JAKARTA -- Menjelang pelaksanaan mudik Lebaran 2026, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah memperketat pengawasan sektor transportasi guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan terjangkau. Sejumlah persoalan yang disorot antara lain potensi lonjakan harga tiket, keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL), hingga tingginya angka kecelakaan pemudik sepeda motor.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saiful Huda mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi berbagai persoalan tersebut sejak dini, agar tradisi mudik yang melibatkan jutaan orang tidak diwarnai masalah keselamatan maupun biaya perjalanan yang memberatkan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Saiful dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk “Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).
Menurut Saiful, pemerintah harus memastikan tarif tiket transportasi tetap terkendali agar masyarakat tidak kesulitan pulang ke kampung halaman. “Jangan sampai masyarakat ingin mudik tapi terhalang tiket yang naik. Pertemuan keluarga yang sudah setahun ditunggu tidak boleh terganggu,” kata dia.
Komisi V DPR, menurut dia, juga menyoroti kendaraan ODOL yang kerap memicu kecelakaan dan merusak jalan. Selain itu, DPR meminta pengawasan terhadap angkutan mudik ilegal atau yang disebut “angkutan umum zombie”, yakni kendaraan pribadi yang beroperasi layaknya angkutan umum tanpa standar keselamatan.
Dari sisi infrastruktur, DPR meminta perbaikan jalan rusak, penerangan di titik rawan kecelakaan, serta pengelolaan rest area agar tidak menimbulkan kemacetan. Informasi rekayasa lalu lintas seperti skema one way juga diminta disampaikan secara berkala kepada masyarakat. (ry)
