PADANG -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, memaparkan kemajuan signifikan dalam penanganan bencana di wilayah Sumbar saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR RI di Markas Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB), Jumat (6/3). Di hadapan para wakil rakyat, Mahyeldi menegaskan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan TNI menjadi kunci utama percepatan pemulihan.
Dalam sambutannya, Mahyeldi mengungkapkan bahwa manajemen pengungsian di Sumatera Barat telah melampaui fase darurat dengan sangat baik. "Sumbar saat ini tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda. Semuanya sudah menempati Hunian Sementara (Huntara) atau tinggal bersama kerabat," ujar Mahyeldi dengan optimis.
Keberhasilan ini, menurutnya, didukung oleh penggunaan dashboard kebencanaan yang memungkinkan Forkopimda Sumbar memiliki data yang presisi untuk mendistribusikan bantuan dan logistik secara efektif. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan belum usai.
"Yang mendesak sekarang adala percepatan normalisasi sungai. Kehadiran Komisi I hari ini sangat krusial untuk mendorong upaya tersebut, terutama karena akhir Maret ini curah hujan diprediksi kembali meninggi," tegasnya.
Gayung bersambut, pihak TNI menyatakan kesiapan penuh untuk menopang target pemulihan yang dipaparkan Gubernur. Pangdam XX/TIB, yang diwakili oleh Kasdam XX/TIB Brigjen TNI Heri Prakosa Wibowo, memberikan apresiasi tinggi atas kunjungan Komisi I DPR RI sebagai suntikan semangat bagi prajurit di lapangan.
"Kehadiran Tim Komisi I di Kodam XX ini kami pandang sebagai momentum yang sangat penting. Ini memberikan gambaran langsung kondisi di Sumbar dan Jambi, sekaligus membawa angin segar dalam memperkuat dukungan agar Kodam XX semakin siap dalam penanggulangan bencana di daerah," ungkap Kasdam membacakan amanat Pangdam.
Dalam pertemuan tersebut, Kodam XX juga memaparkan Kesiapan Operasional Militer dalam menghadapi ancaman bencana skala besar. Paparan ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya fokus pada pertahanan kedaulatan, tetapi juga pada tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan mandat UU No. 3 Tahun 2025.
Ketua Tim Kunker, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, bersama anggota lainnya Syahrul Aidi Maazat, Sohibul Iman, dan Mulyadi, menyatakan akan membawa poin-poin krusial dari Sumbar ke tingkat pusat.
"Kami ingin mendalami bagaimana Kodam XX mengimplementasikan UU No. 3 Tahun 2025 dalam pembinaan wilayah untuk antisipasi, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Penjelasan Gubernur dan kesiapan Kodam menjadi masukan penting bagi kami dalam fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan," kata Dave.
Kunker ini diharapkan menjadi momentum akselerasi ganda percepatan normalisasi sungai dari sisi sipil yang dipimpin Gubernur, serta penguatan infrastruktur tanggap darurat dari sisi militer oleh Kodam XX/TIB. (kmf)
