Alwis 

PADANG  Swapena - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2021 pada DPRD Sumbar, Selasa (10/11). Total pendapatan dan belanja daerah diajukan sekitar  Rp6 triliun. Jumlah itu turun sekitar Rp1 triliun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp7 triliun lebih.

Sementara itu DPRD Sumbar soroti pengurangan alokasi belanja modal yang mencapai sekitar Rp400 miliar lebih dibanding KUA-PPAS yang telah disepakati sebagai pedoman RAPBD. RAPBD Berkurang dibanding tahun sebelumnya salah satunya karena dana transferan  dari pemerintah pusat yang masih sedikit jumlahnya sebagai dampak pula dari pandemi. Selain juga dikarenakan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) karena melemahnya perekonomian yang juga akibat pandemi.

Selain itu, juga untuk memastikan penanganan pandemi optimal.  Pemprov ajukan anggaran belanja tidak terduga senilai Rp84,8 miliar. Jumlah ini naik berpuluh kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp5 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Sumbar, Alwis saat rapat paripurna di DPRD, Selasa (10/11) memaparkan belanja tidak terduga yang sebesar senilai Rp84,8 miliar dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya yakni tahun 2020.

"Ini dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi seperti penanganan tanggap darurat dan pengeluaran yang mendesak dan harus dipenuhi pemerintah daerah," ujarnya. 

Hal ini, lanjut dia, juga untuk berjaga-jaga demi memaksimalkan penanganan pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhirnya.

Alwis mengatakan penyusunan APDB Tahun 2021 memang masih mempertimbangkan dampak dari pandemi. Salah satunya pula dalam mematok anggaran PAD. "Pengalokasian PAD kita dasarkan pada kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun akibat perlambatan ekonomi di Tahun 2020," ujarnya.

PAD diajukan sebesar Rp2,289 triliun, sementara dana dari pemerintah pusat (dana transferan) Rp4,1 triliun dan lain lain pendapatan yang sah Rp33 miliar. "Jadi total pendapatan daerah kita ajukan Rp6,47 triliun. Sementa belanja daerah Rp6,67 triliun," ujarnya.

Alwis mengatakan ada perubahan sistem penganggaran pada APBD Tahun 2021 yang juga dikarenakan pandemi. Pos anggaran bernama belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL) tidak ada. Anggaran dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Dia menjelaskan pos anggaran belanja operasi merupakan pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Diantarnaya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi dan bantan sosial. Total anggaran diajukan Rp5,109 triliun.

"Di dalamnya ada Rp2,2 triliun untuk belanja pegawai, Rp1,9 triliun untuk belanja barang jasa Rp886 miliar belanja hibah," ujarnya.

Kemudian pos anggaran belanja modal adalah alokasi untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Alokasi anggaran diajukan Rp576 miliar.

Belanja transfer yakni terdiri dari belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa diajukan Rp861,7 miliar dan belanja bantuan keuangan khusus (BKK) Rp40,3 miliar.

Kemudian ada pula pos anggaran pembiayaan yakni berupa penambahan penyertaan modal ke beberapa  BUMD, yakni Bank Nagari mendapatkan Rp15 miliar dan Jamkrida mendapatkan Rp5 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar mempertanyakan perbedaan alokasi anggaran untuk belanja modal dan belanja operasional yang berbeda dengan yang telah disepekati pada kebijakan umum anggaran-plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS). Pada KUPA-PPAS belanja operasional dianggarkan Rp4,6 di RAPBD RP5,01. Kemudian belanja modal di KUA-PPAS senilai Rp1,1 triliun berkurang menjadi Rp576,9 miliar.

"KUA-PPAS adalah acuan penyusunan RAPBD yang telah disepakati DPRD dan Pemprov. Meskipun ada peluang untuk menggesar namun seharusnya tidak boleh ada penguran yang sangat besar pada belanja modal apalagi mencapai hampir Rp400 miliar berkurang," ujarnya. (t2)

 
Top