PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, Sumbar mencatat tren positif dengan berhasil mengurangi ribuan ton sampah melalui berbagai strategi hulu yang terintegrasi.
Langkah taktis ini kian diperkuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) se-Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, di Aula IKK Kantor Bupati Padang Pariaman, Selasa (14/7). Rakor ini bertujuan mematangkan peta jalan (roadmap) konkret guna menuntaskan persoalan sampah di Sumbar secara jangka panjang.
"Melalui rakor ini, saya berharap segera disusun roadmap pengelolaan sampah untuk Sumbar. Target kita jelas, minimal tahun 2029 persoalan sampah di sini sudah selesai," tegas Menteri LH, Jumhur Hidayat.
Menyikapi target tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa Pemprov Sumbar bergerak cepat dengan menggenjot upaya minimalisasi sampah langsung dari hulu. Langkah ini dinilai sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi keterbatasan kapasitas TPA di berbagai kabupaten/kota yang kian menantang.
Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan adalah penerbitan Buku Saku 101 Pengolahan Sampah sebagai panduan praktis bagi masyarakat dan instansi. Tak hanya itu, reformasi perilaku juga dimulai secara masif dari internal jajaran pemerintahan.
"Upaya pengelolaan sampah kita mulai dari kesadaran ASN untuk menjaga kebersihan kantor masing-masing. Kita juga targetkan program zero waste (nol sampah) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Gubernur Mahyeldi optimis.
Upaya keras ini terbukti membuahkan hasil nyata. Berdasarkan data evaluasi, sepanjang tahun 2025 Provinsi Sumbar mencatat timbulan sampah total sebesar 534.478,48 ton. Dari jumlah tersebut, Sumbar berhasil mengurangi sampah sebanyak 3.873,16 ton.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa pencapaian positif ini bersandar pada tiga strategi utama yang terus konsisten dijalankan di tengah masyarakat, yaitu pembatasan timbulan sampah sejak dari sumbernya (reduce), pendaurulangan sampah (recycling), serta pemanfaatan kembali sampah (reuse).
"Rakor inilah momen bagi kita semua untuk melakukan berbagai upaya nyata demi mewujudkan pengelolaan persampahan yang berkelanjutan di Sumbar," tambah Mahyeldi.
Langkah proaktif Sumatra Barat ini menjadi angin segar di tengah tantangan pengelolaan sampah nasional. Secara nasional, angka timbulan sampah di Indonesia saat ini berada di kisaran 144,5 ton per hari, dengan tantangan terbesar pada optimalisasi sistem tata kelola di tingkat daerah. Melalui akselerasi di tingkat lokal seperti yang diinisiasi Sumbar, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap target kebersihan nasional.
Pentingnya agenda strategis ini juga tercermin dari tingginya antusiasme serta kehadiran para kepala daerah se-Sumatra Barat di lokasi acara.
Tampak hadir langsung di antaranya Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Aziz, Wakil Bupati Solok Selatan, serta sejumlah wakil wali kota dan wakil bupati lainnya.
Momentum kehadiran Menteri LH dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pemimpin daerah. Dalam sesi rakor, masing-masing kepala daerah secara bergantian menyampaikan proposal serta usulan program dukungan infrastruktur dan pengelolaan sampah di wilayahnya, guna menyinergikan bantuan dari pemerintah pusat demi menyukseskan target Sumbar Bebas Sampah 2029. (kmf)
