PADANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy, memimpin rapat evaluasi penanggulangan bencana secara hybrid di Posko Terpadu Provinsi Sumbar, Padang, Senin (15/12). Dalam rapat tersebut, Wagub mendesak perbaikan data yang akurat dari pemerintah kabupaten/kota yang terdampak untuk memastikan kebijakan penanggulangan bencana selanjutnya dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Wagub menekankan bahwa beberapa data krusial yang memerlukan percepatan penanganan meliputi hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), data sekolah yang terdampak, dan lahan pertanian.
"Kita perlu reaktivasi yang cepat. Lahan pertanian, sumber ekonomi masyarakat sudah lama lumpuh, perlu bangkit segera," tegas Wagub.
Seretaris Daerah Provinsi Sumbar selaku moderator rapat juga mengingatkan agar seluruh pihak terus meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan di wilayah Sumbar masih tinggi.
Beberapa rangkuman perkembangan penanganan bencana di beberapa daerah, diantaranya di Kabupaten Agam telah diusulkan Huntara untuk 547 Kepala Keluarga (KK) dengan lokasi yang sudah disiapkan di Palembayan dan Tanjung Raya.
Dari Kabupaten Tanah Datar tercatat sekitar 60 orang pengungsi menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sedangkan untuk Huntara telah diusulkan pembangunan untuk 552 KK.
Kabupaten Limapuluh Kota, sebanyak 655 jiwa masih mengungsi. Lahan seluas 6,5 hektare telah disiapkan untuk Huntara.
Sementara itu, Kota Padang Panjang sudah memasuki masa transisi pemulihan. Masyarakat terdampak telah dipindahkan ke hunian sementara berupa rumah kontrakan.
Kota Solok, masa tanggap darurat telah berakhir, dan masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti semula, namun masih terkendala air minum akibat hanyutnya intake PDAM.
Wagub Vasko Ruseimy berharap agar sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat diperkuat untuk memastikan pemulihan pasca-bencana dapat berjalan cepat dan masyarakat dapat segera bangkit dari dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan. (kmf)
