Iskan Qolba Lubis 

JAKARTA, Swapena - Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis berpendapat, seharusnya data masyarakat miskin atau kurang mampu berada sepenuhnya di Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan demikian, dalam penyaluran program bantuan sosial (Bansos) berdasarkan atas data yang dimiliki kementerian tersebut.

"Sebetulnya kalau kita lihat, dana bantuan sosial itu bukan hanya dikeluarkan oleh di kementerian sosial saja. Maka (kedepannya) kita berharap pusat data itu semuanya ada di kementerian sosial," kata Iskan dalam acara diskusi dialektika demokrasi secara virtual, Kamis (19/11).

Menurut dia, pemukhtahiran dan kepemilikan data ini menjadi sangat penting, sebab akan sangat berpengaruh pada mental masyarakat. “Maka Kementerian Sosial itu harus dilengkapi dengan data yang lengkap, jadi masyarakat umpamanya, dia dapat PKH (Program Keluarga Harapan), dia dapat bantuan lainnya, maka lama-lama dia jadi malas. Jadi Bansos itu ke depan itu bukan hanya Bansos, tetapi sifatnya darurat saja," tambahnya.

Maka dari itu, sambung Iskan, data Kemensos itu harus setiap hari update, kalau cuma sekali 6 bulan maka datanya akan ketinggalan. Dilihat dari kondisi saat ini saja, misalnya. Ada orang penerima PKH justru mereka yang berkebutuhan cukup.

"Tapi begitu kemarin ada suatu daerah membuat plang yang tertulis 'saya penerima PKH' itu, banyak masyarakat yang mundur, karena dia malu sendiri. Dan artinya masalah data ini memang suatu hal yang krusial dan ini tidak selesai dari dulu," papar politikus PKS itu.

"Kalau kita lihat di luar negeri itu, mereka mempunyai pusat data yang lengkap, dia tidak boleh di bawah satu sektor seperti BPS, dia ga boleh pegaruh oleh politik dan tiaphari dia mengubah data itu. Jadi kalau data itu terus di analisa," pungkas dia sembari mengakui dari dahulu persoalan data ini tidak pernah selesai. (ry)

 
Top