FWA ASN Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhvvUJYKBjgALCpsPEkI0eup-nIlOnFPG459nYy9D3YU9-OUQHxbI8iTx3UwSCsVle-8X0xUt56M39QcQMeIDt_p2jXANIeQrgUerKTqCQlEj5v1vHikqWQeqerojaSOkJ4DL8ebK5dxLiPCwEyJJzUtZlpGmiHJ-b2EnC0ygLtqdXnxfyBd3SJxsp_Yfs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhvvUJYKBjgALCpsPEkI0eup-nIlOnFPG459nYy9D3YU9-OUQHxbI8iTx3UwSCsVle-8X0xUt56M39QcQMeIDt_p2jXANIeQrgUerKTqCQlEj5v1vHikqWQeqerojaSOkJ4DL8ebK5dxLiPCwEyJJzUtZlpGmiHJ-b2EnC0ygLtqdXnxfyBd3SJxsp_Yfs" width="400"> </a> </div><br></div><div>JAKARTA – Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden No. 21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN mengatur bahwa ASN dapat melaksanakan tugas secara fleksibel, baik dari sisi lokasi maupun waktu. Menindaklanjuti amanat ini, terbitlah Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah.</div><div><br></div><div>Dikutip dari website Kementerian PANRB, peraturan ini menjadi pedoman teknis untuk mempermudah instansi pemerintah dalam menerapkan fleksibilitas kerja secara terukur, berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.</div><div><br></div><div>Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (30/6).</div><div><br></div><div>“Fleksibilitas kerja bersifat opsional, bukan kewajiban. Fleksibilitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kesiapan dalam teknologi informasi," jelas Menteri Rini.</div><div><br></div><div>Rini menguraikan penyusunan peraturan ini telah melalui proses yang panjang, termasuk survei dan uji coba di beberapa instansi, serta diskusi lintas kementerian. Pada studi yang pernah dilakukan pakar pada 2020, menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja membantu meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan stres, dan berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi.</div><div><br></div><div>Sebelum Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025 terbit, fleksibilitas kerja ASN telah diterapkan dalam kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, arus mudik, dan kegiatan kenegaraan. Pasca pandemi, fleksibilitas kerja ASN tetap diterapkan di berbagai instansi seperti Kemenkeu, Bappenas, dan pemerintah daerah dengan skema WFO, WFH, co-working space, dan shift kerja. Pelayanan publik tetap berjalan, terutama pada unit layanan 24/7 seperti rumah sakit dan pemadam kebakaran.</div><div><br></div><div>“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan dengan efektif sesuai kriteria, pengawasan, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sesuai,” tuturnya.</div><div><br></div><div>Fleksibilitas Kerja mencakup Fleksibilitas Lokasi Kerja dan/atau Fleksibilitas Kerja secara waktu. Penerapannya tidak bisa diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai begitu saja, melainkan harus memenuhi kriteria yang jelas dan tegas.</div><div><br></div><div>Fleksibilitas Kerja tidak berarti memberikan “kelonggaran” disiplin ASN untuk bekerja lebih santai. Pengawasan serta penilaian ketat dan terukur dilakukan bagi pegawai yang melakukan fleksibilitas kerja. “Karena itu, peran pimpinan dan dukungan teknologi informasi menjadi kunci agar pelaksanaan berjalan efektif dan terukur,” tutur Rini.</div><div><br></div><div>Tujuan fleksibilitas kerja yang utama adalah meningkatkan kinerja organisasi dan individu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Karena itu, Kementerian PANRB terus memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik, akuntabilitas instansi, dan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari penilaian reformasi birokrasi.</div><div><br></div><div>Selain terkait fleksibilitas kerja ASN, dalam Raker dan RDP dengan Komisi II DPR RI Menteri PANRB juga memaparkan terkait kebijakan pengadaan CASN serta pola karier ASN. “Kami percaya sinergi dan kemitraan antara Kementerian PANRB, BKN, LAN dan Komisi II DPR RI merupakan kunci penting dalam memastikan kebijakan pengelolaan ASN dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis sistem merit,” imbuh Rini.</div><div><br></div><div>Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendukung fleksibilitas kerja ASN melalui kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun FWA ASN harus dilakukan dengan syarat penerapannya tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan disertai mekanisme monitoring kinerja yang terukur. (*)</div>

FWA ASN Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

JAKARTA – Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden No. 21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja AS...

Baca »

Besok, RSUP M. Djamil Laksanakan Simulasi Bencana

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDAKWToqb93mR43ZsA9KaKAGDgmPgB1SXEkGBJEdtTgXz39gAbevU_UxIowo3ak2-aaHfRpcHTa8rjeemD3R_pAr60hUMvz9xNzIlCbFbNRxJoxAcFgWkEKR8amC8Sk2Y7wi6RWY-X0LpRkHuJfzge3Fi5ETq3QUG7CjLsfXAA0eOBX8jdb9pr2bdG2G4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDAKWToqb93mR43ZsA9KaKAGDgmPgB1SXEkGBJEdtTgXz39gAbevU_UxIowo3ak2-aaHfRpcHTa8rjeemD3R_pAr60hUMvz9xNzIlCbFbNRxJoxAcFgWkEKR8amC8Sk2Y7wi6RWY-X0LpRkHuJfzge3Fi5ETq3QUG7CjLsfXAA0eOBX8jdb9pr2bdG2G4" width="400"> </a> </div><br></div><div>PADANG – Rumah sakit rujukan yang melayani pasien dari berbagai daerah, termasuk luar Sumatera Barat ini akan menggelar simulasi penanggulangan bencana. Kegiatan simulasi dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli 2025 besok. </div><div><br></div><div>Langkah ini dinilai penting, mengingat isu megathrust yang terus berkembang menuntut kesiapan rumah sakit dalam menyelamatkan nyawa pasien, tidak hanya dari Sumbar, tetapi juga dari daerah lain.</div><div><br></div><div>"Sumbar merupakan etalase bencana. Pentingnya mitigasi dan edukasi tak bisa diabaikan. Kota Padang sangat rawan terhadap gempa dan tsunami. Isu megathrust harus menjadi perhatian kita bersama," kata Direktur Utama RSUP M. Djamil, dr. Dovy Djanas saat sosialisasi drill simulasi bencana di Aula Lantai 4 Poli Rawat Jalan, Senin (30/6/2025).</div><div><br></div><div>Menanggapi kondisi tersebut, RSUP M. Djamil berupaya meningkatkan kesiapsiagaan civitas hospitalia melalui kegiatan evakuasi yang rutin dilakukan minimal sekali dalam setahun. Rumah sakit ini juga telah menyiapkan jalur evakuasi dan edukasi kebencanaan.</div><div><br></div><div>"Kita berharap seluruh civitas ikut berperan aktif dalam simulasi dan siap menghadapi kemungkinan terburuk saat terjadi bencana,"ujarnya.</div><div><br></div><div>Simulasi serupa terakhir kali dilakukan pada tahun 2019. Kegiatan ini menjadi ajang untuk memastikan setiap unit memahami peran dan tanggung jawabnya, sekaligus menguji kesiapan rumah sakit dalam menghadapi situasi darurat.</div><div><br></div><div>Direktur Medis dan Keperawatan RSUP M. Djamil, dr. Bestari Jaka Budiman menegaskan, sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Sumatera bagian tengah dan barat, RSUP M. Djamil memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi gawat darurat.</div><div><br></div><div>Letak geografis Kota Padang yang berada di zona rawan gempa dan tsunami menjadikan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai aspek yang sangat krusial. Rumah sakit dituntut memiliki sistem tanggap darurat yang handal, terstruktur, dan teruji.</div><div><br></div><div>"Dalam kondisi bencana, rumah sakit akan menjadi titik akhir dalam penanganan korban. Oleh karena itu, kesiapan sangat diperlukan agar tidak terjadi kekacauan yang dapat mengganggu penanganan pasien," jelasnya.</div><div><br></div><div>Simulasi akan mencakup dua skenario, yakni saat kondisi darurat terjadi dan pasca bencana. Kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap efektivitas SOP yang telah disusun, apakah sesuai dengan kondisi lapangan.</div><div><br></div><div>Ketua Komite Keselamatan Kerja RSUP M. Djamil, Katherina Welong menjelaskan, simulasi akan melibatkan 620 personel dan disaksikan oleh 27 rumah sakit lain. Lokasi titik kumpul saat simulasi  tersebar di beberapa gedung, antara lain IRJ lantai 3 dan 4, Gedung COT lantai 3 (depan Bangsal THT Mata dan IBS), Gedung IPS Nonmedik lantai 3, Gedung IPD lantai 3, dan Gedung IKA lantai 3.</div><div><br></div><div>Skenario simulasi akan dilakukan pada 2 Juli 2025, pukul 09.00 WIB,  dengan kekuatan gempa 7,9 SR, berpusat di koordinat 1°23 LS dan 98°54 BT atau 80 km barat Kota Padang, dengan kedalaman 10 km dan berpotensi tsunami. (dkf)</div>

Besok, RSUP M. Djamil Laksanakan Simulasi Bencana

PADANG – Rumah sakit rujukan yang melayani pasien dari berbagai daerah, termasuk luar Sumatera Barat ini akan menggelar simulasi...

Baca »

17.154 Orang Lulus Seleksi PPPK Kemenag Tahap II, Lihat Langkah Berikutnya!

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmgeaRnMApjaCSEd6ZmtkGCjuU_2VFQ_SXwkgOdpKj8pQBAv4JJz0nOk2KhbbsKXefPxFfqIR-QyROsfTxfaHnn6PcIj_e5P39mB4B2s9Qj9YtRibLSEMdelcfJQ3xfgt1ZY6k0cU4OKSWdAeeNo8JbIlOFpt5w_e5-50ysI_dqpni_h0dNdW_buTCTYg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Kamaruddin Amin </span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: x-small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmgeaRnMApjaCSEd6ZmtkGCjuU_2VFQ_SXwkgOdpKj8pQBAv4JJz0nOk2KhbbsKXefPxFfqIR-QyROsfTxfaHnn6PcIj_e5P39mB4B2s9Qj9YtRibLSEMdelcfJQ3xfgt1ZY6k0cU4OKSWdAeeNo8JbIlOFpt5w_e5-50ysI_dqpni_h0dNdW_buTCTYg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a> </span></div><br /></div><div>JAKARTA -- Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil akhir seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di Kementerian Agama tahun anggaran 2024. Lebih 17 ribu pelamar dinyatakan lulus setelah melalui serangkaian tahapan seleksi.</div><div>Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin yang juga Ketua Panitia Seleksi mengatakan ada dua kategori peserta PPPK bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di Kementerian Agama 2024, yaitu: peserta tenaga kesehatan (nakes) dan peserta teknis. Ada 189 peserta nakes dan yang lulus 145 pelamar. Sementera untuk peserta teknis, ada 21.469 pelamar dan lulus 17.009 orang.</div><div>“Dari 21.658 peserta, hari ini kita umumkan 17.154 orang lulus seleksi PPPK, terdiri atas 17.009 peserta teknis dan 145 peserta nakes,” terang Kamaruddin Amin di Jakarta, Senin (30/6).</div><div>Sebagaimana dikutip  dari website  Kemenag RI, Sekjen Kemenag meminta peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id. Proses upload berita bisa dilakukan dari 1 - 31 Juli 2025.</div><div>“Proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan,” tegas Kamaruddin Amin.</div><div>“Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta,” sambungnya. (*)</div>

17.154 Orang Lulus Seleksi PPPK Kemenag Tahap II, Lihat Langkah Berikutnya!

Kamaruddin Amin  JAKARTA -- Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil akhir seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perja...

Baca »