Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat yang diikuti Wakil Wali Kota Allex Saputra, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (6/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wawako Allex didampingi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Inspektorat Kota Padang Panjang. Pertemuan membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan aset BUMD, hingga upaya meningkatkan produktivitas aset daerah sebagai salah satu sumber PAD.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menekankan, pengelolaan BUMD harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga mampu meningkatkan nilai perusahaan, menghasilkan dividen, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Pengelolaan BUMD harus berfokus pada peningkatan nilai perusahaan, dividen, dan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Vasko.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan, Sumatera Barat memiliki berbagai potensi yang masih dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah. Menurutnya, optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah.
“Sumatera Barat masih memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui tata kelola aset yang lebih efektif, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya daerah untuk meningkatkan PAD,” kata Agun.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Daerah juga didorong untuk memastikan aset yang dimiliki tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi dapat dikelola secara produktif, memberikan nilai tambah, serta mendukung pelayanan dan pembangunan daerah. (pp)
