SETIAP Ramadan Gubernur Sumatera Barat melakukan kegiatan Singgah Sahur. Kegiatan itu berbarengan Safari Ramadan yang dilakukan ke daerah kabupaten/kota dengan sasaran keluarga miskin.
Sudah bertahun-tahun kegiatan itu dilaksanakan. Sudah banyak keluarga miskin yang disinggahi, lalu sahur bersama pemilik rumah.
Ini adalah produk Mahyeldi. Dikatakan demikian, karena semasa menjadi Walikota Padang program Singgah Sahur juga dilaksanakan. Sayangnya program ini tidak diteruskan oleh penerusnya di Kota Padang. Malah, program itu ikut bersama Buya ke Pemprov Sumbar. Jadi kalau boleh disebut ini adalah brand-nya Mahyeldi. Satu hal lagi hanya tim Mahyeldi yang pakai sahur bersama warga miskin, tim-tim lain sepertinya tidak.
Kita sangat mengapresiasi program Singgah Sahur dimaksud. Sebab, pada intinya bukan cuma 'numpang' sahur selepas melakukan Safari Ramadan, melainkan ada hal besar yang hendak dicapai, yakni membantu keluarga miskin, di samping interaksi dengan masyarakat.
Bicara keluarga miskin di Sumatera Barat agaknya tidak bisa dihitung jari. Pasti banyak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada September 2025 tercatat sebanyak 312,30 ribu orang. Angka tersebut turun tipis dari 312,35 ribu orang pada Maret 2025.
Dari data dimaksud, dalam enam bulan berjalan, tidak banyak pengurangan penduduk miskin di Sumbar Memprihatinkan! Pertanyaannya, apakah akan bisa dientaskan hanya dengan Singgah Sahur seorang gubernur? Jawabannya tentu tidak! Paling hanya terbantu puluhan rumah saja selama satu periode.
Apabila pada pemilihan kepala daerah berikutnya pemilik brand Singgah Sahur masih terpilih, jelas program tersebut tetap berlanjut. Setidaknya program demikian masih bisa dilaksanakan selama Mahyeldi menjadi gubernur. Sebaliknya, jika Mahyeldi tidak terpilih, yakin pula kita tak ada Singgah Sahur tersebut.
Justru itu, program bedah rumah jangan bagai musiman, yakni kala Ramadan saja. Perlu adanya rencana terstruktur dan berkesinambungan. Jangan sampai setelah kepemimpinan Mahyeldi nantinya orang miskin tetap hidup memprihatinkan, tinggal di gubuk-gubuk tiris dan berlantai tanah.
Program kerja pemprov dan pemkab/kota harus sinkron. Keluarga miskin harus dieliminir hingga zero. Kapan saja dan di bulan apa saja kegiatan bedah rumah pun bisa dilakukan, kuncinya ada program untuk itu dan didukung anggaran (APBD) yang memadai, baik APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain itu juga butuh perhatian dari perusahaan baik BUMN maupun BUMD melalui Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Dalam hal ini termasuk perusahaan-perusahaan swasta pun diminta kemauannya untuk mencurahkan perhatian kepada warga miskin. Ingat, pembangunan butuh keterlibatan semua pihak, tidak cuma dengan Singgah Sahur yang hanya dilaksanakan setiap Ramadan. (Sawir Pribadi)
