PADANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bersama Pemerintah Kota resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa pengesahan ini merupakan perwujudan komitmen bersama untuk memastikan arah pembangunan Padang tetap terukur dan sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD 2026, Senin (24/11), yang turut dihadiri oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Muharlion menyebut bahwa seluruh fraksi di DPRD Kota Padang telah menyampaikan catatan dan rekomendasi konstruktif demi penyempurnaan struktur anggaran.
Ia menekankan bahwa proses pendapat akhir fraksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan tahapan krusial untuk menjamin setiap kebijakan dalam APBD memiliki arah yang jelas dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Pengesahan APBD 2026 ini adalah hasil kerja panjang bersama. DPRD memastikan anggaran yang disetujui benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas warga,” tegasnya.
Menghadapi penyesuaian anggaran secara nasional, DPRD dan Pemerintah Kota Padang menyusun strategi ketat dengan fokus pada efisiensi belanja dan efektivitas program. Muharlion menjelaskan bahwa dalam situasi pengetatan fiskal, kehati-hatian dalam menyusun skala prioritas sangat penting. Oleh karena itu, pembahasan APBD diarahkan pada sektor yang paling berdampak langsung dan paling dibutuhkan masyarakat.
Ketua DPRD tersebut secara spesifik menekankan bahwa fokus utama APBD Kota Padang 2026 akan diarahkan pada tiga sektor vital: peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan program keagamaan. Sektor-sektor ini, menurutnya, telah menjadi aspirasi dominan masyarakat dan harus dijaga agar tidak terdampak oleh penyempitan fiskal.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat tetap merasakan manfaat nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang menjadi karakter Pembangunan Padang,” katanya.
Muharlion juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh fraksi yang terlibat aktif dalam proses pembahasan anggaran. Ia memandang dinamika dan perbedaan pendapat yang terjadi adalah proses yang wajar dalam demokrasi, namun semua pihak pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
“Semua catatan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan anggaran. Ini bukti bahwa DPRD bekerja secara kolektif dan transparan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Padang atas sinergi yang kuat dalam pembahasan APBD 2026 ini. Ia menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kota untuk menjalankan program-program prioritas meskipun terdapat penyesuaian. Fadly Amran menyatakan bahwa Pemerintah akan terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif demi menjamin program unggulan tetap berjalan optimal.
Terkait dengan strategi fiskal, Muharlion menginformasikan bahwa penjadwalan ulang beberapa proyek infrastruktur merupakan keputusan strategis bersama. Langkah efisiensi ini diambil bukan berarti pemangkasan manfaat, melainkan pengaturan ulang agar program yang paling mendesak dan penting tetap berjalan optimal. “Jika ada pembangunan yang harus diundur ke 2027, itu adalah keputusan strategis untuk memastikan efektivitas penggunaan APBD 2026,” ucapnya.
Rapat Paripurna krusial ini ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan disahkannya APBD ini, Muharlion menegaskan bahwa DPRD Kota Padang akan menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih ketat untuk menjamin seluruh program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. (mbg)
