PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan program pembangunan seribu toilet sekolah yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan program tersebut merupakan upaya penting dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan pendidikan di seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Padang.
Dalam rapat Komisi IV bersama OPD terkait saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, kemarin, Muharlion mengajak seluruh elemen, baik pemerintah daerah, perusahaan daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk berpartisipasi aktif melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Program seribu toilet ini merupakan program mulia dari Wali Kota Fadly Amran. Kami mendorong semua pihak, terutama PT Semen Padang, agar turut berkontribusi melalui CSR-nya,” ujar Muharlion kemarin.
Ketua DPRD Padang itu menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini, terlebih mengingat keterbatasan anggaran daerah. DPRD telah mengusulkan agar PT Semen Padang menambah alokasi CSR-nya guna mempercepat pembangunan sarana sanitasi sekolah.
“Kami ingin Semen Padang tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur umum, tetapi juga ikut berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan belajar anak-anak kita,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, pihak PT Semen Padang menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Pemko Padang, baik dalam penyediaan semen untuk pembangunan fasilitas publik maupun dukungan terhadap sektor pendidikan. DPRD berharap langkah konkret perusahaan itu dapat segera diwujudkan agar target seribu toilet tercapai sesuai rencana.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa realisasi program tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran. Dari total kebutuhan, masih ada lebih dari 500 toilet SD dan 80 toilet SMP yang belum terbangun.
“Setiap sekolah sebenarnya sudah memiliki toilet, tapi tidak sebanding dengan jumlah siswa. Idealnya satu toilet untuk 25 siswa, namun faktanya masih banyak yang belum memenuhi standar itu,” ungkap Yopi.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Pendidikan bersama DPRD Kota Padang berencana mengajukan kerja sama lintas BUMN dan lembaga usaha melalui forum CSR yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan sekaligus menumbuhkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya sanitasi pendidikan.
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, menegaskan bahwa kebutuhan toilet sekolah di Padang tergolong mendesak. Berdasarkan data hasil pendataan Disdik dan DPRD, total kebutuhan mencapai 636 unit toilet baru serta 700 unit lain yang perlu rehabilitasi. “Toilet bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi bagian dari kenyamanan dan kesehatan anak-anak di sekolah,” ujarnya.
Buya Iskandar memastikan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program ini hingga tuntas. “Kami siap menjembatani komunikasi dengan Gubernur Sumbar, BUMN, dan pihak swasta agar bantuan CSR bisa segera terealisasi. Harapan kita, pada 2026 nanti seluruh sekolah di Padang sudah memiliki toilet bersih dan layak,” tutupnya. (mbg)
