PADANG - Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana Hidro Meteorologi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (13/1). Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian.
Rakor dihadiri Kepala BNPB, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, pejabat pusat dan pejabat Provinsi lainnya bersama Forkopimda serta kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Mendagri Tito mengatakan, Rakor dimaksudkan untuk menghimpun dan mengumpulkan data serta saran dan masukan dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
"Saat ini kita telah mempunyai data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang terdampak, hari ini kita ingin memastikan keakuratan data, karena dengan data akurat maka penanganan untuk percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana bisa lebih terarah dan baik," ujarnya.
Mendagri secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang telah terjadi di daerah ini. "Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh yang terlibat, baik pemerintah ataupun non pemerintah dalam penanganan bencana, sehingga penanganan bencana berjalan baik. Saya lihat dan yakin dengan kebersamaan, Sumbar bisa bangkit," tukasnya.
Wabup Tanah Datar, Ahmad Fadly di kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang menjadikan Tanah Datar sebagai daerah prioritas dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Di kabupaten Tanah Datar khususnya di Kecamatan Batipuh Selatan, ketika hujan masyarakat waspada bahkan mengungsi, karena di sana ada 3 aliran sungai baru yang terbentuk sehingga juga mengakibatkan akses jalan terganggu tidak bisa dilewati, mohon penanganan dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan provinsi," ungkapnya.
Ahmad Fadly berharap tambahan kuota hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana dan juga Hunian Tetap (Huntap). "Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan 129 Huntara, masih ada 385 KK lagi yang saat ini rumahnya akan diverifikasi Badan Geologi apakah layak ditinggali atau harus pindah karena berada di zona merah potensi bencana," ujarnya.
Sedangkan untuk Huntap, dikatakan Wabup, Pemda Tanah Datar sudah menyiapkan lahan dan bisa dibangun sebanyak 34 unit Huntap terpadu di Kecamatan Rambatan.
"Untuk Huntap kita telah siapkan lahan untuk pembangunan, kita berharap masyarakat mau direlokasi ke Huntap Terpadu, sampai saat ini masih belasan yang mendaftar untuk Huntap ini," pungkas Ahmad Fadly. (pkp/td)
