PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, kesiapsiagaan aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi risiko bencana bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Sumbar membutuhkan ASN yang mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan sekaligus berperan aktif dalam penanganan keadaan darurat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) bagi ASN Pemprov Sumbar dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) Wilayah I Bukittinggi di BPSDM Sumbar, Padang, Senin (13/7).
Menurut Mahyeldi, kondisi geografis Sumbar yang berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif, memiliki sesar aktif, kawasan pesisir yang rawan tsunami, serta ancaman banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan erupsi gunung api, menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu bekerja secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan profesional,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, ASN merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang harus tetap berjalan dalam situasi darurat. Karena itu, penguatan kompetensi aparatur di bidang kebencanaan menjadi salah satu prioritas Pemprov Sumbar.
Menurutnya, Pelatihan Dasar Manajemen Bencana merupakan langkah strategis untuk membekali peserta dengan kemampuan manajemen risiko bencana, sistem komando penanganan darurat, koordinasi lintas sektor, pengelolaan sumber daya, hingga pengambilan keputusan dalam kondisi krisis.
Mahyeldi juga mengapresiasi metode pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka melalui konsep blended learning, yang dilengkapi dengan Tabletop Exercise (TTX), Practical Exercise (PPX), dan Command Post Exercise (CPX).
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat jejaring koordinasi antarlembaga.
“Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta tidak hanya memahami konsep dan teori penanggulangan bencana, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing dalam membangun budaya sadar bencana, meningkatkan kesiapsiagaan organisasi, serta memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah,” ujarnya. (adp/sb)
