Arief Budiman. 

JAKARTA - Sebanyak lima daerah kabupaten/kota di Indonesia belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2020. Dari lima daerah tersebut, tiga di antaranya berada di Sumatera Barat.

Menurut Ketua KPU, Arief  Budiman, hingga Selasa (5/11) pukul 10.00, kelima daerah itu adalah Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara), Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan), Solok, Solok Selatan dan Tanah Datar (ketiganya di Sumatera Barat).

Lebih jauh Arief mengatakan, dari 265 daerah yang sudah menandatangani NPHD diajukan anggaran sebesar Rp11,7 triliun. Namun dari jumlah yang diajukan, hanya disetujui anggaran senilai Rp9,8 triliun.

"Sudah tanda tangan NPHD itu 265 daerah, dengan usulan yang diajukan oleh penyelenggara pemilu atau KPU sebesar Rp11,7 triliun. Disetujui dan sudah ditandatangani NPHD-nya itu sebanyak Rp9,8 triliun," kata Arief Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa siang tadi.

Sebagaimana diwartakan detikcom, lima daerah yang belum menandatangani NPHD mengusulkan total anggaran sebanyak Rp198,2 miliar. Dengan demikian, jumlah hibah yang belum disepakati senilai 1,66 persen dari total anggaran hibah yang sudah disepakati. "Nah sementara lima daerah yang belum menandatangani NPHD, total anggaran yang diusulkan itu Rp198,2 miliar," katanya. (dtc)

 
Top