Faktual dan Berintegritas


PADANG, SWAPENA -- Memanfaatkan reses perorangan, Wakil Ketua DPRD Sumbar, H. Suwirpen Suib bagi-bagi sembako murah di Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sabtu (22/10). Hal itu dilakukan dalam rangka membantu masyarakat yang saat ini tengah terhimpit harga-harga sembako yang tinggi.

Sembako yang dibagikan itu terdiri dari beras 5 kg,telor 30 butir, gula pasir 3 kg dan minyak goreng kemasan 2 liter. Jumlah sebanyak itu hanya dibayar Rp89.000. "Jika dikalkulasikan paket itu seharga Rp185.000 dan dibayar masyarakat  hanya Rp89.000," kata H. Suwirpen kepada swapena.com, pagi ini.

Dijelaskan, sembako murah itu, 50 persen dibantu dengan dana pokir. "Khusus untuk 250 kepala keluarga (KK)  warga Perumnas Belimbing dapat lagi diskon Rp14.000 dari dana pribadi saya, sehingga warga hanya membayar Rp75.000" sambung Suwirpen.

Menurut dia, pembagian sembako murah tersebut didasari jeritan masyarakat makin menderita akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini. Karenanya bantuan tersebut difokuskan kepada masyarakat kurang mampu. "Kita bagikan untuk 550 KK, tapi khusus di Perumnas Belimbing 250 KK," ujar Suwirpen yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Solok Saiyo Sakato (S3) Sumatera Barat itu.

Mengawali pembagian sembako murah itu, Suwirpen Suib berpesan kepada masyarakat hadir agar senantiasa menjaga kekompakan  dan lingkungan. "Mari biasakan  hidup sehat," imbaunya.


Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga agar mewaspadai kasus gagal ginjal pada anak-anak. Sebab, risiko kematian akibat kasus dimaksud sabgat tinggi. "Dari 241 kasus hingga sekarang, 133 anak meninggal dunia," sebut Suwirpen.

Untuk itu ia minta masyarakat mengenali ciri cirinya gagal ginjal akut pada anak tersebut, antara lain tidak buang air buang air kecil dan besar sampai 8 jam. Atau buang berwarna cokelat dan sebagainya. 

Ia juga mengingatkan agar tidak memberikan obat sirop yang dilarang pemerintah kepada anak yang demam atau batuk. "Tolong cermati jenis obat sirop yang telah dilarang pemerintah," tutup Suwirpen. (sp)

 
Top