PADANG -- Menghadapi tantangan kekerasan terhadap anak yang semakin kompleks, sekolah kini dipacu untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, pemerintah secara proaktif membekali para pendidik dengan strategi manajemen kasus yang tepat dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan di Gedung Bagindo Aziz Chan, Selasa (21/4).
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya sekadar tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang aman yang mampu mendeteksi potensi kekerasan sejak dini.
"Anak merupakan harapan bangsa di masa depan, sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peran strategis dalam menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karenanya, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh secara optimal baik dari segi fisik maupun psikologisnya," ujar Boby Firman.
Kegiatan Bimtek Manajemen Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Kepala Sekolah/Guru BK Tingkat SMP/MTs swasta dan Kepala Sekolah SD Se-kota Padang ini diikuti 70 orang peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan guru BK tingkat SMP/MTs swasta serta kepala sekolah SD se-Kota Padang.
Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola kasus kekerasan anak yang terjadi di sekolah, memberikan respons yang baik terhadap pengaduan, serta merumuskan program pencegahan dan penanganan kasus secara konkret.
Untuk mencapai target tersebut, DP3AP2KB Kota Padang menghadirkan narasumber ahli, yakni H. Mulyadi Muslim, Lc.MA dari MUI Kota Padang, psikolog Neni Andriani, serta Marta Suhendra, M.Pd selaku akademisi dari UIN Kota Padang.
Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah kini diarahkan untuk melampaui sekadar kurikulum dengan membangun budaya peduli menyeluruh.
Hal ini diawali dengan peningkatan kapasitas guru BK dan kepala sekolah agar memiliki keterampilan dalam merespon setiap pengaduan dengan perspektif perlindungan anak yang kuat.
Boby Firman menambahkan bahwa sinergi antar pihak menjadi kunci utama dalam memutus rantai kekerasan.
"Sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan siswa," tegasnya.
Selain itu, diperlukan pengamanan melalui sistem regulasi internal sekolah yang ketat untuk menutup celah terjadinya perlakuan salah, baik secara fisik maupun emosional.
Edukasi terkait hak anak juga jadi instrumen penting agar siswa memahami hak-hak mereka dan merasa aman untuk melapor jika mengalami tindakan yang tidak wajar.
Boby Firman berharap kegiatan ini tidak berhenti pada seremonial belaka, melainkan melahirkan aksi nyata di lapangan.
"Kegiatan Bimtek Manajemen Kasus ini diharapkan dapat menjadi sebuah wadah untuk kita sama-sama berdiskusi untuk menyepakati program-program yang akan kita laksanakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak terutama di sekolah," jelasnya.
Sebagai bagian dari infrastruktur pencegahan, DP3AP2KB mengingatkan kembali peran penting P2TP2A (Pusat Pemberdayaan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) yang beralamat di Jl. Teratai No. 1, Padang.
Lembaga ini berfungsi sebagai mitra bagi sekolah untuk berkonsultasi maupun melaporkan kasus secara gratis selama jam kerja. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan layanan profesional tersebut, diharapkan setiap potensi kekerasan dapat diintervensi sedini mungkin sebelum berdampak jangka panjang bagi masa depan anak. (dkf)
