PERTAMINA beberapa hari lalu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Kenaikannya sangat ekstrem, yakni rata-rata Rp3.950/liter. Pertamax yang semula Rp12.300/liter kini harus dibeli konsumen Rp16.250 hingga Rp17.000/liter. Beda daerah, beda pula harganya. Di Sumatera Barat misalnya, harga Pertamax ditetapkan Rp17.000/liter.
Kenaikan harga BBM di Indonesia sudah berkali-kali dilakukan. Apalagi terhadap BBM nonsubsidi, bisa dilakukan kapan saja. Katanya, BBM nonsubsidi adalah BBM-nya orang kaya yang diyakini tidak berpengaruh terhadap denyut perekonomian masyarakat secara umum.
Apa iya, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berpengaruh terhadap perekonomian, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah? Agaknya terlalu dini jika itu kesimpulannya. Perlu ada survei ke tengah masyarakat.
Percaya atau tidak, saat ini begitu banyak perekonomian masyarakat yang turun. Banyak usaha yang gulung tikar, toko-toko dan ruko-ruko banyak tidak lagi beroperasi, lalu ditempel merek ‘dijual’. Kenapa? Bisa jadi karena memang pemiliknya jatuh bangkrut, kredit di bank macet dan tidak terbayar atau bisa juga daya beli masyarakat yang sudah ambruk. Ini juga perlu dilakukan penelitian atau survei.
Lalu dengan kenaikan harga BBM yang ‘gila-gilaan’ itu apa akan berdampak lagi pada perekonomian? Jawabnya iya. Kenapa?
Lihatlah di berbagai SPBU, antrean BBM bersubsidi jenis Pertalite begitu mengular pasca kenaikan Pertamax. Sebab, dengan harga Rp16.250 hingga Rp17.000 membuat kantong masyarakat terkuras. Akibatnya pemilik kendaraan rela antre berlama-lama di tempat pengisian Pertalite.
Dengan begitu ramainya antrean di tempat pengisian Pertalite, otomatis BBM bersubsidi itu cepat habis. Masyarakat yang butuh untuk berjualan keliling misalnya terpaksa memutar ke tempat pengisian BBM Pertamax. Apa ini tidak menambah kemiskinan namanya?
Itu baru Pertalite yang habis atau kosong di SPBU. Selama ini BBM jenis Bio Solar telah terlebih dahulu susah mendapatkannya, sehingga antrean kendaraan diesel di setiap SPBU sangat panjang, bahkan ada supir truk yang rela ‘menginap’ di SPBU dengan konsekuensi pengeluaran bertambah seperti makan, minum, rokok dan lain sebagainya.
Yang paling parah, jika suatu saat nasib Pertalite sama dengan Premium. Ia dihapuskan lantaran subsidi untuk itu sangat berat dan membebani anggaran negara. Jika itu terjadi, maka harga-harga kebutuhan hidup akan meroket, muaranya akan terjadi ‘tsunami’ kemiskinan. Jangankan yang sudah miskin, yang ekonomi menengah pun ikut jadi miskin.
Oleh karena itu, saatnya wakil-wakil rakyat bersuara untuk kepentingan rakyat. Jangan mudah mengikuti kemauan eksekutif atau penguasa. Ingat, kalian adalah wakil rakyat, bukan wakil pemerintah. Atau kalian bersepakat untuk memiskinkan masyarakat? Mudah-mudahan nurani para wakil rakyat masih normal, sehingga mau berjibaku memperjuangkan rakyat. Semoga! (Sawir Pribadi)
