PADANG - Masalah stunting merupakan masalah prioritas pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang harus dituntaskan, untuk itu dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting.
Hal ini diungkapkan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setdako Padang, Edi Hasymi dalam rapat koordinasi optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam menekan angka stunting di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (5/11).
Edi mengingatkan bahwa data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, angka stunting Kota Padang meningkat dari 19,5 persen di tahun 2022 menjadi 24,2 persen di tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 4,7 persen.
"Walau angka ini sangat berbeda jauh dari data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kota Padang, dimana pada bulan September 2024, angka stunting sudah turun ke angka 2,53 persen (1.463 balita stunting)," terang Edi.
Ia menambahkan, adanya jaminan bahwa semua target sasaran prioritas program, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, ibu pasca salin dan anak usia 0-59 bulan dapat mengakses dan memanfaatkan sejumlah layanan gizi prioritas secara lengkap dan optimal. Adapun layanan gizi yang diprioritaskan menyasar baik pada penyebab langsung (intervensi gizi spesifik) maupun penyebab tak langsung (intervensi gizi sensitif) dari masalah stunting.
"Dalam mendorong percepatan penurunan stunting di daerah, pemerintah pusat menjadikan upaya penurunan stunting ini menyebabkan daerah bisa mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat adapun indikator yang dijadikan ukuran adalah pencapaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan cakupan calon pengantin (catin) mendapatkan pendampingan melalui aplikasi elsimil oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK),"ujar dia.
Edi menekankan agar ke depannya bisa lebih maksimal dan koordinasi secara intensif terus dilakukan dalam upaya menurunkan angka stunting.
"Mulai dari peningkatan jumlah kunjungan ke posyandu, pemeriksaan catin di puskesmas, bimbingan pernikahan di KUA dan memastikan calon pengantin sudah mengunduh aplikasi elsimil dan mengisi hasil pemeriksaan kesehatan di puskesmas dalam elsimil, sehingga nantinya bisa didampingi oleh tim pendamping keluarga (TPK)," ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Eri Sendjaya mengungkapkan bahwa rapat koordinasi optimalisasi peran TPPS tersebut dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penurunan angka stunting.
"Agar mendapatkan target dan visi yang jelas dalam rangka optimalisasi tugas TPPS dalam penurunan angka stunting,"tutupnya (dkf)
