 |
| Lestari Moerdijat |
JAKARTA, Swapena -- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai selama pandemi covid-19 ini anak-anak kehilangan capaian belajar atau learning loss. Terutama bagi kelompok rentan yang berpotensi memgancan masa depan mereka. Sehingga ketimpangan belajar baik kualitas maupun kuantitas perlu diperhatikan pemerintah untuk menemukan cara-cara baru dalam proses pembelajaran tersebut.
“Terutama di daerah-daerah yang terpaksa atau dipaksa belajar secara daring (virtual) yang terdampak paling parah. Hanya masyatakat di kota-kota besar yang tidak memgalami learning loss dan kesulitan belajar selama pandemi ini,” tegas Lestari Moerdijat pada diskusi Empat Pilar MPR “Hardiknas dan Tantangan Belajar di Tengah Pandemi” bersama anggota MPR RI FPKB yang juga Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dan pengamat pendidikan Indra Charismiadji di Gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Senin (3/5).
Lalu apakah pembelajaran tatap muka (PTM) bisa dilakukan pada Juli mendatang, menurut Rerie kalau terbukti sekarang makin banyak zona merah, maka perlu dikaji kembali. “Khawatir justru banyak orang tua yang takut anak-anaknya ke sekolah,” ungkapnya.
Syaiful Huda mengatakan PTM justru harus dibuka, karena terbukti anak-anak mengalami learning loss selama satu tahun ini. Banyak survei membuktikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hanya efektif (30 persen) dan tak efektif (70 persen). “Anggaran 20 persen APBN ternyata tak sepenuhnya untuk fungsi pendidikan,” katanya.
Selain itu lanjut Syaiful Huda, banyak yang melakukan perkawinan dini setidaknya 1 dari 15 anak, anak-anak mengalami gangguan psikologis, banyak yang ganti profesi menjadi pekerja dan mendapatkan uang dengan membantu orang tua, dan lain-lain.
Yang terpenting lagi kata Syaiful Huda, pada Juli 2021 itu vaksinasi semua guru harus tuntas. Karena itu, mulai sekarang sekolah-sekolah harus mulai melakukan persiapan-persiapan, simulasi, orangtua wajib antar pulang-pergi anak agar tak ada masalah di jalanan dan sebagainya.
Indra Charismiadji menilai PTM itu tak semudah dibayangkan sehingga membutuhkan intervensi pemerintah dengan melakukan pendampingan. “Dan, selama satu guru bisa mengajarkan banyak meteri pelajaran di sekolah, ya sulit bisa membuat anak-anak menjadi pintar. Termasuk belajar daring ini, yang tak butuh jam belajar,” ungkapnya. (ry)
