"Banyak ASN Nikmati Bantuan Orang Miskin". Itulah salah satu berita yang diturunkan surat kabar Harian Singgalang, Kamis kemarin.
Berita tersebut pada dasarnya menyoroti tentang penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat yang masih belum optimal. Pemerintah pun mengakui banyak program bansos yang gagal dinikmati masyarakat atau malah salah sasaran.
Setuju atau tidak, Bansos salah sasaran sebenarnya telah terjadi sejak program itu diluncurkan beberapa tahun lampau. Tujuannya untuk membantu penduduk miskin, tapi malah yang kebagian orang berpunya. Ada pula yang mendapat jatah keluarga kepala desa, keluarga pejabat dan bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada yang mendapat pembagian bansos.
Khusus adanya PNS yang menerima bansos diakui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Meskipun mengaku tak tahu berapa jumlah pasti ASN yang menerima bantuan, namun ia mensinyalir ada kasus demikian.
Menteri Rini menilai ada persoalan berkaitan dengan data antar lembaga yang tidak saling terhubung. Hal ini menyebabkan satu orang bisa menerima berbagai macam bansos pemerintah.
Kita tentu setuju dengan apa yang disampaikan Menteri PANRB tersebut bahwa ada data antar lembaga di pemerintahan yang tidak bersinggungan. Di samping itu ada hal yang paling penting lagi, yakni kejujuran. Baik kejujuran pemerintah dari pucuk sampai ke akar maupun kejujuran masyarakat.
Seperti hal adanya dugaan PNS yang menerima bansos bisa terjadi lantaran ketidakjujuran. Ada ketidakjujuran pada pemerintah terbawah yang memasukkan nama seseorang, padahal ia berstatus PNS. Sebaliknya bisa juga kejujuran PNS itu sendiri. Sudah jelas memiliki gaji dan pendapatan rutin yang cukup besar, kenapa tidak mendatangi kepala desa atau pemerintahan terendah di lingkungan tempat tinggal.
Begitu juga orang-orang yang memiliki ekonomi mapan yang masih senang menerima bansos, kenapa tidak berani menolak. Bukan sekadar menolak tapi minta nama dihapus dari daftar agar tahun depan tidak muncul lagi persoalan yang sama. Adakah yang berani demikian?
Berani jujur, itulah yang perlu ditanamkan oleh kita semua. Jika itu bukan hak kita, kenapa mesti mengambilnya. Kenapa tidak kita tolak saja agar masyarakat yang membutuhkan bisa kebagian. Jika masih diambil, itu termasuk merampas hak orang lain.
Oleh karena itu, jujurlah dalam segala hal. Walau ada kesempatan, jangan mengambil yang bukan hak sendiri. Negeri ini telah lama dirusak orang-orang tidak jujur. Maka ke depan yang dibutuhkan adalah orang-orang jujur mulai dari masyarakat akar rumput hingga pejabat tertinggi.
Khusus untuk pejabat, mari kosongkan penjara dari kasus mengambil yang bukan hak sendiri. Jujurlah mengelola negara ini, agar rakyat bisa menikmati hak-hak mereka pula, yakni kesejahteraan. Semoga! (Sawir Pribadi)
