JAKARTA -- Saat ini terdapat lebih dari 26,6 juta warga yang tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pembangunan 3 juta rumah bukan hanya realistis, tapi juga mendesak.
Kompleksitas pembiayaan dan akses masyarakat terhadap kredit perumahan dinilai menjadi tantangan utama dalam mempercepat program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendorong pemerintah menyusun regulasi yang lebih inklusif serta menyederhanakan proses pengadaan tanah untuk menuntaskan program prioritas nasional itu.
“Kita perlu konektor kebijakan yang bisa digunakan lintas sektor agar program ini tidak terhambat. Standarisasi dan spesifikasi teknis masih menjadi tantangan,” katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Program 3 Juta Rumah Wujud Nyata Pemerintah dalam Menjawab Kebutuhan Dasar Rakyat” di Ruang PPID Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).
Menurut Huda, program ini bukan sekadar solusi atas backlog atau ketertinggalan pembangunan perumahan, melainkan juga motor penggerak ekonomi rakyat. Ia menegaskan, dengan konsistensi, target 9,6 juta rumah dalam satu periode pemerintahan sangat mungkin tercapai.
“Bahkan dengan tambahan 2–3 juta unit selama lima tahun, kita bisa menembus angka 12 juta rumah,” katanya.
Saat ini terdapat lebih dari 26,6 juta warga yang tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pembangunan 3 juta rumah bukan hanya realistis, tapi juga mendesak. "Ini peristiwa luar biasa yang harus kita dorong bersama,” ujarnya. (ry)
