PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmen mempercepat pembebasan lahan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Keputusan itu disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Mahyeldi di Istana Gubernuran, Rabu (29/10).
Seluruh pihak menyetujui penyelesaian pembebasan lahan dalam waktu dua bulan agar pembangunan fisik segera dimulai.
Rapat dihadiri Kepala Kanwil BPN Sumbar Teddi Guspriadi, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Adib Alfikri, dan Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiarsyah. Turut hadir perwakilan Hutama Panorama Sitinjau Lauik selaku pelaksana proyek, Pemerintah Kota Padang, dan niniak mamak dari KAN Lubuk Kilangan.
Gubernur Mahyeldi menyatakan seluruh pihak telah sepakat menyelesaikan pembebasan lahan paling lambat Desember 2025. “Kita sepakat menuntaskan pembebasan lahan Flyover Sitinjau Lauik secepatnya. Insya Allah pada November atau paling lambat Desember sudah selesai. Semua pihak mendukung percepatan ini,” kata Mahyeldi.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar pembebasan berjalan lancar dan bebas masalah hukum. “Kita tidak ingin ada persoalan di kemudian hari. Karena itu, saya minta Dinas Perkimtan, BPN, HPSL, dan niniak mamak memperkuat komunikasi dan koordinasi. Semua harus berjalan sesuai aturan dan menjaga rasa saling percaya,” ujar Mahyeldi.
Sebelumnya, Gubernur bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil meninjau lokasi proyek pada Senin (27/10). Dari hasil kunjungan itu, diketahui pengerjaan fisik belum dimulai karena pembebasan lahan belum tuntas.
Proyek Flyover Sitinjau Lauik ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Flyover ini dibangun untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi risiko kecelakaan di jalur ekstrem Padang–Solok.
Nilai investasi proyek mencapai Rp2,8 triliun, dengan tambahan biaya operasional dan pemeliharaan sebesar Rp562 miliar. Pembangunan membutuhkan lahan seluas 18,7 hektare yang kini terus dipersiapkan.
Pemprov Sumbar menargetkan percepatan pembebasan ini menjadi langkah awal agar proyek strategis nasional tersebut segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (y2)
