PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan langkah cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1).
Rapat digelar sebagai respons atas kekeringan di sejumlah wilayah Kota Padang akibat kerusakan ekosistem hulu sungai pascabanjir bandang akhir November 2025. Kerusakan itu memutus aliran sungai dan jaringan irigasi yang selama ini menjadi sumber air masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang melaporkan kekeringan berdampak langsung pada masyarakat di Kecamatan Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah.
Ia menyebut pergeseran aliran sungai memutus jaringan irigasi. Dampak tersebut dirasakan sektor pertanian serta kebutuhan rumah tangga karena banyak sumur warga mengering.
Pemerintah Kota Padang telah melakukan penanganan cepat berupa suplai air bersih menggunakan mobil tangki, pembangunan sumur bor dangkal dalam waktu dekat, serta pembangunan hidran umum terhubung jaringan pipa PDAM.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Sumatera Barat menegaskan persoalan kekeringan harus ditangani cepat, tepat, dan terukur. Hal itu sejalan dengan prediksi BMKG yang menyebut cuaca panas masih berlangsung hingga akhir Januari sampai awal Februari 2026.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kekeringan harus segera kita atasi agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih,” tegas Mahyeldi Ansharullah.
Gubernur menekankan pentingnya pemetaan detail titik-titik masalah penyediaan air bersih agar intervensi berjalan tepat sasaran. Ia memastikan Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Padang.
“Kita harus memastikan titik-titik yang masih bermasalah dalam penyediaan air bersih. Dari situ, kita tentukan langkah yang akan diperkuat dan dioptimalkan bersama,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya persoalan sosial jika krisis air bersih berlangsung lama. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci mitigasi risiko tersebut.
“Saya berharap jangan sampai ada warga berebut air bersih. Itu berpotensi memicu masalah baru. Persoalan ini harus segera diselesaikan bersama melalui sinergi semua pihak,” tegas Mahyeldi Ansharullah.
Gubernur menargetkan penanganan kekeringan di Kota Padang tuntas sebelum Ramadan agar masyarakat dapat beribadah tanpa kendala air bersih.
Rapat koordinasi turut dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, kepala OPD terkait Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, Direktur PDAM Kota Padang, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sumbar. (ys)
