PEMERINTAH saat ini sedang menjalankan program koperasi desa/kelurahan. Ini adalah salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut disambut antusias oleh masyarakat dan pemerintahan desa, khusus di Sumatera Barat pemerintahan nagari. Sebab Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat masing-masing nagari.
Bertolak dari maksud dan tujuan program pemerintah tersebut, tentulah pendiriannya tidak bisa sebatas berdiri saja, berkoperasi orang berkoperasi pula kita. Tidak demikian konsepnya. Dalam hal ini dibutuhkan sumber daya manusia yang mengerti dan memahami bidangnya. Jika tidak, maka Kopdes Merah Putih tidak akan maju, bahkan sebaliknya, hisa seperti orang sakit paru-paru. Jalan sebentar, langsung sesak napas.
Kita ingat tiap nagari di Sumatera Barat memiliki Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) atau secara nasional Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Diyakini, tidak semua nagari Bumnag-nya maju. Bahkan ada yang bagai kerakap tumbuh di atas batu. Hidup segan, mati tak mau atau bahkan ada yang hanya tinggal nama.
Kita tentu tidak ingin Kopdes Merah Putih nantinya bernasib sama dengan itu. Karenanya perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang benar-benar mengerti dan punya kehati-hatian yang tinggi. Ingat, pendirian Kopdes dimaksud dengan mempertaruhkan dana desa.
Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagaimana diberitakan media ini kemarin, bahwa dana desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi jaminan dalam pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih. Jaminan dana desa itu untuk menjaga kehati-hatian perbankan dalam ikut membangun perekonomian di desa. Sebab, tidak semua desa sudah terampil atau memiliki kapasitas dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Namanya jaminan, bisa saja nantinya dana desa suatu desa/nagari terancam jika Kopdes Merah Putih-nya bermasalah atau tidak mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Karena itu, Kopdes tidak bisa dilola setengah hati, melainkan harus serius dan profesional.
Mudah-mudahan saja semua Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk, melibatkan sumber daya manusia yang menguasai bidangnya. Jangan ada orang-orang titipan, apalagi nepotisme, agar nanti kondisinya tidak seperti orang sakit paru-paru.
Terkait itu, semua pihak perlu mengawasi jalannya Kopdes di masing-masing desa/kelurahan/nagari, agar nasibnya tidak miris nantinya. Sekali lagi ingat, ini adalah uang negara yang sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Jangan ada di antara pengurus yang berurusan dengan hukum. (Sawir Pribadi)
