PADANG -- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat naik kelas. Badan dimaksud meraih Akreditasi Program A untuk Pelatihan Bendahara Pengeluaran Substansi APBD dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan dengan masa berlaku 5 tahun.
Penyerahan sertifikat dilakukan di kantor BPPK Kemenkeu, Jakarta Selatan, Senin (4/5) oleh perwakilan Kepala BPPK, Nana Riana kepada BPSDM Sumbar yang diwakili Monita dan Youlius Honesti.
Akreditasi ini merupakan bentuk penjaminan mutu atas kualitas penyelenggaraan pelatihan sesuai standar nasional. BPPK mengapresiasi komitmen BPSDM Sumbar yang berhasil meningkatkan peringkat dari C menjadi A sangat istimewa dengan nilai 94,5 .
Capaian ini menempatkan BPSDM Sumbar sejajar dengan sejumlah instansi terakreditasi A lainnya, yaitu BPSDM DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kementerian Agama serta Pusbangkom MKMB.
Kepala BPSDM Sumbar Barlius menyampaikan apresiasi atas pembinaan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Balai Diklat Keuangan Medan sejak tahun 2024.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Tim Asesor dan seluruh jajaran BPPK atas pendampingan, bimbingan, serta penilaian yang telah diberikan. Ini akan menjadi pijakan penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengembangan kompetensi ASN di bidang keuangan daerah," ujar Barlius.
Lebih lanjut menurut Barlius, pelatihan Bendahara Pengeluaran Substansi APBD memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah. Mengingat tugas bendahara yang sangat strategis, tentu kualitas pelatihan akan berdampak langsung pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD. (kmf)
