PADANG -- Sumatera Barat memperoleh bantuan bibit dari Kementerian Pertanian untuk tahun 2025. Bantuan tersebut meliputi bibit jagung untuk 5.000 hektare, bibit kopi untuk 2.000 hektare, dan bibit kelapa untuk 100 hektare.
Kepastian itu diperoleh setelah Pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di ruang rapat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (10/9). Di kesempatan itu, Mentan menegaskan bantuan tidak akan berulang bila daerah gagal memanfaatkannya.
“Kami akan melakukan evaluasi ketat. Daerah yang tidak mampu melaksanakan dengan baik tidak akan mendapat bantuan tahun berikutnya. Saya juga akan meninjau langsung pemanfaatan bantuan ke Sumbar,” kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Ia menyebut tujuan bantuan adalah meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ekonomi masyarakat, dan membuka peluang usaha baru. Menteri juga mendorong kepala daerah di Sumbar aktif mencari peluang ke kementerian pusat dan memperluas pasar hasil pertanian, termasuk melalui ekspor.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumbar mengusulkan hilirisasi gambir agar bernilai tambah. Data BPS 2025 mencatat tujuh kabupaten/kota di Sumbar menjadi sentra penghasil gambir terbesar nasional dengan produksi 26.912,18 ton pada 2024.
“Sumbar adalah pemasok utama kebutuhan gambir dunia. Hilirisasi harus segera diwujudkan,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah bersama bupati dan wali kota berkomitmen memacu produksi pertanian. Sumbar sudah swasembada beras dan langkah itu akan diterapkan pada komoditas lain seperti jagung, kelapa, kakao, dan kopi.
“Kami ingin peningkatan produksi berdampak langsung menurunkan angka kemiskinan,” kata Mahyeldi.
Pertemuan ini membuka ruang bagi Sumbar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan.
Tetapi ancaman sanksi dari Menteri Pertanian menandai bahwa bantuan bibit bukan hadiah, melainkan ujian serius bagi pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman mengatakan, pelaksanaan bantuan tersebut nantinya dilakukan langsung oleh Kementrian Pertanian. Mulai dari pengadaan bibit sampai distribusi.
Sementara, Pemprov Sumbar hanya memberikan data dan lokasi yang akan ditanam jagung dan kopi. Data itu berupa Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).
"Karena program ini kita hanya memberikan lokasi yang akan ditanami. Untuk pengadaan bibit langsung dari Kementrian Pertanian,"sebutnya.
Pemprov Sumbar diberikan waktu hingga Selasa 16 September untuk melengkapi data CPCL. Sejalan dengan rencana kunjungan Menteri Pertanian ke Sumbar.
Hadir pada pertemuan tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri , Kadis Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar Afniwirman, Bupati Agam, Beni Warlis, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni dan Wakil Bupati Solok, Chandra. (y2)
