PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengakselerasi pemulihan daerah terdampak bencana melalui optimalisasi pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumbar memperkuat koordinasi agar anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tambahan Transfer ke Daerah Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa (21/7). Rakor dihadiri jajaran Kemendagri, kepala OPD lingkup Pemprov Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar, serta perwakilan BPKAD, Inspektorat, dan BPBD kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Mahyeldi mengungkapkan bahwa bencana besar yang melanda Sumbar pada 2025 menyebabkan kerugian sekitar Rp33,6 triliun, sementara kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp21,44 triliun. Untuk mendukung percepatan pemulihan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,6 triliun bagi Sumbar, dengan Rp539,4 miliar di antaranya dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi dan sisanya kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Sekitar 76,9 persen dari tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan sisanya dialokasikan bagi sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, serta urusan pemerintahan lainnya. Namun hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran baru mencapai sekitar Rp204 miliar atau 7,8 persen. Karena itu, evaluasi bersama pemerintah pusat dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
"Kami terus bersinergi dengan Kemendagri dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi ruang diskusi yang membangun serta menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, percepatan realisasi anggaran masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari inventarisasi data kerusakan yang membutuhkan waktu karena harus dilakukan secara rinci dan aktual, penyesuaian APBD, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, beberapa daerah juga kembali mengalami bencana sehingga turut memengaruhi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Inventarisasi data kerusakan harus dilakukan secara rinci dan aktual. Di sisi lain, ada penyesuaian APBD, proses pengadaan barang dan jasa, serta dinamika penetapan prioritas penanganan. Terlebih, beberapa daerah kembali dilanda bencana sehingga kami tentu menghadapi tantangan dalam melakukan percepatan. Sementara masyarakat berharap penanganan pascabencana dapat segera dirasakan," lanjut Mahyeldi.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan pemerintah pusat, Gubernur Mahyeldi juga menyerahkan surat permohonan penambahan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, meminta seluruh pemerintah daerah segera mengoptimalkan pemanfaatan tambahan TKD yang telah disalurkan. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran menjadi faktor penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target.
"Tambahan TKD sudah disalurkan ke seluruh kas daerah. Kami berharap pemerintah daerah dapat segera mengoptimalkan realisasinya. Tidak perlu menunggu perubahan APBD apabila ketentuannya telah memungkinkan, dan progres penggunaan anggaran juga perlu terus dilaporkan," ujar Horas. (kmf)
