JATINANGOR -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menerima penghargaan tertinggi Kartika Pamong Praja Madya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tanda kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor IPDN, Halilul Khairi, di Lapangan Parade dan Upacara Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (5/8).
Penganugerahan ini diberikan atas dedikasi dan kepedulian Mahyeldi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pemerintahan. Gubernur Sumbar dinilai berhasil memberdayakan para alumni IPDN, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta melahirkan berbagai inovasi publik—mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengendalian inflasi yang berdampak positif bagi masyarakat.
Penganugerahan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta IPDN, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.1.12.8-295 Tahun 2026.
Di hadapan ratusan praja dan pegawai IPDN, Gubernur Mahyeldi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan IPDN atas apresiasi tersebut. Menurutnya, penghargaan ini bukan semata-mata capaian pribadi seorang gubernur, melainkan buah kolaborasi seluruh aparatur di Sumbar.
"Penghargaan ini adalah sebuah kehormatan yang sangat bermakna. Namun, ini bukan hasil kerja Gubernur sendiri, melainkan dedikasi, kerja keras, dan kolaborasi seluruh aparatur pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota," ujar pria yang akrab disapa Buya tersebut.
Mahyeldi menekankan bahwa seorang aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh sekadar memahami peraturan, melainkan harus mampu menerjemahkannya menjadi kebijakan yang membawa manfaat nyata. ASN dituntut memiliki inisiatif serta kepekaan tinggi dalam membaca dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
Kepada para praja yang akan menjadi pilar pamong praja di masa depan, Mahyeldi juga menitipkan pesan mendalam mengenai hakikat seragam yang mereka kenakan.
"Seragam yang Saudara kenakan bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan ada tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik institusi, menjunjung etika pemerintahan, dan siap menjadi pelayan masyarakat. Saat bertugas di daerah, jadilah aparatur yang mampu mendengar sebelum bicara, memahami sebelum memutuskan, serta melayani tanpa membeda-bedakan," tegasnya.
Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi mengapresiasi komitmen dan perhatian Gubernur Sumbar terhadap pembinaan para alumni IPDN. Menurutnya, hal itu terbukti dari banyaknya alumni yang dipercaya menduduki berbagai posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi juga menyerahkan hibah berupa dua unit bentor (becak motor) dan satu unit ambulans dari Pemprov Sumbar yang diterima secara simbolis oleh Rektor IPDN.
Turut mendampingi Gubernur dalam acara tersebut sejumlah pejabat jajaran Pemprov Sumbar dan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Pamong Praja (IKAPTK), di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmad Zakri, Ketua IKAPTK Prov. Sumbar Martias Wanto, Kepala DPMPTSP Luhur Budianda S.Y., serta Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman, bersama jajaran Kepala OPD alumni APDN/STPDN dari berbagai angkatan. (kmf)
