JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif tiket pesawat tetap terukur dan tidak memberatkan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi udara.
Saadiah menilai penyesuaian tarif yang diusulkan maskapai, seiring kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga avtur, perlu diawasi ketat. Ia menegaskan, batas kenaikan dalam kisaran 9–13 persen harus diterapkan secara disiplin agar tidak melampaui daya beli publik.
“Kita memahami tekanan yang dihadapi maskapai, tetapi pemerintah harus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terbebani. Tiket pesawat domestik saat ini saja sudah dirasakan cukup mahal,” ujar Saadiah dalam keterangannya, Rabu (15/4).
Sebagai wakil rakyat dari Maluku, ia menyoroti pentingnya akses transportasi udara bagi masyarakat di Indonesia Timur. Menurut dia, pesawat merupakan moda utama yang tidak tergantikan, mengingat keterbatasan alternatif transportasi lain.
“Bagi masyarakat di Maluku dan kawasan Indonesia Timur, pesawat bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Transportasi laut membutuhkan waktu berhari-hari, sehingga keterjangkauan tarif penerbangan harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Saadiah mengingatkan, kenaikan tarif yang tidak terkendali berpotensi memperlebar kesenjangan akses antarwilayah. Dampaknya tidak hanya pada mobilitas masyarakat, tetapi juga distribusi logistik dan harga barang di daerah.
Ia juga mendorong pemerintah mengevaluasi efektivitas berbagai stimulus yang telah diberikan kepada maskapai, seperti subsidi pajak pertambahan nilai (PPN) dan kebijakan fuel surcharge.
Menurut dia, insentif tersebut harus berujung pada stabilitas harga tiket bagi masyarakat. “Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif. Harus dipastikan kebijakan itu benar-benar tercermin dalam harga tiket yang wajar, bukan justru dimanfaatkan untuk menaikkan harga di luar batas,” ujarnya. (ry)
