PASBAR -- Ratusan tenaga honorer mendatangi DPRD Pasaman Barat, Jumat (21/11). Mereka mencari kepastian, datang menuntut harapan besar, agar segera diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dengan mengenakan atribut seragam dinas masing-masing, massa terlihat berjalan tertib. Mereka membentangkan poster dan menyuarakan aspirasi melalui pengeras suara.
Aksi damai itu dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Dari Lapangan MTQ Padang Tujuh, para pegawai honorer menggelar long march menuju kantor DPRD Pasaman Barat. Sepanjang perjalanan, massa menyuarakan tuntutan agar mereka segera diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sebuah status yang menurut mereka lebih realistis di tengah kondisi aturan kepegawaian saat ini.
Setibanya di depan gedung DPRD, para peserta aksi dari berbagai organisasi perangkat daerah itu, langsung menggelar orasi. Dalam pernyataan sikapnya, mereka melayangkan tujuh tuntutan utama. Salah satunya, meminta kejelasan dan kepastian pengangkatan PPPK paruh waktu agar tidak menimbulkan ketidakpastian nasib bagi ribuan honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di daerah setempat.
Selain itu, massa mendesak DPRD Pasaman Barat untuk menunda rapat paripurna ketuk palu anggaran tahun 2026 sebelum status mereka difasilitasi dan mendapat kepastian dari Kementerian PAN RB. Mereka juga meminta DPRD menindaklanjuti kendala portal usulan non ASN yang hingga kini belum bisa diakses secara online untuk pendataan dan pengusulan.
Tuntutan lain yang ikut disuarakan adalah permintaan agar DPRD menganggarkan gaji PPPK paruh waktu pada APBD 2026. Mereka juga menekan pemerintah daerah agar Bupati Pasaman Barat segera menandatangani STPJM sebagai dasar pengusulan PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat.
"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami sepakat untuk melakukan mogok kerja," teriak Koordinator Umum Aksi, Dilvan.
Selama aksi berlangsung, ratusan peserta aksi dikawal ketat oleh personel TNI, Polri, dan Satpol PP. Situasi di lokasi terpantau kondusif meski massa terlihat emosional menyuarakan nasib dan masa depan mereka.
Tidak lama setelah orasi berlangsung, sejumlah anggota DPRD Pasaman Barat turun langsung menemui massa. Mereka menyatakan siap memperjuangkan tuntutan yang disampaikan honorer dan menjadikan persoalan ini sebagai prioritas pembahasan dengan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, dalam penyampaiannya mengatakan pihaknya akan mengakomodir seluruh aspirasi yang datang dari lebih dari 2.600 pegawai non ASN tersebut. Ia menegaskan bahwa semua proses akan dibahas bersama pemerintah daerah agar sesuai dengan regulasi dan tidak berpotensi melanggar aturan nasional. (aft)
