Hal tersebut disampaikan Bupati Eka Putra saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari se-Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas PMD PPKB di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Minggu (15/11/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kepala Bappeda Litbang Adriayanti Rustam, Kepala Dinas PMD PPKB Herison, Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, serta Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Prokopim.
Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra mengatakan perangkat nagari merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pelayanan publik. Mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan, termasuk menangani beragam persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas aparatur nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan nagari menjadi salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian serius. Karena itu, seluruh perangkat nagari diminta bekerja secara cermat dan berhati-hati agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Bupati menekankan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian perangkat nagari, di antaranya profesional dalam menjalankan tugas, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, serta mengelola keuangan nagari secara akuntabel, transparan, tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
"Saya membutuhkan perangkat nagari yang berani menyampaikan persoalan, mencarikan solusi dan bekerja demi kepentingan masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mendorong setiap nagari untuk terus berinovasi, mengembangkan keunggulan masing-masing, menggali potensi yang dimiliki serta memperkuat sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral maupun konflik internal yang dapat menghambat jalannya pemerintahan nagari. Komunikasi yang terbuka antara wali nagari dan perangkatnya juga perlu dibangun, termasuk memperkuat musyawarah bersama BPRN dan KAN.
"Jangan ada ego sektoral dan konflik internal. Bangun sinergi antara wali nagari dan perangkat nagari, lakukan komunikasi secara transparan, serta kedepankan musyawarah bersama BPRN dan KAN," pesannya.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Sandi Satria menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan penerapan transaksi non-tunai di nagari pada 2027 mendatang. Selain itu, kegiatan juga bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi serta pemahaman perangkat nagari terkait pengelolaan aset nagari.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, tata kelola administrasi dan keuangan yang baik sangat penting," ujarnya.
Ia menyebutkan kegiatan tersebut diikuti 202 peserta yang berasal dari 68 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Sementara tujuh nagari lainnya dijadwalkan mengikuti kegiatan serupa pada tahun 2027. (kom)
