menghindari terjadinya kecelakaan atau kejadian yang dapat membahayakan.</div><div><br /></div><div>“Kegiatan yang kita lakukan ini adalah edukasi pendidikan kebencanaan yang secara serentak di 55 kelurahan,” ucap Kalaksa BPBD Padang itu. (ch)</div>

Kesiapan Simulasi Gempa Tsunami Mendekati Rampung

Hendri Zulviton   PADANG -- Kota Padang bakal melaksanakan latihan / simulasi evakuasi mandiri gempa dan tsunami. Kegiatan ini d...

Baca »

Peroleh Nilai Sangat Baik, Sekwan DPRD Sumbar Didatangi KI

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgeiKCCRL3ApZA11wo-rxFlqudsR8Et_wkTrIB6hxt2KY5hXmIZxxPN7PWa8d5Tb9AGLxAAnAN9GOtIW5JNuvLRaBUkDO3eWsE8ewJcTHVv6vpG7zZJUAv92k5YnRCr6V9s9fVjlyvuTqM2U43BSwhzWTB2_mGxuT91ekYV9ex5nm7jEGH_PXIrUMsJoOc"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgeiKCCRL3ApZA11wo-rxFlqudsR8Et_wkTrIB6hxt2KY5hXmIZxxPN7PWa8d5Tb9AGLxAAnAN9GOtIW5JNuvLRaBUkDO3eWsE8ewJcTHVv6vpG7zZJUAv92k5YnRCr6V9s9fVjlyvuTqM2U43BSwhzWTB2_mGxuT91ekYV9ex5nm7jEGH_PXIrUMsJoOc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon menerima kunjungan tim Komisi Informasi (KI) Sumbar di ruangan kerjanya, Senin (3/11).</div><div><br></div><div>Kunjungan KI tersebut dalam rangka visitasi faktual karena Sekretariat DPRD berhasil memperoleh penilaian sangat baik untuk monev keterbukaan informasi tahun 2025. </div><div><br></div><div>Maifrizon mengatakan KI melakukan verifikasi faktual terhadap badan publik tiga besar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat provinsi tahun 2025. </div><div><br></div><div>"Visitasi faktual menjadi langkah untuk memastikan setiap data yang telah diinput dan dipresentasikan sesuai dengan kenyataan di lapangan," ujar Maifrizon.</div><div><br></div><div>Ketua Tim Monev KI Sumbar Mona Sisca mengatakan, pihaknya mengapresiasi Sekwan DPRD Sumbar bersama staf, karena walaupun baru berganti pimpinan  pelaksanaan informasi publik di lembaga DPRD Sumbar tetap transparan.</div><div><br></div><div>"Kita sangat apresiasi Sekwan DPRD Maifrizon bersama PPID DPRD Provinsi Sumbar, karena berdasarkan hasil visitasi faktual kita dapatkan hasil sangat baik," ujar Mona Sisca </div><div><br></div><div>Menurut Mona Sisca, keterbukaan informasi bukan semata-mata soal peringkat, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak masyarakat terhadap informasi terpenuhi. </div><div><br></div><div>"Kita mengharapkan penilaian bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana publik dapat mengakses informasi dengan mudah, murah, dan efisien," ujarnya. (t2)</div>

Peroleh Nilai Sangat Baik, Sekwan DPRD Sumbar Didatangi KI

PADANG -- Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon menerima kunjungan tim Komisi Informasi (KI) Sumbar di ruangan kerjanya, Senin (3/11...

Baca »

Breaking News, Gubernur Riau Terjaring OTT KPK

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1eQGNIBfz11yeUWPS6Eisk9WJrQX9ftlFd60y1t9Is8scSvgqyv1Jh7YAkcC49n21r127S8o5Yfc8xU7Or-okPMHLrnnXh36dUWlF0JRowU93euPPUB5tS6xc2fQ7puvWSSplDKaTm4O-s7DU60fALhsA3U1Gfk7wIk--tirkt8pot5EtHfXYkue6svw"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1eQGNIBfz11yeUWPS6Eisk9WJrQX9ftlFd60y1t9Is8scSvgqyv1Jh7YAkcC49n21r127S8o5Yfc8xU7Or-okPMHLrnnXh36dUWlF0JRowU93euPPUB5tS6xc2fQ7puvWSSplDKaTm4O-s7DU60fALhsA3U1Gfk7wIk--tirkt8pot5EtHfXYkue6svw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA - Gubernur Riau, Abdul Wahid dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersama gubernur, terdapat sembilan orang lainnya.</div><div><br></div><div>Kabar OTT itu dibenarkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. "Benar ada kegiatan tangkap tangan di Riau, saat ini ada 10 orang yang diamankan," kata dia kepada wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/10).</div><div><br></div><div>Meski diakui ada OTT terhadap 10 orang, Budi Prasetyo belum merinci pihak yang terjaring tersebut. Begitu juga perkara yang membuat mereka di-OTT.</div><div><br></div><div>Pihak yang diamankan KPK dimaksud saat ini masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (*)</div>

Breaking News, Gubernur Riau Terjaring OTT KPK

JAKARTA - Gubernur Riau, Abdul Wahid dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ...

Baca »

KPK Kunjungi DPRD Padang, Pokir Disorot

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMSF4YwI5gqryyWVwXiU5OwyWQ6bQuWaBmTRZAcH9us0k9uv0L1phhxhTISE4q7W9J70_YMn5GcF9ZsfLolsfM__ohDWAHJXusQS7r1M8vNHSTxE9OdxDjAVrCcOQiaCW_yopY3SUL1aPPEoFaMaZ0k2CYUoc6b1sGZTsiv5w8UXQU9-vRTV-AO7SvhSA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMSF4YwI5gqryyWVwXiU5OwyWQ6bQuWaBmTRZAcH9us0k9uv0L1phhxhTISE4q7W9J70_YMn5GcF9ZsfLolsfM__ohDWAHJXusQS7r1M8vNHSTxE9OdxDjAVrCcOQiaCW_yopY3SUL1aPPEoFaMaZ0k2CYUoc6b1sGZTsiv5w8UXQU9-vRTV-AO7SvhSA" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG  -- Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke DPRD Padang, Senin (3/11). Kedatangan tim KPK yang dipimpin Kasatgas Koorsup Wilayah I, Harun Hidayat, disambut Ketua DPRD Padang Muharlion, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, serta para wakil ketua dan anggota DPRD Padang.</div><div><br></div><div>Pertemuan tersebut menjadi ajang evaluasi dan koordinasi dalam memastikan pelaksanaan pokir berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas publik. KPK mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dan realisasi dana pokok-pokok pikiran (pokir) di lingkungan DPRD Kota Padang. </div><div><br></div><div>Harun Hidayat menegaskan, anggota dewan harus lebih berhati-hati dalam merealisasikan kegiatan yang bersumber dari dana pokir. Potensi penyimpangan bisa terjadi jika tidak ada mitigasi risiko dan pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pelaksanaan.</div><div><br></div><div>“Mohon agar pokir yang saat ini sedang atau akan dilaksanakan bisa dimitigasi risikonya. Jika ada potensi masalah, segera diminimalisir dan dikawal secara ketat. Ini penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujar Harun.</div><div><br></div><div>Ia menambahkan, proyek atau kegiatan yang sudah berjalan juga harus diaudit oleh Inspektorat Kota Padang. Dengan audit yang menyeluruh, KPK berharap bisa diketahui mana kegiatan yang bermasalah dan mana yang sesuai ketentuan, sehingga perbaikan dapat segera dilakukan.</div><div><br></div><div>“Kalau sudah terjadi atau sudah dilaksanakan, agar bisa diaudit oleh Inspektorat. Dengan begitu, jika ada temuan, bisa langsung diperbaiki sebelum menjadi persoalan hukum,” lanjut Harun.</div><div><br></div><div>Menurutnya, peran Inspektorat menjadi sangat krusial dalam memastikan seluruh realisasi pokir berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. KPK mendorong agar audit sampling dilakukan secara rutin terhadap semua kegiatan pokir.</div><div><br></div><div>“Belum bisa dipastikan mana yang benar atau salah sebelum diaudit. Jadi tugas Inspektorat adalah melakukan audit terhadap semua kegiatan pokir yang sudah terlaksana. Dari situ nanti akan terlihat mana yang perlu diperbaiki,” tegasnya. (mbg)</div>

KPK Kunjungi DPRD Padang, Pokir Disorot

PADANG  -- Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke DPRD Padang, Senin (3/11). Ke...

Baca »