Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9).
Menurut Gubernur, pelaksanaan gladi yang mencakup Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX) merupakan momentum penting untuk menguji kesiapan pemerintah dan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana. Hasil evaluasi dari setiap tahapan harus menjadi dasar untuk terus memperbaiki sistem penanggulangan bencana di Sumbar.
“Keberhasilan gladi ini justru diukur dari berapa banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh untuk memperkuat kesiapsiagaan kita di masa depan,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, TTX menguji pemahaman terhadap skenario, pembagian peran, kebijakan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Selanjutnya, CPX menguji alur komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan, dan mobilisasi sumber daya. Sementara FTX memastikan seluruh rencana tersebut dapat diterapkan secara operasional di lapangan.
Karena itu, ia meminta seluruh hasil evaluasi dari ketiga tahapan tersebut didokumentasikan secara lengkap, termasuk kendala, keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur, maupun keterbatasan sumber daya. Seluruh catatan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dan kota bersama perangkat daerah terkait.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi. Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Jangan menunggu keadaan darurat untuk menentukan siapa berbuat apa. Semua itu harus kita siapkan dari sekarang,” tegasnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya memperkuat sistem komando dan koordinasi lintas instansi melalui SOP yang dipahami oleh seluruh unsur. Sistem komunikasi kedaruratan juga harus terus diuji dan diperkuat melalui sinergi BPBD, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan relawan.
Menurutnya, hasil pembelajaran gladi tidak boleh berhenti di lokasi pelaksanaan, tetapi harus dibawa oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota ke wilayahnya untuk disosialisasikan kepada OPD maupun masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana dapat semakin terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
“Semakin banyak yang terlibat dan semakin sering dilaksanakan, semakin baik, sehingga proses internalisasi terhadap kebencanaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian kita,” katanya. (adp)
