Faktual dan Berintegritas

Nurnas 

PADANG  SWAPENA -- Politisi Demokrat H.M Nurnas geram melihat sisa anggaran dalam APBD Sumbar 2022 mencapai Rp1,3 triliun. Padahal waktu efektif tinggal sekitar seminggu lagi untuk merealisasikannya. 

Ini akan mencatatkan sejarah di Pemprov Sumbar, Silpa terbesar. "Data yang kita dapatkan per 14 Desember 2022, dari Rp6,639 triliun total APBD Sumbar 2022 yang mampu dibelanjakan baru Rp5,241 triliun. Dan belum direalisasikan mencapai Rp1,397 triliun. Ini angka sangat besar," kata anggota DPRD Sumbar ini sebagaimana diwartakan Harian  Singgalang, Jumat (17/12).

Menurut dia, dengan realita itu, ia menyebut Gubernur Sumbar tidak belajar dari tahun sebelumnya dan tidak menjadikan bahan evaluasi kegagalan 2021. Silpa APBD Sumbar 2021 mencapai Rp483 miliar  dan selama 10 tahun terakhir, angka Rp483 miliar adalah Silpa terbesar.

Melihat besaran sisa anggaran dan dikaitkan waktu pelaksanaan yang kasip- sekitar 10 hari-, Nurnas memperkirakan Silpa APBD Sumbar 2022 memecahkan rekor APBD 2021.

"Apa kata masyarakat Sumbar nanti, di saat sangat butuh stimulan dan program untuk mendongkrak ekonomi mereka," ujar Nurnas.

Dia menyebut fakta itu, membuktikan kurang pekanya Gubernur. Pada tahun 2011 sampai 2014 prosentase serapan sampai ke angka lebih dari 95 %. Tahun ini, di semester I saja baru terealisasi di angka 24-26 persen. Harusnya Gubernur serius dan tegas mengevaluasi untuk menggenjot OPD. OPD yang tak becus, mesti diberi warning.

"Dulu jika OPD tidak mampu merealisasikan di atas 95 % Gubernur Sumbar saat dijabat Irwan Prayitno marah-marah. Sebab disadari dalam APBD itu ada program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya, dulu hanya 2 atau 4 OPD saja yg serapan anggaran di bawah 90 %. Sekarang? Adem-adem saja," terang Nurnas yang digelari 'Sang Kamus Berjalan'.

Nurnas menjelaskan tahun ini banyak kegiatan di Dinas Bima Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCK&TR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA&BK), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dan Dinas Pendidikan yang tidak dapat diselesaikan.

"Ada apa ini, perlu ditelusuri. Tapi kita tunggu nanti setelah 25 Desember, berapa serapan APBD 2022," tambahnya. (fn)

 
Top