PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar harus bekerja dengan orientasi dampak. Jangan bekerja asal menggugurkan kewajiban, sekadar menjalankan proses dan administrasi saja.
Saat memimpin apel gabungan awal tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (5/1), Mahyeldi menekankan, awal tahun merupakan momentum strategis untuk menata ulang niat, menyatukan langkah, dan memperkuat komitmen ASN sebagai pelayan publik.
Terlebih setelah Sumbar dilanda bencana hidrometeorologi dengan skala dan dampak besar pada akhir November 2025 lalu. “Pemerintah harus betul-betul hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kondisi krisis seperti pascabencana. Inilah ujian kita, bagaimana ASN benar-benar mampu melayani secara optimal,” ujar dia.
Gubernur menegaskan, sebagai ASN, dalam bekerja jangan sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan harus menghadirkan manfaat, solusi, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat. “Proses itu penting, yang ditunggu masyarakat adalah hasil dan dampaknya. Di sinilah integritas dan profesionalisme kita diuji,” katanya.
Gubernur juga mendorong penguatan inovasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, baik melalui penyederhanaan prosedur, penerapan pola kerja yang lebih efisien, maupun penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Pengalaman bekerja cepat dan adaptif saat penanganan bencana harus menjadi budaya kerja baru dalam birokrasi, bukan hanya muncul dalam kondisi darurat. (*)
