Pesan itu ditegaskan oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak guna mewujudkan sekolah ramah anak di Padang, Rabu (9/9).
Muhidi menyatakan perlindungan anak memerlukan sinergi lintas sektor. DPRD Sumbar berkomitmen mengawal isu ini melalui tiga fungsi utamanya: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"DPRD siap memastikan perlindungan anak berjalan optimal. Jika butuh regulasi baru atau penyempurnaan aturan yang ada, segera kami tindak lanjuti berdasarkan masukan masyarakat," ujar Muhidi.
Ia mengingatkan bahwa anak adalah investasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, fokus penanganan anak tidak boleh berhenti pada pencegahan kekerasan semata, melainkan harus diarahkan pada pengembangan potensi mereka.
Menurut Muhidi, target Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas generasi saat ini. Ia menekankan pentingnya penanaman iman, tauhid, dan pendidikan karakter sejak dini sebagai fondasi bersikap. "Iman yang kuat membentuk cara berpikir yang benar, yang kemudian melahirkan tindakan yang benar," ucapnya.
Selain karakter moral seperti jujur dan bertanggung jawab, Muhidi juga mendorong peningkatan literasi di sekolah. Budaya membaca menjadi bekal krusial bagi anak untuk menghadapi perubahan zaman.
"Kita harus mendorong anak-anak gemar membaca. Ilmu adalah modal utama mereka untuk sukses di masa depan," tambah Muhidi.
Kepala DP3AP2KB Sumatera Barat, Herlin Srihendini, senada dengan Muhidi. Ia menyebut pelatihan ini sebagai langkah penting menyamakan persepsi dalam pemenuhan hak anak. Mengingat sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah, lingkungan pendidikan menjadi sangat krusial.
Herlin menyoroti kasus perundungan (bullying) dan kekerasan yang masih mengancam tumbuh kembang anak. Ia menegaskan, penuntasan masalah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah.
"Sekolah ramah anak harus diwujudkan bersama. Butuh keterlibatan aktif orang tua, pemerintah, dan masyarakat agar sekolah benar-benar aman bagi semua," kata Herlin. (t2)
