Dialog tersebut berlangsung di Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (3/10/26), dengan menghadirkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hadir antara lain Bappeda, Kesbangpol, BMCKTR, SDABK, ESDM, Lingkungan Hidup, Bapenda, BPBD, Kehutanan, Pendidikan, serta Perkebunan, Peternakan dan Hortikultura.
Mahyeldi mengatakan, pertemuan tersebut sengaja diagendakan sebagai ruang komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan mahasiswa agar berbagai aspirasi dapat dibahas bersama OPD teknis yang memiliki kewenangan terhadap persoalan yang disampaikan.
“Dialog ini merupakan tindaklanjut dari aksi mahasiswa pada beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tadi, setiap aspirasi Mahasiswa kita dengarkan dan diskusikan secara terbuka bersama para Kepala OPD yang membidangi,” ujar Mahyeldi.
Menurut dia, pemerintah daerah selalu membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa. Menurut Mahyeldi, ketidakhadiran pemerintah menemui mahasiswa saat digelarnya aksi unjuk rasa, itu lebih disebabkan karena pada saat bersamaan pemerintah mesti mengikuti agenda yang tidak bisa diwakilkan.
“Bukan kita tidak mau menemui, tapi karena memang disaat bersamaan kita sudah ada jadwal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Maka, oleh sebab itu, kita carikan waktu lain untuk menampung aspirasi dari para pengurus BEM, Alhamdulillah hari ini, itu bisa kita laksanakan,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, Mahyeldi menjelaskan sejumlah langkah pemerintah daerah dalam merespons persoalan masyarakat, termasuk upaya memperkuat transparansi pengelolaan pembangunan melalui Dashboard Pembangunan. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran, realisasi proyek hingga informasi pemenang tender.
Selain transparansi, Mahyeldi memastikan pihaknya juga telah melakukan berbagai langkah untuk merespons persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat kurang mampu serta penyaluran bantuan sosial.
Dikatakannya, salah satu upaya tersebut dilakukan saat terjadi penurunan harga komoditas. Guna menjaga serapan produk petani, pihaknya melakukan intervensi dengan membeli hasil pertanian dari daerah yang mengalami penurunan harga dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pasar murah.
"Langkah ini dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian besar, ketika harga komoditas mengalami penurunan," ujar Mahyeldi
Mahyeldi juga mengajak mahasiswa menjadi bagian dari sistem informasi pemerintah dengan menyampaikan temuan persoalan di lapangan, khususnya ketika terjadi gejolak harga komoditas atau persoalan yang membutuhkan respons cepat pemerintah. (adp)
