LEBIH 60 Sekolah Rakyat di Indonesia telah menjalankan aktivitas sejak 14 Juli 2025 yang dimulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Dari jumlah sebanyak itu, ada tiga sekolah berada di Sumatera Barat, masing-masing dua di Kota Padang dan satu di Kabupaten Solok.
Masyarakat Sumbar tentu patut bangga dan bersyukur atas tiga Sekolah Rakyat tersebut. Bayangkan dari 63 sekolah yang mulai menjalankan aktivitas belajar mengajar di tahun Pelajaran 2025/2026 ini, Sumbar termasuk di dalamnya.
Tiga Sekolah Rakyat itu, menerima 250 siswa, masing-masing 200 untuk tingkat SMP dan 50 siswa untuk tingkat SMA. Dari tiga sekolah itu, dua di antaranya adalah tingkat SMP, yakni pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Padang dan Balai Latihan Kerja (BLK) Lubuk Selasih, Kabupaten Solok. Sedangkan tingkat SMA berada di Universitas Negeri Padang (UNP).
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan dari Pemerintahan Prabowo Subianto. Ini adalah solusi besar bagi anak-anak keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi: SMP dan SMA.
Kita tentu sangat mendukung program ini. Ternyata pemerintah saat ini lebih memikirkan Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di samping pembangunan infrastruktur atau fisik tentunya.
Tanpa menutup mata, selama ini banyak anak-anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar lantaran tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah. Ketidakadaan biaya adalah alasan yang masuk akal. Ketika orangtua dihadapkan pada pilihan keberlangsungan hidup atau keberlangsungan pendidikan, akan lebih banyak memilih untuk kelanjutan hidup. Bagaimana mau sekolah, sementara ada sekian jiwa yang tidak bisa makan lantaran memang tidak ada yang akan dimakan.
Sekarang alasan seperti itu tidak boleh ada lagi. Sebab, pemerintah telah mengaplikasikan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Oleh karena itu, para orang tua tidak punya alasan lagi untuk tidak melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Sebab, Sekolah Rakyat sudah menjadi solusi besar terhadap persoalan ini. Bayangkan Kementerian Sosial menganggarkan Rp 48 juta bagi setiap anak di Sekolah Rakyat tersebut yang kegunaannya untuk mencukupi berbagai kebutuhan dalam mendukung pembelajaran.
Selanjutnya, karena anak-anak miskin tersebar di setiap kabupaten/kota, kita berharap tahun-tahun berikutnya pemerintah mengadakan Sekolah Rakyat di tiap kabupaten/kota dimaksud. Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu untuk membangunnya.
Lebih dari itu, orang-orang kaya sudah saatnya mencurahkan perhatian kepada anak-anak miskin dengan ikut membangun Sekolah Rakyat. Ingat negeri ini akan maju, apabila semua pihak ikut terlibat membangunnya. (Sawir Pribadi)
