JAKARTA -- Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat ketahanan sarana keagamaan dan pendidikan berbasis umat. Ketahanan dimaksud, termasuk dari risiko akibat bencana.
Hal ini ditegaskan Menag saat Rapat Kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11).
Rapat gabungan tersebut turut menghadirkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenkes, Kemensos, Kementerian PUPR, Bappenas, Basarnas, BNPB, BMKG, BAZNAS, TNI, Polri, dan kementerian lainnya. Hadir mendampingi Menag, Wamenag Romo Muhammad Syafi'i, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, serta pejabat tinggi Kementerian Agama.
Menurut Menag, pada 2026, Kementerian Agama telah menyiapkan alokasi anggaran khusus sebesar Rp16,16 miliar dari skema SBSN. Anggaran ini dialokasikan untuk merehabilitasi 7 Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdampak bencana. Selain itu, melalui skema Rehabilitasi dan Manajemen Risiko (RM) yang difasilitasi Kementerian PUPR, akan dilakukan revitalisasi terhadap 101 madrasah terdampak dengan nilai Rp139,9 miliar. Dialokasikan juga Rp35,75 miliar dari pembiayaan SBSN untuk merehabilitasi 8 madrasah lainnya yang terdampak.
“Kita ingin memastikan keberagamaan berdampak, termasuk pada perlindungan kehidupan, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketangguhan masyarakat,” tegas Menag seperti dikutip dari website Kemenag RI.
Program penguatan mitigasi bencana ini selaras dengan agenda nasional Asta Cita, melalui implementasi program Ekoteologi dan Beragama Berdampak. Kemenag mendorong penerapan rumah ibadah ramah bencana, green office, serta gerakan satu juta pohon, sebagai bentuk kontribusi nyata keberagamaan terhadap perlindungan lingkungan dan peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. (*)
