PADANG -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat menggelar musyawarah wilayah (Muswil) 2025, Minggu (18/1). DR. Dr. Roni Eka Sahputra kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua periode 2025–2028
Muswil tersebut menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat wilayah untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode 2022–2025, merumuskan program kerja, serta memilih kepemimpinan IDI Sumatera Barat periode 2025–2028.
Muswil dibuka oleh Wakil Sekretaris Jenderal PB IDI, Dr. Fakhrurrozi, MH.Kes, diikuti oleh perwakilan dari 18 IDI Cabang se-Sumatera Barat serta seluruh perhimpunan dan kesejawatan dokter dari berbagai disiplin ilmu.
Dalam sambutannya, Wasekjen PB IDI, Dr. Fakhrurrozi menegaskan bahwa IDI merupakan organisasi profesi tunggal yang sah secara hukum dan konstitusional, serta memiliki peran strategis dalam pembinaan etika, disiplin, dan kompetensi dokter.
Menurut dia, IDI menjalankan tanggung jawab tersebut melalui penegakan kode etik kedokteran, penerapan standar profesi dan standar pelayanan, pendidikan kedokteran berkelanjutan, serta penguatan peran kolegium sebagai penjaga keilmuan dan kompetensi dokter. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara etika, disiplin profesi, dan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga keluhuran profesi kedokteran.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Muswil, Dr. Rahmat Taufik, SpB(K) Onk.MH, menyampaikan, tingginya partisipasi peserta mencerminkan soliditas organisasi dan komitmen bersama untuk memperkuat IDI sebagai satu-satunya wadah profesi dokter.
Sementara itu, Ketua IDI Sumatera Barat, DR. Dr. Roni Eka Sahputra, SpOT, Subsp O.T.B(K), menegaskan pentingnya soliditas dokter dalam satu wadah organisasi. Ia mengajak seluruh dokter untuk tetap menjaga persatuan dan profesionalisme dalam menghadapi dinamika kebijakan dan tantangan sistem kesehatan ke depan.
Pada puncak Muswil, DR. Dr. Roni Eka Sahputra kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua IDI Wilayah Sumbar periode 2025–2028, DR. dr Yevri Zulfikar, SpB, SpU (K), M. Kes sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan dr. Akmal M Hanif , SpPD K-KV, MARS, FINASIM sebagai Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK). (rel)
