PADANG -- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 oleh Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat resmi dimulai, Selasa (7/10). Pada hari pertama, sebanyak 16 badan publik tampil dalam sesi presentasi dengan tingkat kehadiran 100 persen tanpa absen.
Menariknya, dari jumlah tersebut, 9 kepala daerah kabupaten/kota hadir langsung memimpin timnya masing-masing dalam sesi presentasi di Kantor KI Sumbar, Jalan S. Parman Padang. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keterbukaan informasi publik di daerah.
Ketua Monev KI Sumbar 2025, Mona Sisca, mengapresiasi antusiasme tinggi para pimpinan badan publik yang hadir sejak pagi hingga sore hari.
“Hari ini semua peserta hadir lengkap. Bahkan sembilan kepala daerah datang langsung. Ini capaian luar biasa yang menunjukkan kesadaran mereka terhadap pentingnya transparansi informasi,” ujar Mona.
Ia menilai, fenomena tersebut mencerminkan perubahan positif dalam pola pikir para pemimpin daerah di Sumatera Barat. “Kita bisa lihat bahwa kepala daerah sekarang sudah ‘ngeh’, sudah paham betul bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga wujud tanggung jawab moral kepada publik,” tambahnya.
Pelaksanaan Monev KI Sumbar hari pertama ini dimulai pukul 08.30 hingga 16.30 WIB, dibagi menjadi empat sesi dengan kategori peserta dari pemerintah kabupaten/kota, nagari/desa, hingga BUMD. Jadwal lengkap menampilkan nama-nama daerah seperti Kabupaten Agam, Dharmasraya, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok Selatan, Bukittinggi, dan Kota Padang.
Empat panelis turut menilai proses presentasi tersebut, yakni HM Nurnas, Musfi Yendra, Mona Sisca, dan Ilham Fadli. Mereka mengamati paparan badan publik terkait implementasi keterbukaan informasi di instansi masing-masing, termasuk inovasi layanan publik berbasis transparansi digital.
Menurut Mona Sisca, hasil presentasi hari pertama akan menjadi dasar evaluasi mendalam terhadap komitmen dan strategi keterbukaan informasi di tiap daerah.
“Kami melihat kemajuan signifikan dari tahun ke tahun. Tahun ini, badan publik semakin siap dan sadar bahwa keterbukaan informasi adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.
KI Sumbar berharap semangat partisipasi penuh di hari pertama ini terus berlanjut hingga seluruh kategori badan publik selesai mengikuti Monev. “Keterbukaan informasi bukan hanya tanggung jawab lembaga, tapi juga cermin kolaborasi pemerintah dan masyarakat,” pungkas Mona Sisca. (mbg)
