PADANG -- Musibah banjir yang terjadi di Kota Padang dalam beberapa waktu terakhir tidak saja soal meluapnya air karena tingginya intensitas hujan, tapi juga telah menimbulkan kerusakan karena kencangnya arus sungai yang ikut membawa gelondongan kayu besar.
Seperti terlihat di aliran Muaro Panjalinan, Kelurahan Bungo Pasang, Koto Tangah, terdapat banyak gelondongan kayu yang tersangkut di tiang jembatan rel KAI, selain juga beberapa diantaranya terdampar ke pinggir sungai.
Direktur Walhi Sumbar, Wengki Purwanto menilai musibah banjir yang terjadi bukan saja karena intensitas hujan yang tinggi, tapi ini akumulasi krisis lingkungan akibat ketidakadilan ruang dan kegagalan pengelolaan alam.
"Walhi Sumbar melihat pemerintah gagal mengidentifikasi bencana," katanya kepada wartawan, Jumat (28/11).
Menurut Wengki, bencana yang terjadi di Kota Padang dan kawasan lainnya di Sumbar merupakan bencana hidrometeorologi yang tidak hanya disebabkan oleh hujan yang turun beberapa hari, tetapi akumulasi krisis lingkungan yang terjadi selama sekitar 20 tahun terakhir.
Selain itu, Wengki menilai bahwa pemerintah di Sumbar tidak belajar dari bencana yang terjadi sebelumnya. Padahal, katanya, berdasarkan data kebencanaan Sumbar lima tahun terakhir, bencana yang paling sering terjadi ialah cuaca ekstrem, banjir, dan longsor.
WALHI Sumbar juga mendesak pemerintah untuk menanggapi secara serius data kebencanaan dengan melakukan mitigasi bencana.
"Di Sumbar ini terjadi degradasi dan deforestasi di daerah aliran sungai akibat tambang ilegal, dan alih fungsi hutan untuk lahan pertanian dan pembangunan akibat pembalakan hutan. Ini perlu diatasi oleh pemerintahan dan tak bisa dibiarkan begitu saja," katanya.
Dia juga menuturkan, dari analis WALHI Sumbar pada 2021 sampai 2024, setidaknya provinsi ini kehilangan 320 ribu hutan primer lembap.
"Secara keseluruhan, Sumbar kehilangan 740 ribu hutan tutupan pohon. Pada 2024 saja Sumbar kehilangan 32 ribu hutan," sebutnya.
Dengan kondisi ini, pihaknya pun mendesak pemerintah untuk memberikan tanggapan jangka panjang terhadap bencana hidrometeorologi ini.
"Pemerintah harus melakukan audit lingkungan hidup secara menyeluruh, baik yang legal maupun yang ilegal," kata Wengki.
Ditambahkan juga oleh staf Divisi Kajian, Kampanye, dan Monitoring WALHI Sumbar, Tommy Adam, bahwa bencana ekologis kali ini adalah hasil dari kegagalan pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA dan penyusunan kebijakan ruang.
Dia pun menilai Kota Padang juga menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah.
Menurut Tommy, hilangnya tutupan pohon di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu indikator kerentanan. Banyaknya tunggul kayu yang hanyut saat banjir menjadi bukti kerusakan kawasan hulu.
“Tunggul-tunggul kayu yang hanyut itu diduga kuat berasal dari aktivitas penebangan di kawasan hulu DAS. Ini adalah sinyal bahwa kerusakan lingkungan berlangsung masif,” jelasnya.
Tommy juga menilai kalau data, kajian risiko bencana, serta aturan tata ruang pun sebenarnya sudah lengkap. Tapi implementasi di tingkat pemerintah daerah yang masih sangat minim.
“Semua data terkait mitigasi bencana sudah ada, tapi yang menjadi persoalan adalah tidak adanya upaya serius untuk mengimplementasikan kajian risiko tersebut,” ujarnya. (wy)
