PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan memasuki tahap pemulihan pascabencana. Pemerintah memprioritaskan percepatan pendataan kerusakan, kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan fokus pemulihan mencakup penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara sebelum masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menyeluruh.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian tuntas paling lambat 28 Desember 2025 agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan awal 2026,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy memimpin Forum Group Discussion bersama Forkopimda dan Sekretaris Utama BNPB di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12).
Forum tersebut diikuti bupati dan wali kota daerah terdampak secara daring. Forum menjadi sarana evaluasi menyeluruh penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera Barat.
Mahyeldi menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas meski status tanggap darurat berakhir. Pemerintah juga fokus pada trauma healing, pendampingan psikososial, stabilitas daerah, serta percepatan validasi data Jitupasna sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada relawan, perantau, organisasi sosial, serta lembaga kemanusiaan yang terlibat aktif membantu masyarakat terdampak.
“Relawan hadir dengan pengorbanan besar. Mereka meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi kemanusiaan. Nilai gotong royong terus hidup di masyarakat kita,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi meminta bupati dan wali kota menyusun data kerusakan secara lengkap, akurat, serta terverifikasi sebagai dasar penyusunan R3P. Ia menegaskan ego sektoral tidak boleh menghambat percepatan pemulihan.
Sekretaris Utama BNPB Rustian menilai penyusunan R3P menjadi tahapan krusial pemulihan sosial, ekonomi, serta infrastruktur wilayah terdampak.
“Data akurat menjadi kunci utama. Tanpa data kuat, perencanaan tidak tepat sasaran dan pemulihan berjalan lambat,” ujar Rustian.
Wakapolda Sumatera Barat Solihin menyampaikan proses pencarian dan identifikasi korban masih berlangsung. Hingga kini, 28 jenazah belum teridentifikasi dan menjalani pengujian lanjutan di Jakarta.
“Pencarian dan identifikasi terus kami lanjutkan bersama seluruh pihak terkait,” ujar Solihin.
Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, serta Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan data sementara dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, korban meninggal dunia tercatat 260 orang, korban hilang 72 orang, korban luka 382 orang, serta total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa. (ys)
