BATUSANGKAR -- Bupati Tanah Datar, Eka Putra membutuhkan jembatan aramco di Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Jembatan itu sebelumnya hancur oleh banjir bandang bulan lalu.
“Kami sudah melaporkan ke Pak Dandim 0307 Tanah Datar dan juga sudah diteruskan ke Korem. Kami mohon ke Pangdam agar bisa membantu kami untuk membangun jembatan aramko di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo,” ucap Bupati Eka Putra pada rapat sekaligus Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bersama Gubernur Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara virtual di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Senin (5/1) malam.
Bupati juga melaporkan kepada Gubernur terkait lahan pertanian warga yang terdampak, seperti sawah lebih kurang 500 hektar dan untuk rehabilitasi lahan sudah diajukan ke Kementerian Pertanian RI. Karena itu ia mohon Pemprov turut mengawal agar cepat terealisasi.
Terkait pembangunan sabodam di Tanah Datar, dikatakan Bupati Eka Putra direncanakan akan segera dibangun pada 2026 ini sebanyak 4 unit.
Di kesempatan itu Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu recovery dan percepatan pemulihan pasca bencana terutama pada masa tanggap darurat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan terkait data R3P seperti lahan pertanian, jalan, jembatan dan ekonomi masyarakat sudah tercantum dalam R3P. Diharapkan kepada bupati dan wali kota agar data terdampak tidak ada satupun yang tertinggal.
Secara khusus, Gubernur Mahyeldi mengapresiasi Bupati Tanah Datar yang berkomunikasi langsung dengan kementerian terkait. Ia berharap bupati dan wali kota yang lain juga dapat berkomunikasi dengan kementerian dengan data yang lebih komprehensif, sehingga penanganan dampak dari bencana lebih cepat.
Terkait infrastruktur jembatan disebut gubernur yang diusulkan bupati dan wali kota, baik upaya penanganan jangka pendek maupun jangka panjang, Gubernur minta Balai Wilayah Sungai V, lebih masif lagi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak.
“Mana sungai-sungai yang belum tertangani, harus segera diatasi, seperti laporan dari Kepala Balai ada 50 sungai yang akan disuplai alat berat lagi, dan itu dipastikan alat berat ada di sana, baik alat yang dari provinsi, dari kabupaten dan kota maupun dukungan dari Balai,” ucap Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan cekdam ataupun sabodam itu memang perlu kajian yang lebih mendalam dan itu segera dengan standar yang tinggi sehingga benar-benar dapat mengatasi material banjir bandang yang akan menimbulkan bencana lebih luas.
Turut hadir dalam FGD tersebut Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Asisten Setda Tanah Datar, Kepala OPD, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, S.I.P., M.Han, perwakilan Polres Tanah Datar Polres Padang Panjang, Kejari Tanah Datar, Pengadilan Negeri Tanah Datar dan tamu undangan lainnya. (pkp/td)
