SERANG -- Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berlangsung alot. Perdebatan sengit terjadi pada masa jabatan pengurus kabupaten/kota, sistem pemilihan ketua umum dan pembentukan Majelis Tinggi (ad hoc)
Sengitnya perdebatan pada periodesasi pengurus kabupaten/kota lantaran tim penyempurnaan PD/PRT merancang 4 tahun dari 3 tahun pada PD/PRT sebelumnya. Sementara ada keinginan dari daerah periodesasinya disamakan dengan pusat dan provinsi, yakni 5 tahun.
Usulan 5 tahun itu antara lain berasal dari Sumatera Barat. Karena ada tiga pendapat, terpaksa dilakukan voting. Hasilnya masa pengurus kanupaten/kota tetap 3 tahun.
Begitu juga dengan sistem pemilihan ketua umum pada kongres yang biasanya dipilih langsung oleh masing-masing provinsi, tim penyempurnaan PD/PRT merancang dengan sistem formatur. Kontan saja rancangan tim penyempurnaan PD/PRT tersebut ditentang sebagian besar peserta sidang.
Setelah melalui perdebatan hebat, akhirnya diputuskan kembali ke PD/PRT sebagaimana diputuskan pada Kongres Bandung 2023 lalu. Pemilihan ketua umum tetap dipilih langsung oleh setiap provinsi.
Pada pembahasan untuk pembentukan Majelis Tinggi, mayoritas peserta sidang menyatakan tidak setuju. Sebaliknya peserta sidang menginginkan Dewan Kehormatan diperkuat. (*)
