PADANG -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan rapat koordinasi serta memperkuat sinergi bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dan jajaran di Padang. Hal ini terkait Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, yang diperkirakan ada 5,36 juta perantau Minang akan pulang kampung lebaran ini.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Ernita Titis Dewi, Jumat (27/2) mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Menhub Dudy menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan yang perlu diberikan Pemprov Sumatera Barat guna menghadapi lonjakan perantau yang kembali ke Ranah Minang pada 2026 ini.
"Daerah Sumatera Barat memiliki karakteristik pergerakan yang khas pada masa Angkutan Lebaran. Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan jumlah perantau yang besar, sehingga setiap menjelang hari raya Idul Fitri, terjadi arus kedatangan yang signifikan dari berbagai daerah di Indonesia menuju kampung halaman di ranah Minang," ungkap Menhub.
Menurutnya, penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Sumatera Barat menuntut kesiapan yang matang, responsif, dan terintegrasi. Sinergi yang kuat antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, Polri dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat menjadi elemen penentu dalam mengelola arus mudik dan balik secara efektif.
Ia menyebutkan, berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, pemudik (perantau) menuju Sumatera Barat diperkirakan sebesar 5,36 juta orang. Terjadi peningkatan sekitar 1,88 juta dibanding tahun lalu.
Sementara secara nasional, sebanyak 143,91 juta orang diprediksi akan berlalu lalang saat mudik Lebaran 2026/1447 Hijriah. Tujuan pemudik didominasi arah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Oleh karena itu, kata Menhub Dudy, perlu kesiapan berbagai simpul transportasi utamanya bandara dan terminal perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan, kebutuhan dukungan yang diperlukan meliputi penyiapan posko, tempat istirahat, antisipasi kepadatan, penyediaan informasi, pemantauan daerah rawan bencana serta pengaturan dan rekayasa lalu lintas.
"Kami harap Pemprov Sumatera Barat bersama dengan stakeholder terkait dapat melakukan posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran, memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi, serta melakukan pemeriksanaan kendaraan (pengemudi)," ujarnya.
Disamping itu, perlu adanya konsolidasi pelaksanaan mudik gratis melalui integrasi data, jadwal, dan rute agar layanan tepat sasaran dan keterisian optimal, serta penyediaan feeder untuk membantu para pemudik menuju lokasi keberangkatan mudik gratis. (ym/sgl)
